Menggalang petisi tarik RUU KUHP-KUHAP

Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto usai bertemu Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta terkait RUU KUHP-KUHAP 5 Maret 2014
Wakil Ketua KPK Bambang Widjojanto usai bertemu Menkumham Amir Syamsudin di Jakarta terkait RUU KUHP-KUHAP 5 Maret 2014 | Fanny Octavianus/Ant

Anita Wahid, putri ketiga Presiden keempat RI Gus Dur, menggalang petisi “Hentikan pelemahan KPK. Tujuannya adalah menarik sementara pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP dari DPR. Petisi digalang melalui laman change.org. Berikut tiga poin pentingnya:

1. Pemerintah menarik pembahasan RUU KUHP- RUU KUHAP dari DPR periode 2009-2014,

2. DPR menyetujui penarikan RUU ini.

3. Agar perumusan dan pembahasan RUU KUHP dan RUU KUHAP dilakukan oleh DPR dan Pemerintah periode 2014-2019, dengan proses yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel serta terbebas dari kepentingan untuk lolos dari jerat hukum.

Petisi ini akan disampaikan kepada Presiden SBY dan Ketua DPR Marzuki Alie bila telah mendapatkan dukungan 15 ribu orang. Sampai tulisan ini diturunkan, Kamis (3/4/2014) atau sepekan setelah petisi diluncurkan, sudah ada 13.263 dukungan. Hasil dukungan sementara ini, menurut Anita, akan diserahkan kepada pimpinan KPK, besok (4/4).

Awal Maret lalu, seperti dilaporkan Kompas.com, KPK meminta dilibatkan dalam permbahasan RUU KUHP-KUHAP ini. Permintaan itu menyusul penolakan Presiden SBY terhadap penundaan pembahasan yang diinginkan KPK Februari silam.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR