KONSERVASI ALAM

2 Opsi Kalla terkait rencana penutupan Taman Nasional Komodo

Seekor komodo berada dalam pengawasan penjaga di Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Minggu (14/10/2018).
Seekor komodo berada dalam pengawasan penjaga di Pulau Rinca, Kawasan Taman Nasional Komodo, Nusa Tenggara Timur, Minggu (14/10/2018). | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Penutupan sementara Taman Nasional Komodo (TNK), Nusa Tenggara Timur (NTT), untuk wisatawan masih dalam tahap pembahasan, tetapi masyarakat yang menggantungkan hidup dari turisme resah karena perekonomian mereka bakal terganggu. Wakil Presiden Jusuf Kalla menawarkan dua opsi yang bisa jadi solusi.

Opsi tersebut disampaikan dalam pertemuan dengan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) NTT, Adrianus Garu, di Istana Wapres, Jakarta, Senin (18/2/2019). Adrianus datang untuk mencari saran dari Wapres karena ada berbagai konsekuensi dari penutupan TNK yang direncanakan bakal berlangsung selama satu tahun itu.

"Penutupan itu kan bertahap, untuk pengembangan dan perbaikan sarana, kami dukung yang begitu. Tetapi harus ada solusi juga, sudah ada 'homestay'-nya, yang jelas masyarakat di sana utang ke bank, utang ke koperasi, bagaimana ini solusi dari pemerintah," ujar Adrianus, seperti dikutip Antaranews, Senin (18/2).

Adrianus menyatakan Kalla telah ditunjuk sebagai Duta Besar Pulau Komodo. Oleh karena itu, ia berharap Wapres bisa ikut membantu meredakan keresahan masyarakat, juga berkunjung ke daerah tersebut untuk bertemu langsung dengan mereka.

Usai pertemuan, Ketua Tim Ahli Wapres, Sofyan Wanandi, memaparkan opsi solusi yang ditawarkan oleh Wapres Jusuf Kalla. Opsi pertama adalah memindahkan tujuan wisata ke Pulau Rinca. Di sana terdapat daerah bernama Loh Buaya di pulau tersebut yang juga dikenal sebagai salah satu habitat komodo (Varanus komodoensis).

Loh Buaya, menurut Sofyan, bisa ditempuh dengan kapal selama tiga jam dari Labuan Bajo dan daerah itu juga memiliki fasilitas yang cukup memadai bagi wisatawan--mulai dari shelter, gerai makanan, hingga penginapan.

Opsi kedua adalah tetap membuka TNK tetapi dengan memberlakukan kuota turis. Artinya, turis yang boleh datang ke sana dibatasi jumlahnya. Misalnya, jelas Sofyan, sekitar 800.000 orang per tahunnya. "...Supaya tidak merusak sehingga semua (pemeliharaan) bisa dijalankan," tuturnya.

Jusuf Kalla tampaknya lebih memilih opsi kedua ini. Menurutnya, sebaiknya TNK tetap dibuka karena komodo-komodo tersebut butuh makan sehingga dana pemeliharaan tetap dibutuhkan.

Kantor Wapres juga telah membentuk tim khusus untuk meneliti lebih lanjut segala persoalan di Pulau Komodo, serta mencari solusi terbaik untuk wisatawan, masyarakat, dan pemerintah daerah setempat.

Tim itu, tutur Sofyan dalam Kompas.com, akan dikoordinasikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya Bakar, serta melibatkan Gubernur NTT Viktor Laiskodat dan Menteri Pariwisata Arief Yahya.

Hasil penelitian tersebut diharapkan Kalla selesai dengan secepatnya sehingga bisa menentukan kebijakan apa yang sebaiknya diambil.

Meningkatkan populasi komodo

Wacana penutupan Pulau Komodo pertama kali dilontarkan oleh Gubernur NTT, Viktor Laiskodat, pada sebuah forum diskusi di Kupang pada 21 November 2018. Ia menegaskannya kembali pada awal tahun 2019.

Alasan utamanya adalah meningkatkan populasi komodo, juga rusa yang menjadi mangsa mereka. Hingga Desember 2018, menurut Pemprov NTT, jumlah populasi komodo mencapai sekitar 2.800 ekor yang berdiam di Pulau Komodo dan Rinca.

Selain untuk meningkatkan populasi komodo di Kabupaten Manggarai Barat, ujung barat Pulau Flores, penutupan TNK juga untuk meningkatkan ukuran tubuh Komodo yang dinilai semakin kecil. Viktor menduga tubuh komodo yang mengecil adalah dampak dari populasi rusa yang berkurang karena perburuan ilegal.

Rencana tersebut kemudian memancing debat publik dan pro-kontra. Terutama karena turisme di Pulau Komodo telah menjadi mata pencaharian utama sebagian besar warga setempat.

Biro-biro perjalanan wisata, menurut Adrianus, amat resah dengan wacana tersebut karena mereka sudah menjalani kontrak dengan pihak luar negeri untuk menarik wisatawan. Banyak turis yang telah memesan tempat kemudian membatalkan rencana datang ke sana.

"Mereka yang mau berkunjung ke Labuan Bajo juga membatalkan kunjungannya. Dengan wacana isu penutupan ini banyak di antara wisatawan yang tadinya menjadwalkan kedatangan akhirnya membatalkan, tidak jadi datang,” katanya, seperti dikutip Gatra (18/2).

Selain rencana penutupan, Pemerintah Provinsi NTT juga mewacanakan untuk menaikkan harga tiket masuk Setelah itu, sempat muncul pula wacana soal menaikkan harga tiket masuk bagi wisatawan asing sebesar 500 dolar AS, sekitar Rp7 juta, dan 100 dolar AS untuk turis domestik.

Harga tiket saat ini, menurut Peraturan Pemerintah No 12 Tahun 2014 dan Keputusan Dirjen PHKA Nomor: SK.133/IV-SET/2014, adalah Rp150.000 untuk wisatawan mancanegara dan Rp5.000 untuk wisatawan domestik. Tiket berlaku untuk per orang per hari. Harga tersebut belum termasuk biaya untuk paket-paket lain yang ditawarkan.

Rencana kenaikan harga tiket yang berpuluh-puluh kali lipat tersebut juga mendapat banyak tentangan. Pada Desember 2018, Forum Masyarakat Penyelamat Pariwisata (Formapp) Manggarai Barat (Mabar) menentang rencana itu dan mendesak pemerintah untuk lebih dulu memperbaiki sistem pengelolaan keuangan TNK.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR