LINGKUNGAN HIDUP

15 Danau di Indonesia dalam kondisi kritis

Nelayan Koto Petai beraktivitas di Danau Kerinci, Jambi, Senin (11/2/2019).
Nelayan Koto Petai beraktivitas di Danau Kerinci, Jambi, Senin (11/2/2019). | Wahdi Septiawan /Antara Foto

Sebanyak 15 danau di Indonesia terancam kelestariannya. Karenanya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan akan berkoordinasi untuk melakukan gerakan penyelamatan danau (Germadan).

Adapun 15 danau yang menjadi prioritas Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan adalah Danau Toba di Sumatra Utara, Danau Maninjau di Sumatra Barat, Danau Singkarak Sumatra Barat, Danau Kerinci di Jambi, Rawadanau di Banten, Danau Sentarum di Kalimantan Barat, Danau Rawa Pening di Jawa Tengah, dan Danau Cascade Mahakam di Kalimantan Timur.

Kemudian, Danau Batur di Bali, Danau Limboto di Gorontalo, Danau Tondano di Sulawesi Utara, Danau Sentani di Papua, Danau Poso Sulawesi Tengah, Danau Matano di Sulawesi Selatan, dan Danau Tempe di Sulawesi Selatan.

Danau-danau tersebut, seperti layaknya danau yang ada di Indonesia, memiliki potensi sebagai sumber air minum, irigasi perikanan, pembangkit listrik, pariwisata hingga pusat budaya kearifan.

Namun, pemanfaatan danau yang kurang memperhatikan lingkungan telah mengakibatkan kerusakan ekosistem, antara lain peningkatan sedimentasi, pendangkalan, penurunan keanekaragaman hayati. Belum lagi polusi akibat limbah pabrik maupun limbah domestik yang mengakibatkan penurunan produktivitas perikanan dan penurunan potensi lainnya.

Keputusan ini diambil setelah digelarnya rapat koordinasi pada Selasa (26/3/2019), untuk mengelola ekosistem danau dan daerah aliran sungai (DAS) melalui program penyelamatan 15 danau prioritas nasional.

Dalam rapat itu, sejumlah kementerian/lembaga menandatangani nota kesepahaman terkait penyelamatan danau prioritas nasional secara terpadu.

Dalam nota kesepahaman yang ditandatangani Menteri LHK, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono, Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Doni Monardo, perwakilan Kementerian ATR/BPN, dan Kementerian Pariwisata itu, ada empat hal yang disepakati.

Pertama, yaitu soal melaksanakan penyelamatan danau prioritas nasional dengan mengacu kepada Rencana Pengelolaan Danau Terpadu yang telah disusun bersama dengan para pihak sejak 2018.

Kedua, mengintegrasikan penyelamatan danau prioritas nasional ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, Rencana Strategis masing-masing kementerian/lembaga dan rencana tata ruang.

Berikutnya, melaksanakan kerja sama dengan para pihak untuk mewujudkan danau prioritas nasional yang sehat dan lestari.

Terakhir, mendukung penyusunan, pelaksanaan, serta monitoring dan evaluasi kebijakan dan peraturan perundang-undangan terkait penyelamatan danau prioritas nasional.

Program revitalisasi ini sebenarnya bukan ide baru. Menurut Menteri LHK, Siti Nurbaya, pemerintah sudah berkomitmen untuk mengelola danau sejak 10 tahun lalu.

"Langkah-langkah juga sudah dilakukan, sudah kelihatan, tapi masih parsial. Ada hal lain yang penting sebenarnya, dalam perjalanan 10 tahun ini, yaitu dinamika masyarakatnya, komunitasnya, dan dunia usahanya juga mau terlibat," ujarnya dalam tersebut seperti dikutip Republika.co.id, Jakarta, Selasa (26/3).

Siti Nurbaya juga menekankan kembali perlunya kesepahaman urgensi, kesamaan visi, kolaborasi sumber daya manusia serta sinergi program antar sektor.

Baru 10 danau yang terjamah

Program revitalisasi tersebut pun diamini oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR). Hingga saat ini, PUPR secara bertahap baru berhasil melaksanakan revitalisasi 10 danau dari 15 danau yang kritis.

Kesepuluh danau tersebut adalah Danau Toba, Danau Maninjau, Danau Kerinci, Danau Rawa Pening, Danau Kaskade Mahakam, Danau Tondano, Danau Limboto, Danau Tempe, Danau Poso, serta Danau Sentani di Papua.

Program revitalisasi tersebut dikerjakan sesuai dengan yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019.

Beberapa upaya dilakukan guna mengembalikan fungsi alami danau sebagai tampungan air, misalnya saja dengan melakukan pengerukan dan pembersihan gulma air/eceng gondok. Untuk ini, Kementerian PUPR telah mengerahkan 10 alat, tapi upaya tersebut dikatakan belum maksimal untuk meningkatkan kualitas air danau.

Selain itu, Kementerian PUPR juga melakukan pembuatan tanggul, hingga penataan di kawasan daerah aliran sungai.

“Sebelumnya kami merasa sendiri. Meskipun yang lain juga sudah kerja, tapi belum terkoordinir. Dengan adanya penandatanganan nota kesepahaman ini, kita akan keroyok bersama. Konsep program Citarum Harum bisa dipakai sebagai model kolaborasi dimana Komando oleh Pak Gubernur. Nanti seluruh Kementerian terkait, TNI, dan Polri akan mendukung,” tutur Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, seperti dikutip Kontan, Selasa (26/3).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR