SK Menpora untuk PSSI tidak sah dan harus dicabut

Kantor PSSI di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta
Kantor PSSI di Gelora Bung Karno, Senayan, Jakarta | Wahyu Putro A /Antara Foto

Untuk ketiga kali, Surat Keputusan (SK) Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang tidak mengakui PSSI dinyatakan tidak sah. Mahkamah Agung (MA), Senin (6/3/2016) memperkuat putusan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PTTUN) dengan menolak kasasi menpora.

PSSI dikenai sanksi administratif sehingga kegiatannya tidak diakui pemerintah. Dalam bahasa yang selama ini digunakan, PSSI dibekukan. Hal itu diatur melalui SK Menpora Nomor 01307 Tahun 2015. Surat itu diteken Menpora Imam Nahrawi pada 17 April 2015.

"Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pemuda dan Olahraga tentang Pengenaan Sanksi Administratif berupa Kegiatan Keolahragaan Persatuan Sepakbola Seluruh Indonesia tidak diakui," demikian penggalan SK dimaksud.

PSSI, penguasa kegiatan sepak bola nasional, langsung menggugat SK tersebut ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta Timur. Dan tiga bulan kemudian, 14 Juli 2015, PTUN Jakarta Timur memenangkan PSSI dan menyatakan SK Menpora tersebut tidak sah.

Menpora, ketika itu diwakili Deputi V Bidang Harmonisasi dan Kemitraan Kemenpora Gatot S Dewa Broto, langsung mengajukan banding ke PTTUN. Tapi lagi-lagi, kubu Kemenpora kalah.

Harian Kompas (6/11/2015) memberitakan, Majelis hakim PTTUN yang diketuai Sugiya menolak banding yang diajukan Kemenpora. Dalam putusannya, PTTUN menilai SK untuk PSSI tidak punya kekuatan hukum mengikat sehingga harus dicabut Menpora.

Kubu Kemenpora kemudian mengajukan banding kasasi ke ke MA yang akhirnya tetap kalah juga. Kini Kemenpora hanya punya satu jalur tersisa untuk memenangi "pertarungan hukum" ini, yakni Peninjauan Kembali (PK) selama punya bukti (novum) baru.

Menpora, seperti dilansir laman resmi Kemenpora, menyatakan akan mempertimbangkan PK. "Berlanjutnya kemungkinan ke arah proses PK ini bukan maksud Kemenpora untuk tidak menghormati putusan kasasi MA, tetapi sebagai bagian dari upaya hukum Kemenpora untuk menggunakan hak hukumnya," kata Gatot dalam jumpa pers.

Sebelum PK dilakukan, Menpora punya satu tugas lain. Yaitu, mencabut SK administratif untuk PSSI seperti diperintahkan PTTUN dan diperkuat putusan kasasi MA.

Secara de facto, PSSI kini boleh berkegiatan lagi lantaran SK yang membelenggu mereka dinyatakan tidak sah oleh lembaga peradilan. Menpora diharuskan mencabut SK sanksi untuk PSSI tanpa syarat apapun ketika surat putusan telah diterima --biasanya paling cepat dalam sebulan.

Sebab Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung menyatakan:

"Permohonan peninjauan kembali tidak menangguhkan atau menghentikan pelaksanaan putusan Pengadilan."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR