RINGKASAN SETAHUN

10 Kehebohan Anies di media dalam setahun

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat peluncuran program "Rumah DP 0 Rupiah" di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (12/10/2018).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memberikan sambutan saat peluncuran program "Rumah DP 0 Rupiah" di Pondok Kelapa, Jakarta, Jumat (12/10/2018). | Rivan Awal Lingga /Antara Foto

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan sudah memimpin Jakarta selama setahun. Dilantik pada Senin 16 Oktober 2017, Anies sudah memukul gong kontroversi dalam pidato perdananya. Ia menyebut kata 'pribumi' yang memancing perdebatan publik. Kini ia jalan sendiri. Wakilnya, Sandiaga S Uno, memilih maju menjadi Calon Wakil Presiden.

Apa saja polah dan kebijakan Anies dalam setahun ini? Berikut kami sarikan 10 besar pemberitaan yang terekam mesin pemantau media daring oleh Lokadata, Beritagar.id.

Pidato "Pribumi" (Senin 16 Oktober 2017)

Sesaat setelah pidato pertama Anies Baswedan diucapkan pada hari Senin (16/10/2017) malam, pembicaraan di publik ramai soal polemik penggunaan kata “pribumi”. Padahal, Pilkada DKI Jakarta kemarin sudah sangat panas dengan polemik SARA. Sikap ini semakin memperbesar perbedaan atas nama suku bangsa, yang dahulu justru dilakukan oleh penjajah untuk melanggengkan kekuasaannya di nusantara.

Padahal Anies pernah dicap sebagai salah satu intelektual yang mencitrakan diri sebagai “tokoh pluralis” dan cinta keberagaman dengan landasan pemikirannya soal “Tenun Kebangsaan." Anies dinilai malah merobek tenun tersebut. Bahkan ia dengan lantang menyebut pribumi.

Menutup Alexis (30 Oktober 2017)

Anies memastikan tak memperpanjang izin penyelenggaraan hotel dan griya pijat di Hotel Alexis, Jakarta Utara. Surat tak perpanjang izin ini sudah dikeluarkan Pemerintah Provinsi DKI. “Sudah dikeluarkan surat dari Pemprov DKI Jakarta yang tidak mengizinkan untuk praktik usahanya (Alexis) berjalan terus,” kata Anies di Balai Kota, Jakarta Pusat, Senin (30/10/2017).

Menurutnya, dengan tak diperpanjang izin, maka Hotel Alexis tak boleh lagi beroperasi. Jika tetap ada kegiatan di tempat itu, maka hal itu adalah tindakan ilegal. "Nanti kita akan pantau karena mereka harus menaati keputusan. Mereka harus menaati ketentuan dan kita memiliki aparat untuk menegakkan peraturan," ujarnya.

Pembebasan mobil Ratna Sarumpaet (5 April 2018)

Penderekan mobil yang melanggar parkir adalah hal biasa, walau mobil itu milik aktivis macam Ratna Sarumpaet. Tapi persoalan jadi panjang ketika Ratna mengaku menghubungi Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan dan diterima stafnya.

Mobilnya kemudian dikembalikan pihak Dinas Perhubungan DKI Jakarta. Ratna menyebut, bukan dia yang mengambil, melainkan petugas Dishub yang mengantar ke rumahnya. Namun Anies membantah stafnya memerintahkan "pembebasan" mobil.

Gaji Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (21 November 2017)

Anies membentuk Tim Gubernur Untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) adalah orang-orang yang terpilih. TGUPP adalah orang-orang terbaik yang dapat memberikan masukan untuk mengubah Jakarta sesuai dengan kemampuan di sektornya masing-masing. Mereka bisa direkrut dari kalangan PNS ataupun non-PNS.

Soal gaji menjadi perhatian publik karena melonjak tinggi, naik 12 kali lipat. Dari Rp2,35 miliar menjadi Rp28,99 miliar. Menurut Anies, ini adalah praktik good governance, tata kelola pemerintah yang dijalankan dengan transparan.

Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota seksi A rute Kelapa Gading-Pulogebang, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (15/7/2018).
Pekerja beraktivitas di lokasi proyek pembangunan enam ruas tol dalam kota seksi A rute Kelapa Gading-Pulogebang, di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Minggu (15/7/2018). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Melepas saham perusahaan bir PT Delta (9 April 2018)

Pemerintah Jakarta kembali menyatakan melepas kepemilikan sahamnya di PT Delta Djakarta Tbk (DLTA), walau kinerja keuangan perusahaan bir ini masih kinclong. Sepanjang 2017, penjualan bersih DLTA mencapai Rp777,3 miliar dan mengantongi laba bersih sebesar Rp279,7 miliar. Asetnya juga naik menjadi Rp1,34 triliun.

DKI Jakarta saat ini memegang 23,3 persen saham atau setara 186.846.000 juta lembar saham produsen Anker Bir. Sisanya dipegang oleh San Miguel Malaysia Pte 58,3 persen dan masyarakat 18,3 persen.

Polemik pembangunan tol dalam kota (14 Juli 2018)

Pembangunan 6 ruas tol dalam kota menjadi polemik karena Anies menuding Pemerintah Pusat mengambil alih pengelolaan pembangunan tol tersebut. Padahal, dalam janji kampanyenya, Anies ingin menghentikan pembangunan tol tersebut.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat membantah tudingan Anies. Menteri PUPR menjelaskan, sejak dulu tol itu bukan urusannya Pemerintah Daerah, namun urusan Kementerian PUPR beserta Badan Pengelola Jalan Tol (BPJT).

Menutup jalan Tanah Abang (21 Desember 2017)

Demi memuaskan pendukungnya, Anies menutup jalan Jatibaru untuk pedagang kaki lima. Padahal jalan itu sebelumnya menjadi arus lalu lintas warga. Keputusan Anies ini mengundang pendapat banyak pihak. Mulai dari kepolisian hingga Kementerian Perhubungan.

Ombudsman menilai Anies melanggar banyak aturan dalam penutupan jalan ini. Rencananya jalan ini akan dibuka setelah jembatan layan di Tanah Abang selesai dibangun.

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau penyegelan di Pulau D reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018).
Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan saat meninjau penyegelan di Pulau D reklamasi Teluk Jakarta, Jakarta, Kamis (7/6/2018). | Dhemas Reviyanto /Antara Foto

Menutup Kali Item dengan waring (20 Juli 2018)

Jelang pembukaan Asian Games 2018, pemerintah kelabakan karena Wisma Atlet di Kemayoran lokasinya dilalui oleh Kali Item yang bau. Anies menutup kali itu dengan waring (kain jaring tipis) sepanjang 689 meter, selebar 20 meter. Kain ini konon mengurangi penguapan air kali.

Aksi ini mengundang pendapat khalayak ramai. Bahkan media asing sempat menyorot langkah Anies yang nyeleneh. Pemerintah Pusat akhirnya turun tangan untuk mengatasi persoalan kali itu.

Mencabut izin 13 pulau reklamasi (26 September 2018)

Salah satu janji politik Anies yang ditunaikan adalah mencabut izin reklamasi. Anies benar mencabut izin reklamasi atas 13 pulau yang dibangun di Teluk Jakarta. Padahal, pengembang sudah terlanjur membangun dan menjual properti di atas pulau buatan itu. Anies mengaku siap digugat.

Langkah Anies dinilai lemah, sebab reklamasi memakai dasar Keputusan Presiden. Sedangkan Anies hanya level Gubernur. Masalah ini belum tuntas dan masih bergulir.

Realisasi rumah DP 0 rupiah (12/10/2018)

Anies akhirnya benar-benar meluncurkan rumah dengan uang muka (down payment) Rp0, setelah peletakan batu pertama, Januari 2018 lalu. Rumah yang akan dibangun adalah rumah susun milik (rusunami).

Namun DP ini sebenarnya hanya ditalangi APBD DKI Jakarta 2019. Pembeli harus mengganti DP selama masa cicilan. Pembeli juga terbatas pada warga DKI yang sudah berdiam 5 tahun, belum punya rumah, berpenghasilan antara Rp4-7 juta, taat pajak, dan diutamakan sudah menikah. Rumah ini baru mulai dijual 1 November nanti.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR