Timbang lagi usulan badan legislasi pemerintah

Ilustrasi: Mempertanyakan badan legislasi pemerintah | Salni Setyadi /Beritagar.id

Banyaknya jumlah dan tumpang tindih aneka peraturan di Indonesia, memang menjadi persoalan sangat serius. Meminjam istilah yang dipakai Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Indonesia tengah menderita obesitas regulasi.

Saat ini setidaknya ada 42 ribu peraturan. Regulasi itu mulai dari tingkat undang-undang sampai peraturan wali kota atau bupati. Parahnya, regulasi yang banyak itu tidak mendorong ketaatan hukum, tapi malah kebingungan berbagai pihak.

Akibatnya banyak peraturan yang digugat publik dengan melakukan uji materi, baik melalui Mahkamah Konstitusi (MK) ataupun Mahkamah Agung (MA). Belum lagi yang jadi polemik tak berkesudahan.

Buntut lebih lanjut dari persoalan regulasi ini adalah keluhan tentang kepastian hukum, misalnya dari para pelaku usaha. Pemerintah menjadi tidak lincah karena tersandera peraturan buatannya sendiri. Akhirnya pembangunan nasional pun menjadi terhambat.

Untuk mengurangi hambatan tersebut Kementerian Dalam Negeri dalam dua tahun terakhir telah menghapus 1.876 Peraturan Kepala Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri. Namun hal itu belum cukup untuk menyelesaikan persoalan. Masih terlalu banyak peraturan yang tumpang tindih dan memperpanjang birokrasi.

Potret buruknya manajemen peraturan di Indonesia, tercermin dalam regulatory quality index yang dikeluarkan oleh Bank Dunia pada 2016. Indeks kualitas peraturan tersebut menempatkan Indonesia di posisi 93 dari 193 negara.

Peringkat Indonesia itu lebih rendah dibandingkan dengan beberapa negara ASEAN lainnya. Padahal saat ini, Indonesia tengah bersolek, ikut persaingan global dalam memikat investasi asing.

Bank Dunia dan McKinsey Global Institute memberikan harapan yang sangat besar. Kedua lembaga internasional tersebut memprediksi Indonesia akan menjadi empat atau lima besar kekuatan ekonomi dunia pada 2045.

Prediksi itu bisa saja meleset bila kita tidak bisa melakukan reformasi peraturan dan birokrasi yang selaras dengan percepatan perkembangan dunia usaha. Kepastian hukum dan birokrasi yang tidak berbelit menjadi kata kunci untuk memudahkan investasi masuk.

Itulah sebabnya, pemerintah akan membentuk badan khusus yang mengurus legislasi. Ide tersebut disampaikan Sekretaris Kabinet Pramono Anung, seusai rekomendasi Seminar Nasional Reformasi Hukum: Menuju Peraturan Perundang-undangan yang Efektif dan Efisien, yang berlangsung Rabu (28/11/2018).

Dengan kehadiran lembaga baru itu, kelak perumusan regulasi yang berkaitan dengan pemerintahan akan dikoordinasikan secara terpusat. Dengan kata lain lembaga akan menjadi wadah tunggal pemerintah untuk urusan regulasi. Segala peraturan perundang-undangan akan dibuat melalui satu pintu.

Harapannya lembaga yang belum diberi nama ini akan bisa mengatasi tumpang tindih aneka peraturan serta melakukan sinkronisasi dan harmonisasi peraturan satu dengan yang lain. Selanjutnya lembaga perumus aturan di lembaga-lembaga negara akan dihapus.

Sesungguhnya pembentukan lembaga tunggal yang mengurusi legislasi ini sudah diterapkan di beberapa negara. Di Amerika misalnya, ada The Office Information and Regulatory Affairs (OIRA); The Office of Best Practice Regulation (OBPR) ada di Inggris; Cabinet Legislation Bureau (CLB) di Jepang, serta Ministry of Government Legislation (MoLeg) ada di Korea.

Persoalan mendasar ihwal perundangan, sesungguhnya memang bukan hanya soal jumlah, tapi juga kualitas peraturan. Bukan rahasia, banyak regulasi yang salah urus sejak perancangan, akibatnya ketika jadi undang-undang ataupun peraturan lainnya, tumpang tindih dan bertentangan dengan peraturan yang setara, bahkan bertentangan dengan peraturan di atasnya.

Padahal lembaga yang bertugas menangani pun sudah ada. Yaitu Badan Legislasi di DPR. Sedang di Pemerintah ada dua lembaga di bawah Kementerian Hukum dan HAM: Direktorat Jenderal Perundang-undangan, serta Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).

Sesuai Peraturan Presiden 44 Tahun 2015, Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-undangan antara lain bertugas untuk merumuskan kebijakan di bidang perancangan, harmonisasi, pengundangan dan publikasi, litigasi peraturan perundang-undangan.

Lembaga tersebut juga memfasilitasi perancangan peraturan perundang-undangan di daerah sesuai permintaan daerah. Bahkan sampai pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.

Sedang Badan Pembinaan Hukum Nasional bertugas melaksanakan pembinaan hukum nasional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Jadi bila selama ini banyak regulasi yang tidak berkualitas, tumpang tindih dan bertentangan satu dengan yang lain, sesungguhnya sudah jelas lembaga mana yang semestinya bertanggung jawab atas hal tersebut.

Pembentukan badan baru bisa saja menjadi solusi untuk mengatasi obesitas regulasi. Namun bisa juga sebaliknya. Bahkan menjadi cikal bakal obesitas kelembagaan.

Pemerintah harus lebih hati-hati dalam merealisasikan wadah tunggal legislasi ini. Lembaga baru yang akan dibentuk itu akan sia-sia, bila kesalahan yang telah terdeteksi selama ini, yaitu lemahnya kualitas perundangan yang dimulai sejak perancangan, pembahasan, sampai sinkronisasi dengan peraturan yang lain, terulang lagi.

Lembaga baru ini, juga terkesan kontradiktif dengan semangat pemerintah yang ingin mengempiskan obesitas kelembagaan. Sekadar catatan, melalui Peraturan Presiden, pemerintah telah membubarkan tidak kurang dari 20 lembaga nonstruktural.

Meski demikian di saat yang bersamaan, pemerintah juga sudah membuat sembilan badan baru. Dan tentu saja badan legislasi yang belum diketahui namanya itu, akan menjadi badan baru yang kesepuluh.

Sebelum badan kesepuluh itu terbentuk, sebenarnya masih ada opsi lain. Yaitu merevitalisasi tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Perundang-undangan dan BPHN, sesuai dengan rancangan fungsi dan tugas badan legislasi yang akan dibentuk.

Jadi lembaga baru sebagai badan legislasi pemerintah itu, perlu ditimbang lagi.