Syarat tak masuk akal dari kemenpora untuk PSSI

Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Maret 2016
Menteri Pemuda dan Olahraga Imam Nahrawi melakukan rapat kerja dengan Komisi X DPR RI di Komplek Parlemen, Senayan, Jakarta, 2 Maret 2016 | M Agung Rajasa /EPA

Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) mengeluarkan sembilan syarat untuk PSSI bila ingin status pembekuannya dicabut pemerintah. Sembilan syarat itu, menurut kabar Juara.net (h/t Kompas.com), diungkap dalam rapat kerja kemenpora dengan Komisi X DPR RI di Jakarta, Rabu (2/3/3016).

Tapi Menpora Imam Nahrawi justru tak percaya syarat itu bisa dijalankan PSSI. Sementara Ketua Komisi X Teuku Riefky Harsya mengatakan kepada CNN Indonesia, seluruh syarat itu tidak masuk akal.

Pekan lalu (25/2), Imam lebih dulu mengajukan syarat kepada PSSI untuk menggelar Kongres Luar Biasa PSSI (KLB) paling lambat enam bulan mendatang. Dan sekarang KLB itu masuk ke dalam sembilan syarat dan waktunya dimajukan paling lambat April 2016.

Tentu saja, Imam sangsi KLB bisa dilakukan. "...satu syarat KLB saja yang kami ajukan belum bisa dijalankan," katanya pada Rabu kemarin.

Namun Presiden PSSI La Nyalla Mattalitti justru mengaku siap mengadakan KLB. Tapi La Nyalla ingin KLB dilakukan sesuai aturan. "Kalau ingin KLB silakan saja yang penting sesuai statuta PSSI dan FIFA," kata La Nyalla dikutip Goal Indonesia.

KLB yang sesuai dengan statuta PSSI dan FIFA adalah permintaan 2/3 anggota PSSI atau 50 persen plus satu anggota PSSI.

Antaranews menulis, kemenpora juga mengirim surat khusus kepada FIFA pada Rabu malam. Isinya ada tiga hal; ucapan selamat untuk presiden baru FIFA Gianni Infantino, harapan meningkatkan kerja sama reformasi PSSI, dan pemberitahuan rencana delegasi pemerintah untuk menyambangi FIFA.

"Dalam waktu dekat (kami) akan mengirimkan delegasi ke FIFA, dan bisa bekerja sama dengan pemerintah melakukan tata kelola sepak bola," kata Imam lewat laman resmi Kemenpora.

Soal syarat, seluruhnya dikerjakan dalam dua tahap. Pertama, Komite Ad-hoc Reformasi PSSI memberi jaminan ada persetujuan FIFA pada pembentukan tim kecil.

Imam mengatakan pembentukan tim kecil didasari kesepakatan dengan FIFA usai bertemu Presiden Joko Widodo pada 2 November 2015. Tim kecil ini nanti akan menggantikan kedudukan hukum Komite Ad-hoc Reformasi PSSI.

Tim itu berisi Gatot Dewa Broto (perwakilan pemerintah), Erick Thohir (perwakilan KOI), Rita Subowo (perwakilan masyarakat olahraga), IGK Manila (perwakilan pemerhati olahraga), dan Indra Sjafri (pelatih sepak bola). Mereka akan bekerja mencari solusi masalah sepak bola Indonesia dan menyerahkan hasil kajian kepada AFC dan FIFA.

Setelah itu semua selesai dikerjakan, giliran tahap kedua dimulai. Yakni, pelaksanaan sembilan syarat.

Namun sebagian syarat itu memang tak masuk akal. Misalnya syarat lolos prakualifikasi Piala Dunia 2018 (melalui zona Asia).

PSSI tidak akan pernah mampu memenuhinya. Untuk diketahui, prakualifikasi dimaksud berlangsung sejak Maret 2015. Istilahnya juga bukan prakualifikasi, tetapi kualifikasi.

Itupun hanya diikuti 12 negara Asia dengan peringkat terendah di daftar peringkat internasional FIFA. Bila PSSI tidak dibekukan, timnas Indonesia mendapat hak ikut babak kedua penyisihan Asia yang diikuti 39 negara lain Asia.

40 negara dibagi ke dalam delapan grup. Agenda pertandingannya dimulai sejak Juni 2015 dan segera selesai pada Maret ini. Lalu bagaimana PSSI bisa memastikan lolos prakualifikasi Piala Dunia 2018?

Bila memenuhinya tidak mungkin, apalagi menjamin. Riefky mengatakan siapa yang bisa menjamin. "Jamin menang saja tidak mungkin," kata politisi dari Partai Demokrat ini.

Berikut sembilan syarat dari kemenpora untuk PSSI.

  • Menjamin eksistensi pemerintah dalam tata kelola persepakbolaan nasional yang dilakukan PSSI melakui pengawasan dan pengendalian yang ketat oleh pemerintah.
  • Menjamin adanya sistem pelaporan dan pertanggungjawaban PSSI kepada AFC dan FIFA, bahwa keterlibatan pemerintah dalam perbaikan tata kelola sepak bola nasional di PSSI merupakan bentuk tanggungjawab pemerintah dan bukan bentuk intervensi.
  • Mengedepankan ketaatan terhadap sistem hukum nasional.
  • PSSI berkomitmen secara konsisten terhadap perbaikan tata kelola sepak bola untuk kepentingan peningkatan sepak bola nasional.
  • Menjamin adanya keterbukaan informasi piblik yang akuntabel dalam bentuk pelaporan dan/atau publikasi.
  • Menjamin terselenggaranya pola pembinaan berkelanjutan dan kompetisi yang profesional, berkualitas, dan transparan.
  • Menjamin tidak adanya pengaturan skor dan pola kartel dalam pengelolaan sepak bola nasional, serta pemenuhan jaminan perlindungan bagi pelaku sepak bola olahraga profesional.
  • Menjamin tercapainya prestasi tim nasional mencakup Piala AFF 2016, Sea Games 2017, lolos prakualifikasi Piala Dunia 2018, dan Asian Games.
  • Mempercepat terlaksananya Kongres Luar Biasa (KLB) sesuai dengan harapan pemerintah dengan tetap memperhatikan statuta FIFA paling lambat dilaksanakan akhir April 2016.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR