Belanja pulsa lebih besar dari belanja buah dan daging

Pemetik teh menggunakan telepon seluler di kawasan perkebunan Kampung Ciarileu, Desa Mekarjaya, Kecamatan Cikajang, Kabupaten Garut, Jawa Barat, Rabu (9/8/2017) | Fahrul Jayadiputra /Antara Foto

Dalam enam tahun terakhir, biaya pengeluaran pulsa bulanan masyarakat Indonesia terus meningkat. Rata-ratanya mengalahkan jumlah pengeluaran pembelian buah dan daging.

Jumlah rata-rata pengeluaran pulsa secara nasional pada 2016 mencapai Rp22.182 per kapita. Sedangkan pengeluaran buah Rp19.268 dan daging Rp20.526 per kapita. Meski begitu, nilai pengeluaran pembelian pulsa belum mengalahkan rata-rata pengeluaran bulanan untuk kebutuhan pokok seperti beras, sebanyak Rp64.566.

Dengan selisih sedikit berbeda, biaya pengeluaran pulsa telepon bulanan ini lebih tinggi dari biaya biaya rata-rata pengeluaran SPP bulanan anak sekolah yakni sebesar Rp21.276 per kapita pada 2016.

Itulah hasil temuan Lokadata berdasarkan pengolahan data survei sosial ekonomi nasional (Susenas, BPS 2016). Dengan pengeluaran sebesar itu, kini posisi pulsa dalam masyarakat Indonesia bukan lagi kebutuhan tersier, melainkan kebutuhan sekunder--setelah terpenuhinya kebutuhan pokok.

Menurut Bambang Brodjonegoro empat tahun lalu, membanjirnya ponsel di Indonesia mendorong tingginya konsumsi atau pembelian pulsa di masyarakat. Bambang saat itu menjabat sebagai Kepala Pelaksana Tugas (Plt) Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan.

Peningkatan jumlah kepemilikan telepon seluler terlihat paling tidak dalam dua tahun terakhir. Pada 2015, persentase kepemilikan mencapai 56,9 persen, sedangkan pada 2016 mencapai 58,3 persen atau sebanyak 137 juta jiwa.

Kalangan berumur 18-55 mendominasi kepemilikan telepon seluler. Sebanyak 76,2 persen di antaranya memiliki ponsel. Sedangkan usia di atas 55 tahun yang memiliki telepon seluler sebanyak 32,4 persen dan rentang usia 5-17 tahun sebanyak 32,1 persen.

Dari 34 provinsi di Indonesia, kepemilikan telepon seluler terbanyak di DKI Jakarta yakni sebanyak 75,78 persen. Kemudian Provinsi Kalimantan Timur sebanyak 74,47 persen, Kepulauan Riau sebanyak 73,77 persen, Kalimantan Utara sebanyak 68,72 persen, Bali sebanyak 6519 persen (lihat kartogram warna skala merah).

Kekhawatiran dan peluang

Jakarta Selatan merupakan wilayah dengan rata-rata pengeluaran pulsa tertinggi, sebanyak Rp57.648 per kapita di tingkat kabupaten/kota. Disusul Kota Tangerang sebanyak Rp56.669 per kapita, Kabupaten Mimika, Papua, sebanyak Rp53.920, Kota Jayapura sebanyak Rp52.193, dan Kota Jakarta Utara sebanyak Rp51.740 per kapita.

Secara nasional, rata-rata pengeluaran pulsa per kapita per bulannya mencapai Rp22.182. Jika ditelisik lebih dalam lagi, rata-rata pengeluaran pulsa per bulan di tingkat kabupaten/kota ada di rentang Rp65 hingga Rp57.648.

Hanya tujuh kota/kabupaten yang rata-rata pengeluaran pulsa-nya di atas Rp50 ribu. Empat di antaranya berada di wilayah Jabodetabek yaitu Jakarta Utara, Bekasi, Jakarta Selatan, dan Tangerang Selatan. Sedangkan tiga wilayah lainnya adalah Mimika, Jayapura, dan Sorong. Ketiganya di pulau Papua.

Sejumlah kalangan mengkhawatirkan berlipatnya pengeluaran belanja pulsa masyarakat ini. Pengeluaran belanja pulsa bulanan ini, bahkan telah melampaui pengeluaran kebutuhan pokok lainnya seperti biaya listrik.

Pengeluaran yang lebih tinggi dari listrik, bahkan dari kebutuhan buah dan daging sekalipun, setidaknya mengindikasikan adanya anggapan bahwa pulsa telepon sudah menjadi kebutuhan penting dalam mendukung kehidupannya sehari-sehari.

Rerata pengeluaran untuk belanja pulsa per kapita per bulan di beberapa kota/kabupaten di Indonesia | Markus Deni /Lokadata

Namun ada sejumlah peluang dari fenomena tersebut. Peningkatan belanja pulsa, tidak hanya dinikmati pihak operator telekomunikasi, tapi juga menggerakkan ekonomi digital. Kenaikan dalam enam tahun terakhir ini berbanding lurus dengan peningkatan belanja online masyarakat Indonesia, yang tahun lalu mencapai Rp75 triliun.

Penggunaan pulsa, tampaknya juga dibarengi paket data. Tren ini bisa jadi semakin meningkat bila sejumlah masalah teratasi. Beragam masalah itu terangkum dalam laporan McKinsey Indonesia pada 2016 bertajuk Unlocking Indonesia's digital opportunity. Singkatnya, persoalan infrastruktur masih menghantui Indonesia.

Misalnya soal kualitas layanan internet yang relatif masih tertinggal. Data kecepatan rata-rata internet Indonesia hingga Kuartal I 2016 mencapai 4,5 Mbps. Pada Kuartal IV, meningkat jadi 6,7 Mbps. Bandingkan Korea Selatan yang mencapai 26 Mbps.

Untuk koneksi internasional, laporan McKinsey menyebut kapasitas rata-rata Indonesia baru mencapai 0,01 Mbps per pengguna. Sementara di Singapura, sudah 2,74 Mbps. Jalurnya pun masih tergantung Singapura--sehingga harganya sulit bersaing.