16 berita menarik dan penting pekan keempat April 2016

Evvy Kartini, Rini Sugianto, Tri Mumpuni, Sri Mulyani.
Evvy Kartini, Rini Sugianto, Tri Mumpuni, Sri Mulyani. | Wisnu Agung, Istimewa, Tony Hartawan, Jacky /Rachmansyah /Tempo & Instagram

Sejumlah peristiwa penting dan menarik terjadi pekan keempat (18-23) April 2016 ini. Dari tertangkapnya Panitera di PN Jakarta Pusat hingga perseteruan Ahok dan Yusril. Kami rangkumkan untuk Anda di sini.

Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebelum diperiksa di KPK dalam kasus suap, Maret 2016.
Sekretaris Mahkamah Agung (MA) Nurhadi sebelum diperiksa di KPK dalam kasus suap, Maret 2016. | Eko Siswono Toyudho /Tempo

Kontroversi Nurhadi

Sekretaris Mahkamah Agung, Nurhadi dicegah bepergian ke luar negeri mulai Kamis (21/4/2016). Kepala Bagian Humas Direktorat Jenderal Imigrasi Heru Santoso menjelaskan pencegahan dilakukan atas permohonan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Nurhadi dicegah karena KPK butuh keterangannya terkait dengan Operasi Tangkap Tangan kasus dugaan suap Jaksa Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Dengan demikian, Heru menjelaskan, Nurhadi tak dapat ke luar batas Indonesia hingga enam bulan ke depan.

Komisi antirasuah menyebut ada indikasi keterlibatan Nurhadi dalam kasus suap pengajuan Peninjauan Kembali (PK) yang diajukan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ketua KPK Agus Rahardjo mengatakan, penyidik menemukan indikasi keterlibatan Nurhadi setelah memeriksa dua tersangka yang dijerat dalam operasi tangkap tangan, yaitu Panitera Sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Edy Nasution dan pegawai swasta berinisial DAS.

Penyuapan itu diduga buat mengamankan sengketa perkara perdata salah satu anak perusahaan jaringan konglomerasi yang beralamat di Karawaci, Tangerang, dan Cikarang, Bekasi. "Indikasi kuat berdasarkan keterangan yang sudah dimintai kepada yang ditangkap kemarin," ujar Agus seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Kamis (21/4) pagi, penyidik KPK menggeledah empat tempat. Salah satunya ruang kerja Nurhadi di Mahkamah Agung. Mereka menemukan uang tunai. Namun temuan uang itu masih dihitung. "(Temuan) itu akan dikonfirmasi ke sejumlah pihak," kata Agus seperti dikutip Liputan6.com.

Sosok Nurhadi memang kontroversial di dunia hukum. Ia berkali-kali tersandung kasus tapi selalu lolos.

Pada 2012, Hakim Agung Gayus Lumbuun meminta Mahkamah Agung memeriksa Nurhadi. Pasalnya, Nurhadi merogoh koceknya miliaran rupiah buat merenovasi ruang kerjanya di MA. Bahkan mejanya disebut harganya Rp1 miliar.

Seorang warga Kampung Aquarium melintasi puing bangunan pascapenggusuran Kawasan Kampung Luar Batang di Jakarta, Rabu (20/4/2016).
Seorang warga Kampung Aquarium melintasi puing bangunan pascapenggusuran Kawasan Kampung Luar Batang di Jakarta, Rabu (20/4/2016). | Wahyu Putro A /ANTARA FOTO

Sengit Ahok dengan Yusril di Luar Batang

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menggusur permukiman liar warga Luar Batang, Penjaringan, Jakarta Utara pada Mei 2016. Penggusuran Luar Batang itu terus menuai pro kontra. Penggusuran pun kian dipanaskan dengan aroma persaingan menjelang pemilihan Gubenur DKI Jakarta 2017.

Tokoh utama dalam sengitnya adu komentar Luar Batang adalah adalah Gubernur Basuki Tjahaja Purnama dan Yusril Ihza Mahendra, yang sama-sama berencana maju dalam Pilkada DKI.

Yusril ditunjuk warga Luar Batang sebagai kuasa hukum. Yusril meminta Ahok tidak sewenang-wenang menggusur permukiman warga. "Yang digusur di Luar Batang adalah rakyat dan saya diberi kuasa untuk membela mereka," kata Yusril dikutip Sindonews, Jumat (22/4/2016) .

Yusril meminta Pemprov DKI Jakarta menunjukkan sertifikat atas kepemilikan Kampung Luar Batang. Dia juga meminta bukti bahwa tanah Luar Batang adalah aset milik Pemprov DKI.

Yusril menyebut Pemprov DKI sampai saat ini tidak bisa menujukan sertifikat kepemilikan dari Badan Pertanahan Negara (BPN) bahwa Luar Batang adalah milik Pemprov.

Ahok pun bereaksi atas pernyataan Yusril itu. Ia menantang Yusril untuk menggugat Pemprov melalui jalur hukum. "Kita tidak usah berdebat kayak gitu. Silakan gugat. Kan dia pengacara, ngerti hukum, ya gugat saja. (Warga Luar Batang) yang ngaku-ngaku punya sertifikat juga gugat saja," ujar Ahok melalui Kompas.com.

Ahok mengaku lebih senang meladeni tantangan pihak yang berseberangan dengannya melalui jalur hukum karena jika melalui pemberitaan, yang terjadi hanya perang opini. "Jadi, tidak usah gertak-gertak gitu. Kalau ternyata tidak ada sertifikatnya, aku pidanain balik. Santai saja," ujar Ahok.

Menurut Ahok, saat ini, telah terbangun opini bahwa Pemprov DKI akan membongkar masjid dan menghancurkan makam habib. Padahal, Pemprov hanya akan membongkar rumah warga yang menduduki lahan negara.

Anggota polisi Polda Metro Jaya mengawal terduga pelaku mutilasi Kusmayadi alias Agus setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (21/4).
Anggota polisi Polda Metro Jaya mengawal terduga pelaku mutilasi Kusmayadi alias Agus setibanya di Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten, Kamis (21/4). | Lucky R /ANTARA FOTO

Kasus-kasus Mutilasi yang Menghebohkan

Kusmayadi alias Agus (31) tak berkutik ketika aparat kepolisian mencokoknya, Rabu (20/4/2016). Kala itu Agus hendak menemui rekannya di rumah makan Padang Sari Bundo, Jl Masrip, Karangtilang, Surabaya, Jawa Timur. Di tempat ini, dulu buron kasus mutilasi ini pernah bekerja.

Agus ditetapkan sebagai buron setelah sebelumnya memutilasi Nur Atikah -kekasih gelapnya--Rabu (13/4/2016). Agus memutilasi Nuri, begitu Nur Atikah disapa, setelah keduanya cekcok karena Nuri hamil tujuh bulan. Nuri yang selama ini hidup satu atap dengan Agus meminta pertanggungjawaban tapi Agus terus mengelak. Cekcok pun terjadi hingga berakhir pada mutilasi itu.

Kasus mutilasi seperti Agus bukan yang pertama. Sejumlah kasus mutilasi pernah terjadi di tanah air. Kasus mutilasi juga pernah dilakukan oleh Hanafi terhadap istrinya, Hadijah (45). Kasus yang yang terjadi di Lombok Utara, 29 Oktober 2015 itu sempat menggegerkan wilayah setempat.

Hanafi diketahui tak sekedar membunuh tapi juga mencincang hati sang istri dan kemudian hatinya ditusuk dengan tusukan sate. Polisi sempat menemukan paru dan hati korban terpanggang tertimbun jerami.

"Hatinya itu dipotong-potong kecil trus ditusuk. Kami temukan dibakar ditimbun jerami setengah kilometer dari rumahnya tempat dia (korban) dibunuh," kata kakak korban Afwan.

Di Siak, Provinsi Kepulauan Riau, pengadilan negeri menjatuhkan vonis mati 3 terdakwa kasus pembunuhan disertai mutilasi terhadap 7 anak di wilayah itu pada Februari 2015. Kasus pembunuhan dan mutilasinya terjadi sejak Juni 2013 hingga Agustus 2014. Cara yang dilakukan pelaku cukup keji.

Pekerja di fasilitas pengolahan minyak Basra, Irak.
Pekerja di fasilitas pengolahan minyak Basra, Irak. | Haider al-Assadee /EPA

Jaya dan Nyaris Ambruk Karena Minyak

Tajamnya penurunan harga minyak--dari sekitar 145 USD per barrel pada 2008 menjadi di bawah 40 USD per barrel tahun ini--tidak berarti sama bagi dunia. Terutama bagi negara pengekspornya, kondisi harga minyak terkini--pun harga komoditas yang longsor--berarti ancaman kebangkrutan yang kian lekat mengintai.

Seperti diwartakan Market Watch, Dana Moneter Internasional (IMF) telah mengapungkan pembicaraan mengenai kemungkinan bailout (pemberian dana talangan) atas Azerbaijan dan Venezuela. Kedua negara itu seperti ikan yang nyaris kehabisan ikan di daratan setelah harga minyak anjlok. Nasib Ekuador setali tiga uang dengan dua negara itu. Bahkan, dua negara besar sepertinya akan mengekor: Rusia dan Arab Saudi.

Venezuela telah lama menggelontorkan subsidi atas harga minyak dan bensin bagi warganya. Negeri itu pun menjadi tempat termurah di dunia dalam urusan harga bensin. Dengan harga minyak yang terjun bebas, hantu subsidi pun bergentayangan. Venezuela menanti kejatuhannya sendiri. Laman Investopedia menulis penurunan harga minyak telah membuat negara itu merugi hingga lebih dari 35 miliar USD.

Laman Market Watch menyampaikan bahwa tak satu pun dari negara-negara yang barusan disebut itu bakal sanggup bertahan dengan harga di tingkat sekarang.

Arab Saudi dikabarkan mengajukan pinjaman senilai 10 miliar USD dari konsorsium bank bertaraf internasional. Itu menjadi langkah pertama dalam 25 tahun terakhir yang diambil negeri wangsa Saud. Bank of Tokyo-Mitsubishi, HSBC and JPMorgan adalah deretan bank besar yang bakal turut berkomitmen memberikan pinjaman.

Warga di rumahnya yang terendam banjir di Kampung Pulo, tepi Sungai Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, 21 April 2016. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawari warga daerah cekungan menjual tanahnya kepada pemerintah Jakarta.
Warga di rumahnya yang terendam banjir di Kampung Pulo, tepi Sungai Ciliwung, Jatinegara, Jakarta Timur, Kamis, 21 April 2016. Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menawari warga daerah cekungan menjual tanahnya kepada pemerintah Jakarta. | Subekti /Tempo

Ahok Tawar Lahan Warga yang Kerap Banjir

Hujan deras yang mengguyur beberapa hari ini merendam sebagian wilayah Jakarta. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama melemparkan tawaran kepada warga yang bermukim di daerah cekungan, agar lahannya dijual ke Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Ahok, sapaan akrab Basuki, mengatakan lahan itu bisa dijadikan daerah penampungan air, sebagai salah satu solusi penanganan banjir. "Kalau ada yang mau jual kami bebasin supaya balik lagi ke jaman dulu," ujarnya seperti dikutip dari BeritaJakarta.com.

Ide ini dilontarkan Ahok, setelah salah satu bakal calon gubernur DKI Jakarta, Hasnaeni Moein mengeluhkan rumahnya di Kemang, Jakarta Selatan yang kebanjiran.

Menurut Ahok, daerah seperti di Kemang, Jakarta selatan aslinya memang lembah. Di daerah lembah, jika hujan airnya masuk. Pemerintah sedang menimbang agar daerah itu mereka beli untuk pembuatan embung. Beberapa daerah di Jakarta memang berbentuk seperti mangkok. Sehingga saat hujan, air tidak bisa mengalir keluar. Untuk keluar, air harus dipompa.

Ahok mencontohkan selain Kemang, kawasan cekungan yang menjadi permukiman antara lain di Kemang, Kebayoran Lama, Tebet, Pulogadung, Cakung, Kelapa Gading, Sunter, Cengkareng, Kalideres, Kebon Jeruk, Kemayoran, Tanah Abang, dan lainnya.

Namun jika warga keberatan menjual lahannya, kata Ahok, tidak jadi masalah. "Sebab, saya masih ada pilihan kedua yakni memperbanyak pompa di daerah cekungan," ujarnya seperti ditulis Poskotanews.com.

Pemerhati Tata Ruang dari Universitas Gadjah Mada Budi Prayitno pada 2013 memperkirakan sekitar 40 persen atau seluas hampir 650 km persegi wilayah DKI Jakarta merupakan kawasan cekungan. Oleh sebab itu, akan banyak air yang tekumpul di daerah cekungan tersebut. Daerah cekungan itu berwujud waduk, situ, embung atau rawa.

Tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur, Saipul Jamil, menjalani rekonstruksi tertutup di kediamannya, Jalan Gading Indah Utara VI Blok NH 10, Rt 25/12, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2016.
Tersangka kasus dugaan pencabulan terhadap anak di bawah umur, Saipul Jamil, menjalani rekonstruksi tertutup di kediamannya, Jalan Gading Indah Utara VI Blok NH 10, Rt 25/12, Pegangsaan Dua, Kelapa Gading, Jakarta, Kamis, 17 Maret 2016. | Subekti /Tempo

Pasal-pasal Penjerat Saipul Jamil

Penyanyi dangdut, Saipul Jamil menjalani sidang perdana kasus pencabulan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada Kamis (21/4/2016). Sidang Saipul belangsung tertutup bagi umum karena terkait dengan tindak pidana pencabulan atau asusila.

Saipul didakwa dengan pasal 83 di Undang-Undang nomor 35 tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara.

Jaksa penuntut umum juga menyiapkan pasal alternatif di Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), yaitu pasal 290 dengan ancaman hukuman tujuh tahun penjara dan pasal 292 dengan ancaman lima tahun penjara.

"Dakwaan alternatif itu maksudnya, nanti dilihat yang mana pasal dakwaan yang lebih tepat atau lebih cocok dengan fakta persidangan. Jadi tergantung fakta persidangan," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Hasoloan Sianturi dikutip Kompas.com.

Polisi menangkap Saipul di rumahnya di Kelapa Gading, Jakarta Utara pada 18 Februari pukul 06.30 WIB setelah ada laporan tindak pencabulan dari DS (17).

Belakangan, muncul pengakuan dua orang lain yang juga mengaku sebagai korban. Pemuda berinisial AW (22), mengaku pernah dicabuli oleh Ipul pada 2014. Ia melaporkan tudingan ini ke Polda Metro Jaya, Rabu (24/2/2016) malam. Lalu, lima hari kemudian, pria berinisial MD, 20 tahun, melaporkan tudingan yang sama pada Saipul ke Polres Jakarta Utara.

Sejumlah PNS Jawa Barat saat halalbihalal di Gedung Sate, Bandung, Juli 2015. Badan Kepegawaian Negara menemukan 57 ribu PNS 'misterius'
Sejumlah PNS Jawa Barat saat halalbihalal di Gedung Sate, Bandung, Juli 2015. Badan Kepegawaian Negara menemukan 57 ribu PNS 'misterius' | Prima Mulia /Tempo

57 Ribu PNS 'Misterius' Sedot Gaji Rp1,37 Triliun

Temuan mencengangkan dibeber oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN). Kepala BKN Bima Haria Wibisana menyebut, institusinya menemukan 57 ribu pegawai negeri sipil (PNS) statusnya tak jelas. Keberadaan mereka ini masih misterius, belum diketahui apakah orangnya ada atau tidak.

BKN menemukan ini lewat Pendataan Ulang PNS (PUPNS) yang berlangsung sejak setahun terakhir. Awalnya PNS se Indonesia Raya wajib mendaftar secara individu lewat aplikasi e-PUPNS. Hasilnya, terdeteksi 93 ribu PNS yang tak aktif. Setelah disisir lagi. Ternyata sebagian sudah pensiun, tapi datanya masih ada. Sebabnya, mereka pensiun atas permintaan sendiri, tidak tercatat di BKN. "Data itu kami bersihkan," tutur Bima seperti dikutip dari Detik.com. Jika pensiun secara normal, pensiunnya terdaftar di BKN.

Keberadaan PNS 'misterius' itu ada di daerah dan kementerian. Jumlah PNS seluruh Indonesia hingga hari ini mencapai 4,5 juta orang. Di perguruan tinggi negeri, dari total 120 ribu PNS, ada lima ribu PNS tak jelas. BKN masih mencoba mencari tahu keberadaan 57 ribu PNS berstatus tak jelas. Apakah pensiun dini, sakit, atau ke mana. "Sekarang kami masih investigasi," ujar Bima. Investigasi guna memastikan keberadaan 57 ribu PNS "Kalau orangnya enggak ada, kami akan hilangkan dari database," ucap Bima.

Menurut Bima, kini BKN sudah memblokir data 57 ribu PNS 'misterius' ini, tapi tak dihapus. "Kami perlu hati-hati. Takutnya orangnya ada, terus kita pensiunkan, kan kasihan," ucapnya. Gaji para PNS 'misterius' telah disetop. Hingga saat ini belum diketahui bagaimana imbasnya.

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4).
Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menjawab pertanyaan wartawan seusai menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta, Selasa (12/4). | Hafidz Mubarak A /ANTARA FOTO

Gara-gara Materai Ahok Meradang

Basuki Tjahaja Purnama meradang. Itu karena dalam draf Perubahan Kedua atas Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan kepala daerah Komisi Pemilihan Umum (KPU) menambah aturan syarat dukungan bagi calon perseorangan dalam pemilihan kepala daerah. KPU ingin surat pernyataan dukungan terhadap calon perseorangan itu ditambahkan meterai.

"Kalau semua pendukung pakai meterai, ada sejuta orang, berarti butuh Rp6 miliar lho. Duit dari mana kita. Itu namanya mau calon perseorangan bangkrut dong," kata Ahok, sapaan Basuki seperti dilansir Kompas.com.

Wajar jika Ahok meradang. Sebab, hingga saat ini dukungan untuk pasangan Basuki Tjahaja Purnama-Heru Budi Hartono yang diusung TemanAhok sudah mencapai 650.653 KTP (melampaui dukungan yang disyaratkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada). Bisa dibayangkan, jika 650.653 dukungan itu harus dibubuhi materai Rp3000 maka dibutuhkan biaya Rp1,9 miliar. Dan butuh Rp3,9 miliar jika dukungan itu harus dibubuhi materai Rp6000.

"Ini enggak sesuai sama asas KPU, dalam penyelenggaraan pemilu kan harus efisien, ini enggak efisien," kata juru bicara TemanAhok, Singgih Widiyastomo.

Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Titi Anggraini juga mempertanyakan alasan KPU itu. Kata dia, penggunaan meterai akan membuat pembengkakan anggaran yang tidak perlu. Titi pun berhitung. "Kalau pakai contoh DPT 7 persen Jakarta itu ada 532.213 orang. Dengan pakai materai Rp3000 menghabiskan dana Rp1,5 miliar. Sedangkan kalau pakai materai Rp6000, menghabiskan dana Rp 3,1 miliar. Walau kolektif per desa akan banyak makan biaya," kata Titi.

Sejumlah pegawai berjalan seusai dilakukan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lantai 4 gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu, 20 April 2016.
Sejumlah pegawai berjalan seusai dilakukan penggeledahan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di lantai 4 gedung Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Pusat, Rabu, 20 April 2016. | Subekti /Tempo

Siapa Edy Nasution, Panitera yang Tertangkap Tangan KPK?

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menangkap panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta Pusat. Seusai melakukan Operasi Tangkap Tangan, petugas KPK menyegel ruangan panitera sekretaris Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Edy Nasution.

Ruangan Edy berada di lantai empat gedung Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. "Cuma ruangan Pak Edy Nasution saja, satu orang yang digeledah dia," kata Humas Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jamaluddin Samosir, melalui Antaranews, Rabu (20/4/2016).

Ketua Pengadilan Jakarta Pusat, Gusrizal mengatakan tak mengetahui duduk masalah penangkapan panitera Nasution. Dikutip Detikcom, Gusrizal menyerahkan masalah penegakan hukum Edy ke KPK.

Panitera termasuk pejabat struktural di pengadilan negeri. Panitera mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas-tugas Pengadilan Negeri di bidang Kepaniteraan, yang meliputi Kepaniteraan Perdata, Kepaniteraan Pidana, dan Kepaniteraan Hukum.

Dalam melaksanakan tugasnya, Panitera dibantu oleh Wakil Panitera, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana, dan Panitera Muda Hukum.

Evvy Kartini, Rini Sugianto, Tri Mumpuni, Sri Mulyani
Evvy Kartini, Rini Sugianto, Tri Mumpuni, Sri Mulyani | Wisnu Agung, Istimewa, Tony Hartawan, Jacky /Tempo & Instagram

Empat Perempuan Indonesia di Panggung Dunia

Lebih dari seabad lalu Raden Ajeng Kartini menulis mimpi, seandainya para perempuan bisa bersekolah. Kini, sebagian perempuan Indonesia ikut berlaga dalam kancah dunia. Empat perempuan ini di antaranya.

Lewat pendidikan, suluh yang dulu padam bisa kembali terang. Bahkan, sebagian mereka tak hanya bisa mengenyam pendidikan, tapi juga berprestasi, berperan, ikut menentukan arah sejarah.

Lewat tangga-tangga sejarah yang bertahap, cita-citanya Kartini itu terwujud. Kini perempuan bisa mengenyam pendidikan dan bisa setara dengan kaum Adam, walau belum sepenuhnya.

Berikut empat perempuan versi Beritagar.id yang telah punya panggung di tingkat dunia.

Tersangka Abu Bakar Baasyir saat menjalani persidangan di Pengadialn Negeri Jakarta Selatan, Senin, 28 Maret 2011.
Tersangka Abu Bakar Baasyir saat menjalani persidangan di Pengadialn Negeri Jakarta Selatan, Senin, 28 Maret 2011. | Wisnu Agung Prasetyo /Tempo

Menutup Akses Abu Bakar Baasyir di Gunung Sindur

Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT) mengapresiasi Kementerian Hukum dan HAM yang memindahkan terpidana kasus terorisme Abu Bakar Baasyir dari Lapas Pasir Putih Nusakambangan ke Lapas Gunung Sindur, Bogor. Isolasi terpidana teroris diharapkan dapat mencegah konsolidasi kekuatan selama di penjara.

Kepala BNPT Tito Karnavian mengatakan, dengan kebijakan tersebut pemerintah tidak mau mengulangi kesalahan yang sama seperti sebelumnya. Tito mencontohkan ketika terpidana teroris dijadikan satu di Lembaga Pemasyarakatan Cipinang.

"Akhirnya pelatihan militer di Jantho, Aceh, direncanakan dari Lapas Cipinang," ujar Tito dikutip Kompas.com, Selasa (19/4/2016). "Anak buah yang tidak saling kenal sebelumnya jadi kenal dan malah berinteraksi."

Aksi terorisme yang diduga dirancang di penjara adalah serangan di kawasan jalan Thamrin, Jakarta pada 14 Januari 2016. Perencanaan aksi diduga dilakukan di Lapas Kembang Kuning Nusakambangan oleh Abu Gar, Aman Abdurahman, dan Darmawan alias Rois.

Beberapa pucuk senjata api milik terduga teroris bahkan disebut-sebut berasal dari Lembaga Pemasyarakatan Kelas I Tangerang.

Tito mengatakan setelah dipisahkan satu sama lain, terpidana teroris harus masuk ke tahanan dengan pengamanan maksimum.

Baasyir dipindahkan dari Lapas Pasir Putih Nusakambangan ke Lapas Gunung Sindur pada Sabtu (16/4/2016). Lapas khusus ini dirancang dengan pengamanan maksimum untuk bandar narkoba dan pelaku kejahatan lainnya.

Sejumlah personel Batalyon Komando 464 Paskhas TNI AU Malang melakukan simulasi penyergapan teroris di Markas Batalyon Komando 464 Paskhas Malang, Jawa Timur, 13 Agustus 2015.
Sejumlah personel Batalyon Komando 464 Paskhas TNI AU Malang melakukan simulasi penyergapan teroris di Markas Batalyon Komando 464 Paskhas Malang, Jawa Timur, 13 Agustus 2015. | Aris Novia Hidayat /Tempo

Kenapa Indonesia Dianggap Berhasil Berantas Terorisme

Inggris memandang pemerintah Indonesia berhasil menanggulangi terorisme. Salah satu patokannya, kecilnya angka kepergian warga Indonesia ke Suriah untuk masuk ISIS berbanding total jumlah penduduk. "Diperkirakan 500-800 WNI yang ke Suriah ikut Daesh (ISIS), hampir sama dengan Inggris. Tapi, warga negara Inggris yang beragama Islam hanya 3 juta jiwa, kurang dibanding Indonesia 220 juta warga Islam," ujar Duta Besar Inggris untuk Indonesia, Moazzam Malik dikutip Detik, Senin (18/4).

Ia juga menyatakan bahwa salah satu faktor keberhasilan diperoleh lewat peran organisasi massa Islam seperti Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah yang menyebarkan gagasan moderat mengenai Islam.

Tidak hanya Dubes Inggris yang kagum dengan pencapaian Indonesia. Kanselir Jerman, Angela Merkel ketika bertemu dengan Presiden Joko Widodo mengungkapkan peran besar Indonesia dalam menebar sikap toleransi. "Dengan penduduk 250 juta dan 17 ribu pulau, adalah tugas berat bagi suatu negara untuk berkembang. Dan saya kagum dengan apa yang telah dicapai Indonesia" ujar Merkel dikutip VOA Indonesia.

Pada kesempatan itu, Joko Widodo menyebutkan dua pendekatan penting penanganan terorisme, yakni "dengan hard-power, yaitu penegakan hukum dan soft-power yaitu pendekatan agama dan budaya. Jika kombinasi keduanya dilakukan, saya percaya penanganan terorisme akan lebih baik dan komprehensif."

Sopir perempuan mengemudikan bus tingkat wisata atau Bus City Tour Jakarta di kawasan Bundaran HOTELIndonesia (HI), Jakarta, Senin, 24 Februari 2014.
Sopir perempuan mengemudikan bus tingkat wisata atau Bus City Tour Jakarta di kawasan Bundaran HOTELIndonesia (HI), Jakarta, Senin, 24 Februari 2014. | Dian Triyuli Handoko /Tempo

Srikandi-srikandi di Balik Kemudi

Siapa bilang wanita tidak bisa menyetir dengan baik?

Meski gurauan tentang ibu-ibu yang mengemudikan motor atau mobil tidak hati-hati sering terdengar--perkara belok kanan dan kiri yang tiba-tiba tanpa petunjuk--, namun wanita-wanita ini bisa membuktikan mereka mampu setara dengan pria dalam hal menyetir.

Wanita-wanita ini membuktikan bahwa mereka mampu bergulat dengan kejamnya jalanan ibu kota dan liarnya arus kemudi bus-bus lintas provinsi bahkan pulau. Berikut kisah wanita-wanita juru kemudi yang kami pilihkan untuk Anda.

Pengemudi ojek aplikasi

Mpok Jo sempat mendulang sukses. Bekerja di perusahaan asing selama sepuluh tahun hingga akhirnya berhasil membangun usahanya sendiri. Demi fokus ke usahanya, Mpok Jo memutuskan berhenti dari perusahaannya.

Malang tak dapat dihindari, untung tak dapat diraih. Dewi fortuna berbalik arah meninggalkan wanita berusia 38 tahun itu. Mpok Jo ditipu anak buahnya. Usaha serta harta bendanya habis dan bangkrut. Jalan yang ia tempuh setelah tidak memiliki pekerjaan adalah menjadi pengojek pangkalan.

"Saya sempat ngerasain punya rumah, mobil. Tapi namanya orang kena musibah ya, jadi ibaratnya balik lagi ke nol gitu," kata perempuan dengan nama asli Herni Johan, seperti yang dilansir dalam TabloidNova.com.

Sejumlah anak bermain di sekitar area reklamasi Pulau G, Muara Angke, Jakarta, Minggu 17 April 2016. Duit suap reklamasi teluk Jakarta bisa mencapai ratusan miliar.
Sejumlah anak bermain di sekitar area reklamasi Pulau G, Muara Angke, Jakarta, Minggu 17 April 2016. Duit suap reklamasi teluk Jakarta bisa mencapai ratusan miliar. | Subekti /Tempo

Menaksir Duit Suap Reklamasi

Komisi Pemberantasan Korupsi menangkap anggota DPRD DKI Jakarta M Sanusi akhir Maret lalu. Dari tangannya, didapatkan segepok uang. Jika ditotal, ada Rp2 miliar. Nilai yang besar untuk suap anggota dewan di tingkat provinsi. Tapi ada yang menyebut jumlah uang suap beredar lebih besar lagi.

Inggard Joshua, salah satu anggota DPRD DKI Jakarta, bercerita soal suap yang diduga berasal dari perusahaan pengembang reklamasi itu, kabarnya mencapai Rp5 miliar. Benarkah? "Saya tidak bisa mengiyakan dan saya tidak bisa men-tidak-kan. Saya pernah bilang itu, sudah setahun lalu," ujarnya seperti dikutip dari Detik.com.

Menurut Ingard, suap itu memang lebih besar dari Rp5 miliar. Sebab untuk ukuran proyek ratusan triliun, uang Rp5 miliar itu dia sebut small money. "Itu proyek kan ratusan triliun. Kita pakai logikalah. Kenapa sih, dipaksakan harus dibahas di Pemda? Padahal aturannya itu (reklamasi) dibahas di (pemerintah) pusat saja," kata dia.

Ketua KPK Agus Rahardjo menengarai duit suap untuk seorang anggota DPRD DKI bisa lebih dari Rp5 miliar. "Bisa lebih dari itu," kata Agus seperti ditulis Detik.com. Tapi belum jelas berapa anggota dewan yang menerima suap ini. Inggard menduga suap tak hanya diberikan kepada Mohamad Sanusi seorang.

Komisi antirasuah menduga, modus suap ini dilakukan dengan menghambat pembahasan dua rancangan peraturan daerah (Raperda) terkait reklamasi. Dalam pembahasan dua Raperda ini, anggota dewan tidak pernah mencapai kuorum. "Kalau bahasa hukumnya, patut diduga (ada 'permainan')," kata Wakil Ketua KPK Saut Situmorang saat dihubungiDetik.com.

Dua Raperda tentang reklamasi itu telah diserahkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki T Purnama ke DPRD DKI Jakarta pada 23 April 2015 silam. Rencana pembahasan Raperda ini tak pernah terdengar. Akhir 2015 DPRD DKI Jakarta memasukkan Raperda ini menjadi 1 dari 23 target legislasi dewan di 2016. Tapi tak pernah bisa disahkan. Berkali-kali sidang, anggota Dewan tak pernah kuorum.

Sejumlah relawan berkumpul seusai peluncuran aplikasi GoAhokPSI di Jakata, Kamis, 31 Maret 2016.
Sejumlah relawan berkumpul seusai peluncuran aplikasi GoAhokPSI di Jakata, Kamis, 31 Maret 2016. | M. Iqbal Ichsan /Tempo

Satu Ahok, Seribu Penantang

Suasana politik di DKI memanas menjelang pemilihan gubernur dan wakil gubernur yang akan berlangsung Februari 2017. Sejumlah partai mulai menjaring calon untuk diusung di hajatan lima tahunan itu. Tak hanya nama gubernur petahana saat ini, Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok yang memastikan bakal maju lewat jalur perorangan, ada juga nama mantan Menteri Sekretaris Negara Yusril Ihza, pengusaha Sandiaga Uno, dan mantan Menteri Pemuda dan Olahraga Adhyaksa Dault.

Ada juga sejumlah nama baru yang mulai digadang-gadang. Ada nama Irjen Benny Mokalu, Puti Guntur Soekarno --salah satu cucu Bung Karno, Bupati Bojonegoro Suyoto, dan mantan Panglima TNI Jenderal (purn) Moeldoko.

Nama Benny muncul saat dirinya mendaftarkan diri ke penjaringan calon cagub dan cawagub yang dilakukan DPD PDIP DKI, Kamis (14/4/2016). Namanya nyaris tak pernah terdengar meski ia pernah menjabat sebagai Kapolda Bali. Namun saat ini ia menjabat sebagai staf ahli sosial dan budaya Mabes Polri. Ia merupakan lulusan Akpol 1985. Targetnya tak muluk-muluk. Ia hanya mau mendaftar sebagai bakal calon wakil gubernur DKI dari PDIP.

"Karena saya baru pertama kali. Dari bawah dulu, nanti kan menanjak ke atas," kata Benny seperti dilansir JPNN.com.

Benny mengaku sudah mengantongi restu dari Kapolri Jenderal Badrodin Haiti dan Wakapolri Komjen Budi Gunawan.

Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) Djayadi Hanan memaparkan survei nasional SMRC terkait kinerja Presiden Jokowi di Jakarta, Minggu (17/4/2016). Hasil survei atas kinerja Pemerintahan Jokowi pada Kuartal Pertama 2016 menunjukkan pada Maret 2016, 72 persen responden yakin dengan kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia dalam penelitian yang melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi.
Direktur Eksekutif Saiful Mujani Research And Consulting (SMRC) Djayadi Hanan memaparkan survei nasional SMRC terkait kinerja Presiden Jokowi di Jakarta, Minggu (17/4/2016). Hasil survei atas kinerja Pemerintahan Jokowi pada Kuartal Pertama 2016 menunjukkan pada Maret 2016, 72 persen responden yakin dengan kemampuan Presiden Jokowi memimpin Indonesia dalam penelitian yang melibatkan 1.220 responden di 34 provinsi. | Teresia May /ANTARA FOTO

Survei: Kepercayaan Terhadap Jokowi Sudah Pulih

Survei Saiful Mujani Research and Consulting (SMRC ) menunjukkan kewibawaan pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) menguat. Pada survei Maret 2016, sebanyak 72 persen masyarakat yakin dengan kemampuan Jokowi dalam memimpin.

Angka ini mengalami peningkatan dari survei tiga bulan sebelumnya (Desember 2015) yang menunjukkan cuma 63 persen masyarakat yang yakin.

Tingkat keyakinan ini relatif sama ketika Jokowi dilantik: sebesar 75 persen. Padahal Juni 2015 kepercayaan publik turun sampai 55 persen.

"Keyakinan publik sudah pulih," ujar Djayadi Hanan, Direktur Eksekutif SMRC saat mempresentasikan hasil survei di Kantor SMRC, Jalan Cisadane, Menteng, Jakarta, Minggu (17/4/2016).

Beragam indikator menunjukkan tingginya optimisme warga. Sebagai contoh, lebih dari 80 persen warga menilai bangsa ini berjalan ke arah yang benar. Kemudian 59 persen puas atas kinerja Jokowi.

Sebaliknya, sekitar 39 persen yang menyatakan tidak puas. "Ini merupakan modal politik massa yang penting," kata Djayadi.

Penilaian positif lainnya diberikan masyarakat untuk ketersediaan obat-obatan, sekolah dan perguruan tinggi yang terjangkau, transportasi umum, penanggulangan narkoba dan rasa aman dari ancaman teroris.

Tapi, masyarakat memberikan nilai minus untuk masalah pengangguran, lapangan kerja, kemiskinan dan harga kebutuhan pokok.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR