14 berita menarik pekan ini

Beragam peristiwa terjadi dalam pekan ini. Dari pelarian Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab, pembunuhan taruna Akpol, hingga kisruh di tubuh Komnas HAM.

Kami coba merangkumkan sejumlah peristiwa penting dan menarik itu untuk Anda di sini.

Foto sekadar ilustrasi menunjukkan para taruna Akpol. Diambil dari video "INDONESIA POLICE ACADEMY" di YouTube.
Foto sekadar ilustrasi menunjukkan para taruna Akpol. Diambil dari video "INDONESIA POLICE ACADEMY" di YouTube.
© Humas Akpol /YouTube

Kronologi tewasnya taruna Akpol

Taruna Akademi Kepolisian (Akpol) tingkat II, Muhammad Adam (20), tewas dengan luka memar di bagian dada, Kamis pagi (18/5). Ia diduga menjadi korban kekerasan yang dilakukan para seniornya di Akpol, Semarang, Jawa Tengah

Dalam kasus ini, Polda Jawa Tengah telah memeriksa 21 orang taruna. Termasuk 12 orang taruna tingkat III (senior Adam).

"(Meninggalnya) Brigdatar Muhammad Adam No. Akademi 15.269, akibat diduga adanya tindakan pemukulan yang dilakukan oleh taruna tingkat III, Brigadir Satu Taruna (Brigtutar) sebanyak 12 taruna," kata Kabid Propam Polda Jawa Tengah, Kombes Pol Budi Haryanto, dilansir Liputan6.com.

Kronologi kasus ini sempat diungkapkan Kadiv Humas Mabes Polri, Irjen Setyo Wasisto, dalam jumpa pers di Mabes Polri, Kamis (18/5).

Peristiwa bermula pada apel malam yang dilakukan taruna tingkat II dan III, sekitar pukul 21.00 WIB, Rabu (17/5). Apel menyepakati pemberian waktu pesiar (ke kafe).

Sekitar pukul 01.00 WIB, Kamis (18/5), 22 orang taruna tingkat II yang tergabung dalam korps Himpunan Indonesia Timur diminta berkumpul oleh taruna tingkat III di Gudang A, Akpol. Konon, pengumpulan itu dipicu dugaan pelanggaran waktu pesiar.

Kala itulah peristiwa kekerasan terjadi. Mula-mula seluruh taruna tingkat II diminta mengambil sikap tobat, tetapi Adam justru ditarik ke depan oleh salah seorang senior. Ia lantas dipukul sekitar 5-6 kali di bagian ulu hati. Pukulan terakhir menyebabkan Adam kolaps.

Para taruna tingkat III sempat melakukan upaya pertolongan pertama. Pun, korban sempat dipindahkan dari TKP gudang ke kamar A 1.3 (kamar sebelah gudang A). Peristiwa ini juga langsung dilaporkan kepada pengawas.

Sekitar pukul 02.25 WIB, korban dibawa ke RS Akpol oleh dua orang pengawas. Namun, kondisi korban telah kaku saat dilarikan ke rumah sakit.

Nahas pun datang. Pemeriksaan dokter RS. Akpol, pukul 02.45 WIB, menyimpulkan korban telah meninggal dunia.

Afi Nihaya Faradisa, remaja yang jadi seleb Facebook lewat status-status bertema berat, mulai dari kebangsaan, pendidikan, hingga fenomena bermedia sosial.
Afi Nihaya Faradisa, remaja yang jadi seleb Facebook lewat status-status bertema berat, mulai dari kebangsaan, pendidikan, hingga fenomena bermedia sosial.
© Afi Nihaya Faradisa /Facebook

Pesan damai Afi Nihaya

Sepintas akun Facebook Afi Nihaya Faradisa terlihat seperti remaja lainnya.

Afi masih suka memamerkan pose swafoto--dengan senyum khas tanpa menunjukkan barisan giginya. Sebagai foto sampul, ia memajang sebuah momen kebersamaan bersama teman-temannya di sekolah.

Namun, hal tak biasa terhampar bila menggulir tetikus dan menjelajah status-status Afi. Kolom-kolom statusnya menunjukkan kecakapan Afi dalam menulis dan membahas pelbagai "topik besar", antara lain soal kebangsaan, pendidikan, dan fenomena media sosial.

Kini, dara yang baru lulus dari SMA Negeri 1 Gambiran, Banyuwangi, Jawa Timur itu pantas menyandang label "Selebriti Facebook". Ia punya 291 ribu pengikut di media sosial nomor wahid itu. Pun, statusnya kerap beroleh puluhan ribu tanda suka dan menjadi viral.

Sebagai sampel, tengoklah statusnya yang bertajuk "WARISAN", Senin (15/5). Lewat status itu, Afi menjelaskan, agama dan ras merupakan sebuah warisan dari orang tua yang didapat ketika seseorang terlahir ke dunia.

Ia pun khawatir ketika sebagian orang mulai memaksakan warisan pribadi itu ke ranah publik. "Bayangkan jika kita tak henti menarik satu sama lainnya agar berpindah agama," tulisnya. "Bayangkan juga seandainya masing-masing agama menuntut agar kitab sucinya digunakan sebagai dasar negara."

Sebagai jalan keluar, Afi mengingatkan peran penting toleransi sekaligus menyampaikan pesan perihal nasionalisme.

"Karena itulah yang digunakan negara dalam mengambil kebijakan dalam bidang politik, hukum, atau kemanusiaan bukanlah Alquran, Injil, Tripitaka, Weda, atau kitab suci sebuah agama, melainkan Pancasila, Undang-Undang Dasar '45, dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika."

Ribuan prajurit TNI AD berbaris sebelum naik Kapal Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593 yang akan tinggalkan pelabuhan utama Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/5).
Ribuan prajurit TNI AD berbaris sebelum naik Kapal Republik Indonesia (KRI) Banda Aceh 593 yang akan tinggalkan pelabuhan utama Kota Jayapura, Papua, Rabu (17/5).
© Indrayadi TH /ANTARA FOTO

Meriam meledak, empat anggota TNI AD tewas

Musibah menimpa satuan Batalyon Artileri Pertahanan Udara Ringan 1/Divisi Infanteri 1 Komando Strategis Angkatan Darat (Yon Arhanud 1/Divisi Infateri 1 Kostrad) TNI yang sedang mengikuti latihan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC) di Natuna, Kepulauan Riau. Empat anggota TNI Angkatan Darat tewas dan delapan lainnya luka saat mereka melakukan latihan menembak meriam pada Rabu (17/5/2017).

Ledakan terjadi diduga karena kesalahan pada alat di meriam, terjadi kecelakaan yang menyebabkan sejumlah prajurit tadi tewas dan terluka.

Mengutip Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Alfret Denny Tuejeh, JPNN.com menulis peristiwa ledakan itu terjadi sekitar pukul 11.21 WIB. Saat itu meriam giant bow milik Yon Arhanud 1/Divisi Infateri 1 Kostrad yang tengah dipakai untuk latihan menembak mengalami gangguan pada bagian alat pembatas elevasi.

Giant Bow adalah salah satu senjata penangkis serangan udara jarak sedang milik TNI AD. Giant Bow merupakan meriam buatan Tiongkok yang dibeli Indonesia pada 2008.

"Penyebabnya di meriam itu ada pembatas kan, meriam itu kan bisa putar ya. Nah, itu pembatasnya tidak berfungsi," kata Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat Brigjen Alfret Denny Tuejeh seperti dilansir Kompas.com.

Tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal tiba di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (20/4/2017).
Tenaga kerja Indonesia (TKI) ilegal tiba di Pelabuhan Tunon Taka Kabupaten Nunukan, Kalimantan Utara, Kamis (20/4/2017).
© M Rusman /ANTARA FOTO

Perdagangan orang berkedok perjalanan umrah

Sepanjang Januari hingga April 2017, Kepolisian Republik Indonesia berhasil menggagalkan upaya keberangkatan 148 calon tenaga kerja ke sejumlah negara di Timur Tengah.

Sepuluh tersangka tindak perdagangan orang juga turut diamankan.

Nyaris seluruh tenaga kerja yang berhasil digagalkan menggunakan visa umrah hingga ziarah ke makam Nabi Muhammad sebagai modus untuk meraih pekerjaan sebagai asisten rumah tangga di negara-negara minyak ini.

Tak hanya modus pekerja yang sudah berkembang, para pelaku juga semakin pintar memanfaatkan jalur tikus di sejumlah wilayah perbatasan, seperti di Entikong (Kalimantan Barat), Nunukan (Kalimantan Utara), dan Batam (Kepulauan Riau).

"Setelah sampai di perbatasan, sudah ada pelaku lainnya yang menunggu untuk diberangkatkan," sebut Kepala Badan Reserse Kriminal Mabes Polri, Komjen Ari Dono Sukamto dalam JawaPos.com, Rabu (17/5/2017).

Kemudian, mereka dibawa melalui jalur laut dengan menyerahkan para TKI ilegal kepada oknum nahkoda kapal untuk diberangkatkan. Nahkoda akan menerima Rp10 juta pada tiap penjemputan, dan Rp15 juta lainnya saat tiba di tujuan.

Petugas teller melayani nasabah saat peresmian kantor kas Bank DKI Pasar Ujung Menteng di Jakarta, Senin (8/5). Direktorat Pajak kini bisa mengintip rekening nasabah perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya.
Petugas teller melayani nasabah saat peresmian kantor kas Bank DKI Pasar Ujung Menteng di Jakarta, Senin (8/5). Direktorat Pajak kini bisa mengintip rekening nasabah perbankan, asuransi, dan layanan keuangan lainnya.
© Gunawan /ANTARA FOTO

Ditjen Pajak bebas intip rekening

Direktorat Pajak kini makin leluasa mengintip akun keuangan nasabah. Entah itu berupa rekening bank, asuransi, kepemilikan saham, maupun jasa keuangan lainnya.

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo, pada 8 Mei 2017 meneken Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan Untuk Kepentingan Perpajakan.

Aturan ini dikeluarkan untuk kepentingan perpajakan untuk memenuhi standar kebijakan internasional terkait Automatic Exchange of Information (AEoI).

Dengan aturan ini, Direktorat Jenderal Pajak (Ditjen Pajak) berwenang mendapatkan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan dari lembaga jasa keuangan. Baik itu di sektor perbankan, pasar modal, perasuransian, lembaga jasa keuangan lainnya.

Informasi yang akan digali oleh Ditjen Pajak, setidaknya meliputi identitas pemilik rekening, nomor rekening keuangan, lembaga jasa keuangan, saldo rekening keuangan, dan penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan. Informasi yang digali akan digunakan sebagai basis data perpajakan Ditjen Pajak.

Sejumlah prajurit TNI menyusuri jalan setapak dalam hutan untuk memburu kelompok Santoso di Desa Sedoa, Lore Utara, Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (24/3/2016).
Sejumlah prajurit TNI menyusuri jalan setapak dalam hutan untuk memburu kelompok Santoso di Desa Sedoa, Lore Utara, Poso, Sulawesi Tengah, Kamis (24/3/2016).
© Edy /ANTARA FOTO

Satgas Tinombala bekuk kelompok Santoso

Patahan kayu membuat anggota patroli Satgas Tinombala curiga. Patroli rutin di Desa Kilo Atas, Kecamatan Poso Pesisir, Kabupaten Poso, Sulawesi Tengah, Senin (15/5/2017) itu pun berlanjut dengan mengendus muasal patahan kayu.

Ada jejak sekelompok orang setelah ditemukan patahan kayu itu. Benar saja, tim patroli menemukan tenda yang diduga berisi simpatisan Mujahiddin Indonesia Timur (MIT) jaringan kelompok Santoso. Dari pengintaian sementara, ada delapan orang di dalam tenda.

"Selanjutnya dilakukan penyergapan dan terjadi kontak tembak," kata Kepala Pusat Penerangan TNI Mayjen TNI Wuryanto.

Enam anggota satgas terdiri dari anggota Sandha Komando Pasukan Khusus (Kopassus) dan Yonif Batalyon Infanteri 514 Raider/Kostrad. Mereka baku tembak dengan delapan anggota MIT.

Satu prajurit TNI, Pratu Zulfiqar terkena tembakan pada bagian ketiak dan sudah dievakuasi ke RS Gatot Soebroto Jakarta. Di pihak MIT, dua orang tewas tertembus peluru, sedangkan enam orang melarikan diri karena tersudutkan.

Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono (kanan), Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono (keempat kanan) meninjau bangunan rumah Villa Kencana Cikarang untuk masyarakat berpenghasilan rendah usai peresmian di kawasan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/5).
Presiden Joko Widodo (kedua kiri) didampingi Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basoeki Hadimoeljono (kanan), Direktur Utama PT Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono (keempat kanan) meninjau bangunan rumah Villa Kencana Cikarang untuk masyarakat berpenghasilan rendah usai peresmian di kawasan Sukatani, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Kamis (4/5).
© Risky Andrianto /ANTARA FOTO

KPR dengan uang muka 1 persen lebih realistis

Pekan lalu, Presiden Joko "Jokowi" Widodo bersafari meresmikan pembangunan hunian murah di sejumlah wilayah sebagai bagian program satu juta rumah.

Rumah-rumah murah itu dibanderol dengan harga mulai dari Rp112 juta hingga Rp141 juta. Uang muka yang disyaratkan untuk memiliki rumah ini pun tak besar, hanya 1 persen saja, dengan bunga tetap 5 persen.

Berbeda dengan program Gubernur DKI Jakarta Terpilih, Anies Baswedan, yang menawarkan rumah dengan DP 0 persen/rupiah, program pemerintah pusat ini dinilai lebih realistis dan tidak melanggar aturan.

Wakil Menteri Keuangan, Mardiasmo bahkan menyebut pengenaan DP sebesar 1 persen adalah hal yang ideal untuk saat ini, terutama dari segi psikologisnya.

"Ada rasa memiliki apabila ada uang muka. Berarti saya ada masa depan, ada harapan, saya bisa punya rumah untuk berlindung dan berteduh. Ini juga ada rasa psikologis walau jumlahnya berapa pun," kata Mardiasmo, seperti yang dilansir KOMPAS.com, Selasa (16/5/2017).

Sebaliknya, pembelian rumah dengan tidak disertai DP dipandang Mardiasmo akan berpengaruh terhadap sisi psikologis calon pembeli rumah.

Mardiasmo mengatakan, pemberian uang muka memang merupakan salah satu terobosan pemerintah agar penyediaan rumah murah bisa terjangkau oleh semua lapisan masyarakat. Namun, langkah ini diakuinya belum cukup jika tak diikuti oleh kebijakan lainnya.

Salah satu kebijakan lainnya adalah penyediaan bantuan Fasilitas Likuiditas Pembiayaan Perumahan (FLPP). "Jadi, bagaimana setelah dikasih uang muka, bunganya sesuai, jangka waktu bisa dikejar panjang. Kami berikan relaksasi dari segi perpajakan, ada yang sifatnya (pajak) final," sebutnya.

Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/1).
Imam Besar Front Pembela Islam (FPI), Rizieq Shihab memberikan keterangan kepada wartawan usai menjalani pemeriksaan di Polda Metro Jaya, Jakarta, Senin (23/1).
© Reno Esnir /ANTARA FOTO

Kasus-kasus yang membelit Rizieq

Kepolisian Polda Metro Jaya tampak serius mengusut dugaan chat seks yang diduga dilakukan Imam Besar Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab dengan seorang wanita bernama Firza. Namun, Rizieq kembali mangkir pada pemanggilan kedua ini.

Rizieq disebut-sebut sedang berada di Mekkah. Sementara kemarin, polisi sudah memeriksa Firza dalam kasus yang populer disebut "baladacintarizieq." Tak ada keterangan yang meluncur dari mulut Firza Husein usai diperiksa sebagai saksi dalam kasus itu.

Menurut ahli face recognition dari Inafis Polri foto wanita telanjang dalam kasus dugaan pornografi "baladacintarizieq" bukanlah rekayasa alias asli. Hasil pemeriksaan ahli memastikan sosok wanita dalam foto tersebut adalah Firza Husein.

"Dari pengamatan secara mendetail, disimpulkan bahwa foto yang diserahkan penyidik untuk diperiksa tim Inafis Mabes Polri tersebut asli, bukan rekayasa," ujar ahli face recognition Inafis Mabes Polri Hery Cahyono seperti ditulis detikcom.

Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan tentang penetapan tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
Wakil Ketua KPK Basaria Panjaitan (kanan) dan Juru bicara KPK Febri Diansyah (kiri) memberikan keterangan tentang penetapan tersangka kasus korupsi penerbitan Surat Keterangan Lunas (SKL) Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (25/4/2017).
© Sigid Kurniawan /ANTARA FOTO

Bebas bersyarat Urip Tri Gunawan

Anggapan bahwa terpidana korupsi mendapat perlakukan khusus ketimbang narapidana lain sepertinya belum sepenuhnya sirna. Tak hanya fasilitas selama di penjara, terpidana korupsi pun banyak yang mendapat berbagai keringanan seperti pemotongan masa tahanan.

Ingat Jaksa Urip? Dia adalah terpidana kasus suap dan pemerasan perkara Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Nama lengkapnya Urip Tri Gunawan yang tertangkap tangan menerima suap senilai US$660 ribu atau sekitar Rp6 miliar pada 2008. Ia divonis 20 tahun penjara pada 2008 sampai tingkat Mahmakah Agung.

Baru sembilan tahun menjalani hukuman --setengah dari total pidana saja belum-- Urip ternyata dibebaskan bersyarat dari Lembaga Pemasyarakatan Klas I Sukamiskin, Bandung pada Jumat (12/5/2017). Bebasnya mantan jaksa ini dianggap dapat melukai rasa keadilan publik.

Juru Bicara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah menyatakan belum menerima surat dari Kementerian Hukum dan HAM soal keputusan pembebasan bersyarat Urip. KPK meminta Kementerian Hukum dan HAM menjelaskan secara detail soal pemberian pembebasan bersyarat terhadap mantan Jaksa Urip.

Kata Febri, alasan pembebasan bersyarat perlu dilakukan secara sangat hati-hati dan harus sesuai dengan aturan yang berlaku. Kementerian Hukum dan HAM atau Direktorat Jenderal Pemasyarakatan perlu menjelaskan lebih detail kepada publik.

"Jadi ini bukan hanya kepentingan KPK yang menangani kasus ini tetapi kepentingan publik yang jauh lebih besar yang dirugikan akibat tindak pidana korupsi," kata Febri, Selasa (16/5/2017).

Sejatinya, setiap narapidana berhak mendapatkan bebas bersyarat. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan pembebasan bersyarat adalah bebasnya narapidana setelah menjalani sekurang-kurangnya dua pertiga masa pidananya dengan ketentuan dua pertiga tersebut tidak kurang dari sembilan tahun.

Ilustrasi cacing tanah (earhworm).
Ilustrasi cacing tanah (earhworm).
© S Shepherd Schizoform /flickr/CC BY 2.0 /Wikimedia

Jadi tahanan gara-gara cacing

Warga Cianjur, Didin (48), terjerat masalah hukum atas dugaan mencari dan mengambil cacing di area Taman Nasional Gunung Gede Pangrango (TNGGP), Jawa Barat.

Kini, Didin mendekam dalam sel Polres Cianjur, sebagai tahanan titipan dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK).

Kasus ini bermula dari penggerebekan rumah Didin di Desa Cimacan, Kecamatan Cipanas, Kabupaten Cianjur, Jawa Barat. Penggerebekan dilakukan aparat dari Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum KLHK, pada 24 Maret 2017.

Dalam penggerebekan itu ditemukan 70-an ekor cacing tanah--jenis Sonari atau Kalung. Didin pun dianggap telah mengambil cacing itu dari TNGGP untuk dijual. Adapun cacing Sonari dikenal punya khasiat sebagai bahan obat-obatan.

Foto ilustrasi.
Foto ilustrasi.
© Petr Kratochvil /publicdomainpictures.net

Misteri kematian anggota Paskhas TNI AU

Prajurit Kepala (Praka) Yudha Prihartanto (29) ditemukan tewas dengan tubuh penuh luka di dalam kompleks Ksatriyan Pangkalan Udara Abdulrachman Saleh Malang, Jawa Timur, Kamis (11/5/2017).

Penyebab kematian anggota Batalyon Komando (Yonko) 464 Pasukan Khas (Paskhas) TNI AU ini masih menimbulkan teka-teki. Ada dugaan ia dianiaya seniornya, ada juga yang menyebut Yudha tewas karena bunuh diri, dan terakhir ia diduga menjalin cinta dengan istri salah satu pejabat Korp Pasukan Khas (Korpaskhas).

Untuk memastikan penyebab kematiannya, Panglima TNI Jenderal Gatot Nurmantyo telah memerintahkan Polisi Militer untuk mengotopsi jenazah Yudha.

"Kami sudah menyerahkan (jenazah) ke rumah sakit umum untuk diotopsi. Hasil otopsinya bagaimana, nanti akan kami ditindaklanjuti lebih jauh," ujar Gatot seperti dilansir Kompas.com.

Rizieq Shihab saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis (3/11). Rizieq kala itu diminta kesaksian dalam kapasitas sebagai saksi ahli agama dari pihak pelapor dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.
Rizieq Shihab saat memenuhi panggilan Bareskrim Polri di Jakarta, Kamis (3/11). Rizieq kala itu diminta kesaksian dalam kapasitas sebagai saksi ahli agama dari pihak pelapor dalam kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan oleh Basuki Tjahaja Purnama.
© Puspa Perwitasari /ANTARA FOTO

Bersiap menjemput Rizieq di tanah seberang

Kepolisian Daerah Metro Jaya sedang menyiapkan surat perintah penjemputan terhadap Rizieq Shihab.

Pentolan Front Pembela Islam (FPI) hendak dijemput paksa, karena sudah dua kali mangkir dari pemanggilan sebagai saksi dalam kasus dugaan pelanggaran UU Pornografi lewat aplikasi pesan, WhatsApp--populer disebut kasus 'baladacintarizieq'.

Bila tiada aral, surat tersebut akan rilis pada hari ini (15/5). "Hari Senin besok baru kami keluarkan (surat), agar kemudian nanti penyidik cari di mana yang bersangkutan," Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono, dikutip Kompas.com (14/5).

"Kemarin sudah di Malaysia, belum tahu apakah masih di Malaysia apa enggak," kata Argo, soal dugaan keberadaan Rizieq.

Lebih lanjut, surat perintah penjemputan itu akan jadi modal petugas Polda Metro Jaya guna berkoordinasi dengan kepolisian di negara tempat Rizieq berada.

Komnas HAM saat menyampaikan laporan tiga bulan tentang Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM di Jakarta, Selasa (25/4). Komnas belum menentukan langkah atas aduan Alumni 212.
Komnas HAM saat menyampaikan laporan tiga bulan tentang Pelapor Khusus Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Komnas HAM di Jakarta, Selasa (25/4). Komnas belum menentukan langkah atas aduan Alumni 212.
© Muhammad Adimaja /ANTARA FOTO

Ribut di Komnas HAM

Ribut-ribut kasus Rizieq Shihab merembet ke Komnas HAM. Di Menteng, kantor Komnas HAM, komisioner Natalius Pigai bersilang pendapat dengan komisioner lain soal rencana pemeriksaan Rizieq ke luar negeri.

Pangkalnya, soal aduan alumni 212 kepada Komnas HAM. Mereka merasa ada 'ulama' yang dikriminalisasikan. 'Ulama' dalam pandangan alumni antara lain adalah Imam Besar Front Pembela Islam Muhammad Rizieq Shihab, Ketua Gerakan Nasional Pengawal Fatwa MUI Bachtiar Nasir, Juru Bicara FPI Munarman, dan Sekjen Forum Umat Islam Muhammad Al Khaththath.

Orang-orang tersebut tersandung beragam kasus. Alumni merasa kasus-kasus itu upaya kriminalisasi. Saat Komnas HAM hendak menindaklanjuti aduan ini, Rizieq justru masih di luar negeri sejak akhir April lalu. Konon, ia berada di Arab Saudi.

Bukannya pulang, Rizieq justru mengundang Komnas HAM ke Arab. "Kami minta ke Komnas HAM untuk datang ke sana (Arab Saudi)," ujar Ketua Presidium Alumni 212 Ansufri ID Sambo, Kamis (4/5), seperti dinukil dari Kriminalitas.com. Sebabnya, Rizieq tak akan kembali ke tanah air dalam waktu dekat.

Komisioner Komnas HAM Natalius Pigai mengatakan pihaknya sudah menjadwalkan sejumlah pihak terkait dengan laporan masyarakat mengenai dugaan kriminalisasi, salah satunya adalah Rizieq Shihab.

Sejumlah simpatisan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyalakan lilin di depan gerbang Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (10/5).
Sejumlah simpatisan Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok menyalakan lilin di depan gerbang Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok, Jawa Barat, Rabu (10/5).
© Yulius Satria Wijaya /ANTARA FOTO

Ahok diancam dibunuh

Gubernur nonaktif DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama dipindahkan dari rumah tahanan Cipinang ke Markas Komando Brimob, Kelapa Dua, Depok. Beredar selentingan bahwa pemindahan itu karena ada ancaman pembunuhan terhadap Ahok. Benarkah?

Setidaknya ada dua media yang mengutip pernyataan Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly, yaitu Detikcom dan Tempo.co, Minggu (14/5/2017). Yasonna menyebut ada ancaman pembunuhan terhadap Ahok meski tak menyebutkan secara terperinci dari mana ancaman itu.

Kabar ancaman terhadap Ahok bermula ketika Yasonna menerima telepon dari Kepala Kantor Wilayah kementerian Hukum dan HAM DKI Jakarta pada Selasa, 9 Mei 2017, sekitar pukul 23.00. Saat itu, Yasonna mendapat informasi bahwa rumah tahanan Cipinang sudah sangat padat, saat itu sudah dihuni 3.733 orang.

Yasonna juga menyebut ada ancaman pembunuhan terhadap Ahok. "Dan sulit menjamin keamanan karena figur beliau yang masih ada pihak-pihak yang sangat tidak puas dan adanya ancaman-ancaman untuk dibunuh," ujar Yasonna.

Aksi massa di depan rumah tahanan juga menjadi alasan pemindahan Ahok. Rumah tahanan Cipinang berada di jalan arteri sehingga aksi massa dikhawatirkan membuat macet parah dan mengganggu pengguna jalan.

Yasonna kemudian berdiskusi dengan Kepala Polri, Jenderal Tito Karnavian dan menyetujui pemindahan Ahok ke Kelapa Dua. Ahok pun dipindahkan ke Kelapa Dua Rabu (10/5/2017) dini hari. Yasonna membantah adanya isu pemindahan itu agar keluarga Ahok dapat menginap di rutan.

Kuasa hukum Ahok, Rolas Sitinjak membantah adanya ancaman pembunuhan itu. Rolas mengatakan alasan pemindahannya adalah untuk ketertiban sehingga tidak ada yang demo dan macet. Ahok, kata Rolas, dalam keadaan sehat dan menjalani kegiatan seperti hari-hari biasanya.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.