KINERJA DPR

203 anggota DPR belum laporkan kekayaannya ke KPK

Ketua DPR Ade Komarudin bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) melakkukan jumpa pers seusai rapat dengan pimpinan Fraksi di Gedung Nusantara III, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Januari 2016.
Ketua DPR Ade Komarudin bersama Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah (kanan) melakkukan jumpa pers seusai rapat dengan pimpinan Fraksi di Gedung Nusantara III, kompleks MPR/DPR/DPD, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Januari 2016. | Dhemas Reviyanto Atmodjo /Tempo

Sebanyak 203 dari 560 anggota DPR hingga saat ini belum menyerahkan daftar harta kekayaannya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Padahal mereka sudah menjabat 1,5 tahun. KPK pun juga sudah dua kali mengingatkan.

"Dari 545 (anggota DPR) wajib lapor, yang tercatat di KPK 342 telah melaporkan," ujar Priharsa kepada Viva.co.id, Jumat (11/3/2016).

Dari 203 orang yang belum lapor itu ada nama-nama yang selama ini cukup populer. Yakni Ketua DPR Ade Komarudin, Rieke Dyah Pitaloka (PDIP), Masinton Pasaribu (PDIP).

Selama 15 tahun menjabat sebagai anggota DPR, Ade Komarudin tercatat baru melaporkan daftar kekayaannya pada 2001. Itu adalah satu-satunya laporan yang pernah dibuat. Dari catatan yang ada, demikian detikcom menulis, saat itu Ade memiliki kekayaan (bergerak dan tidak bergerak) sebesar Rp1.395.641.000 dan USD1.459.

Ade beralasan, dirinya belum sempat menyerahkan daftar kekayaannya karena jadwalnya yang padat. Kata dia, sebenarnya saat ini formulirnya sudah diisi, hanya tinggal dikoreksi.

Ia berjanji pada masa reses nanti, laporan kekayaannya akan diserahkan ke KPK. Ia juga berharap anggota DPR yang belum lapor bisa melaporkan pada saat reses nanti.

Kamis (10/2/2016) sekelompok orang yang menamakan diri Koalisi Masyarakat Untuk Parlemen Beraih melaporkan anggota Dewan yang belum menyerahkan LHKPN ke Majelis Kehormatan Dewan (MKD).

Mereka mendesak MKD menjatuhkan sanksi kepada anggota yang belum menjalankan kewajibannya.

Kata Komisaris Koalisi, Kurniawan, MKD tidak boleh mengabaikan pelanggaran ini meskipun belum ada sanksi yang mengatur soal ini dalam Undang-undang. "Itu menunjukkan ada ketidakpatuhan dari anggota dewan terhadap mekanisme yang ada terkait dengan Undang-Undang Penyelenggaraan Negara dan Pemberantasan Korupsi,"ujar Kurniawan seperti ditulis PortalKBR.

Wakil Ketua MKD Sufmi Dasco Ahmad berjanji akan segera berkirim surat ke KPK agar lembaga antirasuah itu mengirimkan nama-nama anggota yang belum menyerahkan LHKPN. "Ketimbang KPK mem-publish di media misalnya. Lebih bagus begitu menurut saya," katanya.

Catatan redaksi: Artikel ini telah diubah, sesuai jumlah anggota DPR yang belum menyerahkan LHKPN. Awalnya tertulis 209, dikoreksi menjadi 203. Mohon maaf atas kekurangcermatan ini.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR