Tersendat, Habibie sampaikan langsung dokumen Tragedi 1998 ke Jokowi

Abdul Rahman tak pernah tahu letak kubur adiknya, Iwan Santoso, di pemakaman massal tragedi Mei 1998, Pondok Ranggon, Jakarta Timur. Padahal, saban tahun ia selalu sambangi makam itu.

Ritual Abdul di Pondok Ranggon ialah berdoa sembari menatap barisan makam yang jumlahnya seratusan dan tanpa nama.

Kenangan Abdul melayang pada 14 Mei 1998 silam. Sang adik, Iwan, 20, ikut jadi korban saat Yogya Plaza, Jakarta Timur, terbakar. Mal itu jadi sasaran massa yang menjarah barang-barang di dalamnya.

Kondisi semakin horor setelah api melalap mal tersebut. Sekitar 400 orang terjebak. Mereka kemudian ditemukan tewas dengan tubuh terpanggang.

Korban yang tak dikenali identitasnya dimakamkan secara massal di Pondok Ranggon itu. Nisan mereka hanya bertuliskan Korban Tragedi 13-15 Mei 1998 Jakarta.

Meski tak pernah tahu letak kubur adiknya, Abdul termasuk yang setia mendatangi pemakaman ini tiap Mei tiba.

Abdul mengatakan, permintaan dia dan keluarga korban lain amat sederhana. Mereka ingin Pemerintah menjelaskan tragedi itu dengan terang. Mereka juga ingin memperbaiki nama baik korban yang meninggal. Sebab, korban diberi cap sebagai penjarah.

Berita feature itu ditulis Tempo.co tahun lalu, sebagai gambaran nasib para keluarga korban Tragedi 1998, yang hingga kini belum jelas penyelesaiannya.

Belakangan, Presiden ke-3 Republik Indonesia BJ Habibie mulai mendorong pengungkapannya--meski mengaku tak tahu apa permasalahan Pemerintah--yang membuat penyelesaian kasusnya terus tersendat.

Sebagai solusi, Habibie minta keluarga dan pendamping korban mengumpulkan dokumen yang terkait tragedi kemanusiaan itu, dan ia sendiri yang nantinya akan menyerahkan dokumennya ke Presiden Joko Widodo.

"Nanti serahkan dokumennya ke Komnas Perempuan, saya yang sampaikan langsung ke Presiden Jokowi," kata Habibie dalam acara bertajuk Pidato Kebangsaan di Lokasi Pemakaman Massal Korban Tragedi Mei 98, di TPU Pondok Rangon, Jakarta Timur, pada Senin (8/4/2017).

Acara itu sendiri diadakan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan). Habibie diundang karena dianggap sebagai tokoh yang mau mendengarkan dan menanggapi keresahan para korban.

Habibie juga dinilai sebagai tokoh yang menolak kekerasan, menyatakan permintaan maaf kepada korban dan mengupayakan pembentukan tim pencari fakta ketika menjabat Presiden RI.

"Kita tidak boleh melupakan fakta yang sudah terjadi. Ada yang mengatakan itu hanya berapa orang, tidak sampai seratus orang dari 250 juta. Tapi itu adalah ujung tombak dari ketidakadilan," ujar Habibie dikutip Kompas.com.

Keluarga koban dan kerabat melakukan prosesi tabur bunga di makam korban Tragedi Mei 98 di Pondok Rangon, Jakarta Timur, Senin (8/5/2017). Kegiatan tersebut sebagai peringatan 19 tahun Tragedi Mei 98.
Keluarga koban dan kerabat melakukan prosesi tabur bunga di makam korban Tragedi Mei 98 di Pondok Rangon, Jakarta Timur, Senin (8/5/2017). Kegiatan tersebut sebagai peringatan 19 tahun Tragedi Mei 98.
© Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Sebenarnya Meutia Hatta Swasono, saat masih menjadi Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan pada 2008, pernah menyerahkan dokumen terkait peristiwa kejahatan seksual Mei 1998 kepada Jaksa Agung Hendarman Supandji.

Ketika itu Hendarman berjanji akan mempelajarinya. Tetapi hingga sekarang dokumen dan penyelesaiannya tetap tidak terlihat.

Dokumen sebenarnya juga sudah dikumpulkan tim relawan dan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF)--yang dibentuk oleh Habibie pasca peristiwa. Termasuk dokumen korban pemerkosaan.

Menurut catatan Rappler.com, sebanyak 150 lebih perempuan menjadi korban pemerkosaan di Jakarta Medan dan Surabaya.

Data korban ini kemudian diserahkan ke Asia Pacific Women Law and Development dan hendak dibawa kasusnya ke Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Namun pada Oktober 1998, satu-satunya saksi untuk PBB yang juga korban pemerkosaan Mei 1998, Ita Martadinata, dibunuh. Ita dibunuh sepekan sebelum keberangkatannya ke Amerika Serikat--untuk menjadi saksi--oleh lelaki yang tidak dikenal di rumahnya.

Setelah kematian Ita tak ada lagi saksi dan korban yang dapat memberikan keterangan di PBB. Laporan di PBB juga tak dapat dilanjutkan, karena negara menolak mengakui.

Pada awal tahun ini, sikap negara, lewat Jaksa Agung Muhammad Prasetyo sudah memutuskan, kalau penyelesaian kasus tragedi 1998 adalah dengan cara nonyudisial. Alasannya, pencarian fakta, bukti, dan saksi sulit dilakukan.

"Sementara kita berkeinginan pelanggaran HAM (hak asasi manusia) berat ini segera terselesaikan," kata Prasetyo di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (1/2/2017).

Sikap pemerintah ini dikecam Human Rights Working Group (HRWG). Keputusan itu dianggap sebagai jalan pintas yang terburu-buru dan melupakan aspek keadilan yang seharusnya diterima oleh korban.

Tragedi Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnis Tionghoa yang terjadi di Jakarta dan beberapa daerah lain pada 13-15 Mei 1998. Satu hari sebelumnya, empat mahasiswa Universitas Trisakti ditembak dan terbunuh dalam demonstrasi 12 Mei 1998.

x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.