GEGER HOAKS

30 Hoaks dan ditangkapnya Tofa

Warga yang tergabung dalam Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) menunjukkan saat unjukrasa menolak hoaks di Alun-alun Tegal, Jawa Tengah, Rabu (10/10).
Warga yang tergabung dalam Generasi Muda Nahdlatul Ulama (GMNU) menunjukkan saat unjukrasa menolak hoaks di Alun-alun Tegal, Jawa Tengah, Rabu (10/10). | Oky Lukmansyah /ANTARA FOTO

Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) menemukan 30 hoaks di media sosial sepanjang 21 hingga 22 Mei 2019. Pemerintah mengimbau, masyarakat berhenti menyebar hoaks atau dijerat hukum yang berlaku, seperti yang dialami anggota BPN, Mustofa Nahrawardaya.

"Temuan kami dalam pemantauan ada 30 hoax yang dibuat, bisa dilihat di website Kominfo. Hoax ini disebarkan lewat 1.932 URL ada di FB, Instagram, Twitter. Kami tetap pantau setelah kami buka," kata Dirjen Aplikasi dan Informatika Kominfo, Semuel Abrijani di Kantor Kemenko Polhukam, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, Sabtu (25/5).

Seperti diketahui, pemerintah membatasi akses media sosial untuk mencegah penyebaran hoaks terkait kerusuhan yang terjadi pasca-pengumuman hasil rekapitulasi pemilu oleh KPU, (21/5). Pembatasan akses akhirnya usai kemarin, (25/5).

Meski ada pembatasan, hoaks sempat menyebar di sejumlah platform media sosial. Di Facebook ada 450 URL, di Instagram 581 URL, di Twitter 784 URL, dan 1 lewat LinkedIn.

Termasuk dalam hoaks yang beredar adalah soal pengumuman KPU senyap-senyap, penembakan peluru tajam oleh aparat, Brimob impor dari Tiongkok, hingga Prabowo kabur ke luar negeri.

Kini masyarakat sudah bisa mengakses media sosial dengan normal. Namun, Kemenkominfo tetap memantau konten di media sosial.

Semuel mengimbau, agar masyarakat berhenti menyebarkan hoaks. Kalaupun sudah diunggah, lebih baik dihapus.

Pasalnya, jerat hukum menanti penyebar hoaks. Siapapun dia. "Jadi masyarakat yang menyebarkan berita bohong ini saya mohon untuk diturunkan. Kalau tidak, maksimum remedium itu akan kita jalankan," tegas Semuel.

Penegakan hukum itu benar adanya. Minggu (26/5) dini hari, Anggota Badan Pemenangan Nasional (BPN) Prabowo-Sandi, Mustofa Nahrawardaya dicokok Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri.

Tofa, begitu sapaannya, ditangkap atas dugaan menyebarkan hoaks dan ujaran kebencian. Berbekal Surat Perintah Penangkapan Bernomor SP Kap/61 V/ 2019/ Dittpidsiber, polisi menjemput Tofa di kediamannya.

"Yang bersangkutan diduga melakukan tindak pidana ujaran kebencian berdasarkan SARA dan atau pemberitaan bohong melalui media Twitter," begitu isi surat perintah penangkapan. Surat berlaku sejak 26 sampai 27 Mei 2019.

Cuitan di akun Twitter @AkunTofa yang menjerat politisi PAN tersebut, semula berbunyi "Innalillahi-wainnailaihi-raajiuun. Sy dikabari, anak bernama Harun (15) warga Duri Kepa, Kebon Jeruk Jakarta Barat yg disiksa oknum di Komplek Masjid Al Huda ini, syahid hari ini. Semoga Almarhum ditempatkan di tempat yg terbaik disisi Allah SWT, Amiiiin YRA."

Bagian "disiksa oknum" kemudian diubah. Namun, menurut Kasubdit II Direktorat Tindak Pidana Siber Bareskrim Polri, Kombes Rickynaldo Chairul, versi sebelumnya telanjur tersebar dan jadi onar.

Tofa disangka melanggar Pasal 45A ayat (2) Jo Pasal 28 ayat (2) UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan atau Pasal 14 ayat (1) dan (2) dan atau Pasal 15 UU Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan Hukum Pidana yang diketahui terjadi pada 24 Mei 2019 di Jakarta Selatan.

Sebelumnya, Tofa dilaporkan seseorang terkait unggahan di akun twitternya perihal tewasnya Harun, dalam kerusuhan aksi 21-22 Mei. Laporan tersebut tertuang dalam LP/B/0507/V/2019/Bareskrim tanggal 25 Mei.

Sanksi administratif, denda, hingga penutupan kelak juga bisa diberikan Kemenkominfo pada operator situs dan media sosial yang tidak menyaring hoaks. "Bahkan, jika dia (operator) terus membiarkan mereka bisa dikenakan pasal (pidana) turut serta," tandas Semuel.

Hal tersebut akan berlaku mana kala revisi Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (PP PSTE) disahkan. Jadi, operator situs dan media sosial perlu bertindak proaktif memerangi hoaks.

Menkominfo Rudiantara mengatakan, berbagi informasi dan mengekspresikan pendapat di media sosial sah sah saja, selama digunakan untuk hal-hal yang positif. "Ayo kita perangi hoaks, fitnah, informasi-informasi yang memprovokasi seperti yang banyak beredar saat kerusuhan," pungkasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR