PEMILU 2019

1.400 Orang belum memilih di Sydney

Warga menggunakan hak pilihnya saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum 2019, Rabu (27/3/2019).
Warga menggunakan hak pilihnya saat simulasi pemungutan dan penghitungan suara pemilihan umum 2019, Rabu (27/3/2019). | Abriawan Abhe /ANTARA FOTO

Pemungutan suara di Sydney, Australia, yang digelar Sabtu (13/4), tak berjalan mulus. Kini diperkirakan 1.400 WNI (Warga Negara Indonesia) belum memberikan hak suaranya.

Menurut Panitia Pemilih Luar Negeri (PPLN) Sydney, pemungutan suara tersebar di 22 TPSLN (Tempat Pemungutan Suara Luar Negeri).

Sesuai aturan, waktu pemungutan suara mulai pukul 08.00 hingga 18.00 waktu setempat. PPLN melayani 25.381 pemilih dalam DPTLN (Daftar Pemilih Tetap Luar Negeri) dan DPTbLN (Daftar Pemilih Tambahan Luar Negeri).

“Kalau yang DPT dan DPTb sudah terlayani dengan baik. Yang belum terlayani adalah warga yang belum terdaftar sebagai pemilih tetap atau DPKLN (Daftar Pemilih Khusus Luar Negeri),” kata Ketua PPLN Sydney, Heranudin.

Banyak sekali pemilih tidak terdaftar. Mereka tak sadar bahwa untuk bisa ikut mencoblos, mereka harus terdaftar dalam DPKLN.

Pemilih kategori ini bisa menggunakan hak pilih dengan mendaftarkan diri ke Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara Luar Negeri (KPPSLN) di TPSLN atau Kotak Suara Keliling (KSK) dengan menunjukkan KTP elektronik atau paspor yang menginformasikan mereka tinggal, dan/atau bekerja di negara tersebut.

Sekalipun sudah terdaftar, pemilih dalam Daftar Pemilih Khusus (DPK) hanya bisa menggunakan hak pilih satu jam terakhir sebelum TPS ditutup yaitu pukul 17.00-18.00 waktu setempat, selama surat suara masih tersedia.

Sejak sebelum hari pemungutan suara, Ketua PPLN sudah mengetahui potensi kekacauan ini. "Jadi total DPK sampai April yang kita daftar itu sudah hampir mencapai 2.000," ujar Heranudin.

Sudah pula mereka mengadu ke KPU. "Apakah ada alokasi surat suara?" kata Heranudin. "Ternyata dari KPU menyampaikan tidak ada untuk DPK. Jadi kita mengikuti aturan tersebut," tambahnya.

Bagaimana melayani 2.000 DPK dalam satu jam? Solusi yang terpikirkan untuk mengantisipasi hanyalah mempercepat proses pemungutan suara, khususnya di TPSLN Town Hall, Sydney.

Sampai pukul 18.00 waktu setempat, ada begitu banyak WNI yang belum mencoblos, namun TPS sudah ditutup. Menurut Komisioner KPU Ilham Saputra, penyebab ditutupnya TPS di Town Hall Sydney karena masa sewanya sudah habis per pukul 18.00 waktu setempat.

"Dengan berbagai pertimbangan dan musyawarah dengan Panwaslu, saksi, perwakilan Mabes Polri dan pihak keamanan gedung; terutama pertimbangan keamanan gedung dan waktu penggunaan gedung yang terbatas, maka penutupan pintu masuk gedung dilakukan pada pukul 18.00," ungkap PPLN Sydney.

"Pemilih yang berada di luar gedung telah diberi penjelasan bahwa waktu pencoblosan telah berakhir, namun pelayanan masih dilakukan pada pemilih yang sudah memasuki gedung. Beberapa pemilih yang di luar gedung masih kurang puas meskipun telah diberi penjelasan oleh PPLN."

Walaupun sewa gedung akhirnya diperpanjang hingga pukul 20.00, diperkirakan ada 1.400 WNI yang belum memberikan hak suara.

Ketua Panwaslu Sydney, Endi Dharma, mengatakan, kekacauan ini tak lepas dari kesalahan para pemilih juga. Terutama mereka yang cenderung melakukan sesuatu di menit-menit terakhir.

"Dimohon yang akan datang tidak seperti begitu, hanya menunggu di last minute. Sedangkan mereka itu DPK yang tidak tercatat sama sekali," ujar Dharma.

Dharma menjelaskan PPLN sudah melakukan sosialisasi untuk mendata pemilih yang belum masuk DPK. Sebenarnya waktu mendaftar cukup banyak, namun tidak dimanfaatkan dengan baik.

Heranudin pun menyampaikan hal senada. "Jadi ini bukan kecurangan, tapi pemilih tersebut tidak proaktif karena sejak Mei 2018 kami sudah meminta agar mereka mendaftar dan melakukan kecocokan data. Pada intinya PPLN Sydney hanya menjalankan semuanya sesuai aturan," tegasnya.

Petisi daring menuntut Pemilu Ulang Pilpres di Sydney pun beredar di jejaring sosial. Hingga tulisan ini ditayangkan, petisi itu sudah ditandatangani lebih dari 21 ribu orang.

Pemilihan tambahan di Sydney untuk pemilih DPK sudah dipertimbangkan. Panwaslu mengajukan usulan ke Bawaslu, dari PPLN juga mengajukan usulan ke KPU.

Heranudin mengonfirmasi bahwa surat suara sebenarnya masih ada. Dharma pun menyatakan, masih ada cadangan 1.000 surat suara yang masih disegel dan bisa digunakan.

"Sebenarnya tidak memenuhi. Prediksi saya di Town Hall 1.000-an di Marrickville 200-an di KJRI 80-an. Kurang lebih total 1.300-1.400," papar Dharma. Namun, mengingat keterbatasan waktu, meminta tambahan surat suara adalah sesuatu yang tidak mungkin.

"Rupanya dari KPU sudah ada sign hijau. Hari ini rupa-rupanya saya melihat ini ada sign hijau. Tinggal menunggu sinyal dari Bawaslu," pungkas Dharma.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR