Sengatan bagi Presiden Korea Selatan

Sebagian kecil demonstran di Seoul, Korea Selatan, 12 November 2016, yang tertangkap kamera. Mereka mendesak Presiden Park Geun-hye mundur. | Ahn Young-joon /AP Photo

Unjuk rasa mewarnai jalanan ibu kota Korea Selatan, Seoul, pada 12 November, demi menuntut pengunduran diri Presiden Park Geun-hye.

Menurut taksiran kepolisian dan panitia demonstrasi, aksi protes dihadiri oleh sekitar 260 ribu hingga sejuta orang.

Peristiwa ini dianggap terbesar setelah demo 1987.

Pada aksi lebih dari 30 tahun lalu, para demonstran memaksa pemerintah yang dikuasai oleh pihak militer untuk menggelar Pemilihan Umum Presiden yang berlangsung bebas.

Saat itu, sasaran kemarahan massa adalah kekuasaan pemerintahan militer yang dipelopori oleh Park Chung-hee, ayah Geun-hye, pada 1960-an.

Publik tidak puas terhadap keputusan Presiden Chun Doo-hwan menunjuk Roh Tae Woo sebagai penerus. Pasalnya, langkah demikian dipandang akan mengganjal revisi Undang-undang Dasar Korea Selatan dalam memungkinkan pemilihan Presiden secara langsung.

Dalam demonstrasi kali ini, Presiden Korea Selatan dibidik karena dianggap telah membuka ruang bagi seorang karibnya untuk memengaruhi pemerintah dalam mengambil keputusan, begitu laporan The Wall Street Journal.

"Anda telah terkepung, Park Geun-hye! Keluar dan menyerahlah!" teriak para pengunjuk rasa sebagaimana diwartakan The New York Times.

Meski demikian, belum ada gugatan resmi yang diajukan terhadap Geun-hye.

Reuters memberitakan, pihak kejaksaan tengah menyigi Choi Soon-sil, kawan Geun-hye, yang dituding memanfaatkan ikatan dengan sang Presiden untuk mencampuri urusan negara.

Selain itu, Soon-sil--yang ayahnya pernah menjadi mentor Geun-hye--pun menjadi target penyelidikan karena dicurigai memanfaatkan pengaruh kedekatannya dengan Geun-hye untuk menjamah komunitas kebudayaan dan olahraga.

Sementara Geun-hye, ia diduga telah mendesak banyak juragan konglomerasi Korea Selatan untuk menyumbang bagi yayasan Soon-sil.

Uang untuk yayasan itu diperkirakan hampir berjumlah USD70 juta, atau 81,8 miliar won--di antaranya berasal dari Samsung (20 miliar won) dan Hyundai (12,8 miliar won).

Sebelumnya, tulis Reuters, pihak kejaksaan pun telah menanyai pemimpin Samsung Group, Jay Y. Lee dan Presiden Direktur Hyundai Motor Group serta Hanjin Group ihwal skandal dimaksud.

Kejaksaan masih "berencana untuk memeriksa Presiden". Namun, waktu pastinya belum ditentukan.

Jika benar Geun-hye diinterogasi, maka ketetapan itu bakal menjadi sorotan besar. Soalnya, selama ini kejaksaan Korea Selatan tak pernah memeriksa para presiden yang terjerat skandal atau kasus yang melibatkan keluarga selagi masih menjabat.

Soon-sil sendiri dicokok pihak berwenang pada awal November atas tudingan penyalahgunaan kekuasaan dan penipuan.

Dalam tubuh partai konservatif, Geun-hye telah lama menjadi figur menonjol. Namun, popularitasnya anjlok hingga 5 persen karena dipandang lebih mengakomodasi kepentingan para pebisnis ketimbang rakyat kebanyakan.

Golongan yang turut melengkapi demonstrasi adalah para mahasiswa. Mereka gusar karena lapangan pekerjaan bagi lulusan sarjana begitu rendah.

Penyebabnya, perusahaan besar banyak memindahkan operasinya ke negeri-negeri dengan upah pegawai rendah. Hingga akhir 2015, 10 jaringan usaha terbesar di Korea Selatan hanya menyerap 3,6 persen pekerja domestik.

Sejauh ini, partai oposisi utama Korea Selatan belum menuntut pengunduran diri Geun-hye. Partai itu berhasrat membatasi Geun-hye untuk tak lagi melahirkan kebijakan-kebijakan penting hingga masa kepemimpinannya berakhir pada 2018.

Selengkapnya di Beritagar.id