REFORMA AGRARIA

100 Eks-kombatan GAM terima sertifikat tanah

Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Saiful (5 kanan) menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada lima mantan kombatan GAM di Taman Sultanah Safiatuddin, Kota Banda Aceh, Aceh, Kamis (15/8/2019).
Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Saiful (5 kanan) menyerahkan sertifikat tanah secara simbolis kepada lima mantan kombatan GAM di Taman Sultanah Safiatuddin, Kota Banda Aceh, Aceh, Kamis (15/8/2019). | Habil Razali /Beritagar.id

Sebanyak 100 orang eks-kombatan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) di Kabupaten Pidie Jaya, Aceh, menerima sertifikat tanah untuk pertanian dan perkebunan. Pemberian sertifikat tanah dilakukan dalam momentum peringatan Hari Damai Aceh 14 Tahun MoU Helsinki di Taman Sultanah Safiatuddin, Kota Banda Aceh, Aceh, Kamis (15/8/2019).

Penyerahan secara simbolis kepada lima mantan kombatan dilakukan oleh Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh Saiful, serta turut disaksikan oleh Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Aceh Nova Iriansyah dan Wali Nanggroe Aceh Paduka Yang Mulia Al-Mukarram Malik Mahmud Al-Haytar.

Perdamaian Aceh mengakhiri konflik selama 29 tahun (1976-2005) antara GAM dengan Republik Indonesia. Kedua belah pihak sepakat berdamai di meja perundingan di kota Helsinki, Finlandia, 15 Agustus 2005. Nota kesepahaman ini kemudian dikenal dengan sebutan Memorandum of Understanding (MoU) Helsinki.

Penyerahan sertifikat tanah tersebut merupakan salah satu butir perjanjian yang tercantum dalam MoU Helsinki. Menurut Nova Iriansyah, Undang-undang Pemerintah Aceh (UUPA) yang merupakan turunan dari MoU Helsinki, satu di antaranya mengamanatkan pertanahan bidang agraria.

"Kita sudah ada Dinas Pertanahan, salah satu lembaga khusus tapi kewenangannya sedang berproses. Seluruh kewenangan mungkin baru 30 persennya yang diberikan untuk Aceh. Nah kalau kewenangannya mungkin sudah penuh, baru itu bisa kita percepat," kata Nova kepada jurnalis.

Saat ini, kewenangan tersebut masih di Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional. Jadi, Dinas Pertanahan Aceh hanya mengawasi.

"Ini sangat teknis terkait bidang pertanahan termasuk pengukuran kemudian konsolidasi lahan termasuk mendata kembali HGU. Ketika sertifikat diterbitkan, tidak bermasalah lagi. Memang itu butuh waktu yang cukup lama," ujar dia.

Sementara Ketua Badan Reintegrasi Aceh (BRA) M. Yunus mengatakan, penyerahan tanah pertanian dan perkebunan kepada eks-GAM masih terus diupayakan. Targetnya, pada tahun 2020, sebanyak 20 ribu hektare tanah sudah diterima mereka.

"Selebihnya masih dalam tahap proses, ke depan bisa dibagikan lebih banyak. Target di tahun 2020, 20 ribu hektare tanah untuk kombatan bisa dibagikan. Pembagian ini dilakukan secara bertahap," kata Yunus.

Selain mantan GAM, tanah tersebut juga bakal diberikan kepada para mantan tahanan politik dan narapidana politik (tapol/Nnpol), dan korban konflik. "Lahan ini dikhususkan untuk sektor perkebunan atau pertanian," kata dia.

Namun di sisi lain, proses reintegrasi pasca-konflik Aceh ini punya banyak hambatan, satu di antaranya adalah kekurangan anggaran. Kendati sudah mengajukan permohonan dengan jumlah anggaran hampir mencapai Rp1 triliun, Yunus mengatakan sampai sekarang belum ada respons dari pihak terkait.

"Sangat kewalahan bagi kami adalah masalah anggaran untuk membuat kegiatan yang bersangkutan dengan korban konflik, kombatan dan tapol/napol," tutur dia.

Ekonomi merangkak naik

Di sisi lain, Plt Gubernur Aceh Nova Iriansyah mengatakan kondisi ekonomi Aceh saat ini mulai merangkak naik dari sebelumnya minus sehingga menjadi plus.

"Kita kan dari posisi minus, dia enggak langsung bisa plus. Spektrum kan dari minus ke nol dulu. Baru dia bergerak ke plus. Nah, kalau lihat spektrumnya kita dari minus ke nol dan sudah bergerak ke plus," ujar dia.

Dengan pergerakan ekonomi tersebut, ujar dia, Aceh masih ketinggalan dari provinsi lain. Pertumbuhan ekonomi, sebut Nova, pembandingnya ialah provinsi lain sehingga meskipun ada pertumbuhan Aceh tidak bisa memuji diri sendiri.

"Misalnya kemiskinan dengan Bengkulu kita masih kalah. Tapi inflasi kita bagus. Kemudian pertumbuhan ekonomi walaupun belum sama dengan nasional, tapi sudah mendekati nasional," kata dia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR