UJARAN KEBENCIAN

4 Ujaran kebencian dengan sanksi berat buat PNS

Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat saat upacara, Senin (2/10/2017). Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan panduan buat PNS agar tak sebar ujaran kebencian.
Pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Jakarta Pusat saat upacara, Senin (2/10/2017). Badan Kepegawaian Negara mengeluarkan panduan buat PNS agar tak sebar ujaran kebencian. | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Badan Kepegawaian Negara (BKN) mengeluarkan panduan buat Pegawai Negeri Sipil (PNS) alias ASN (Aparat Sipil Negara) agar tak menyebarkan ujaran kebencian terkait apapun.

Kepala Biro Hubungan Masyarakat BKN, M. Ridwan, Jumat (18/5/2018) dalam siaran persnya yang dinukil dari Hukumonline.com menjelaskan ada enam jenis ujaran kebencian yang haram buat abdi negara.

Empat dari enam ujaran kebencian itu termasuk pelanggaran berat. "ASN yang terbukti melakukan pelanggaran pada poin satu sampai empat dijatuhi hukuman disiplin berat," kata Ridwan.

Pertama menyampaikan pendapat, baik lisan maupun tulisan, lewat media sosial yang bermuatan ujaran kebencian terhadap Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

Kedua, ujaran kebencian terkait SARA (suku, agama, ras, dan antargolongan).

Ketiga, menyebarluaskan ujaran kebencian yang terlarang melalui media sosial pada poin pertama dan kedua. Entah itu membagikan, meneruskan, mengunggah, like, retweet, repost, atau sejenisnya.

Tak hanya aktivitas daring (online), aktivitas luring (offline) juga menjadi larangan keempat. Misalnya mengadakan kegiatan yang mengarah pada perbuatan menghina, menghasut, memprovokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah.

Sedangkan dua aktivitas yang diancam dengan hukuman disiplin sedang atau ringan ada dua.

Yakni, mengikuti atau hadir dalam kegiatan yang mengarah pada penghinaan, penghasutan, provokasi, dan membenci Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika, NKRI, dan Pemerintah, juga dilarang.

Mengeluarkan dukungan atau sikap seperti pada larangan pertama dan kedua, sebagai tanda setuju juga diharamkan. Entah itu dalam bentuk likes, dislike, love, retweet, atau komentar di media sosial.

Walau diancam hukuman disiplin sedang atau ringan, namun sanksinya tetap akan mempertimbangkan latar belakang dan dampak ujaran kebencian yang mereka sebar.

Menurut pasal 7 ayat 4 Peraturan Pemerintah nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, ada enam jenis hukuman untuk pelanggaran disiplin golongan berat.

Yakni penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama 3 tahun, atau mutasi dalam rangka penurunan jabatan setingkat lebih rendah. PNS yang melanggar bisa juga dibebaskan dari jabatannya.

Hukuman lebih berat adalah pemberhentian dengan hormat hingga pemberhentian tidak dengan hormat.

Setidaknya, ada tiga PNS yang terjerat hukum karena menyebarkan hoax terkait terorisme. Pertama, FSA, seorang kepala sekolah di Kalimantan Barat menilai bom sebagai upaya pengalihan isu. Lalu BU, seorang PNS di Pemerintah Kota Lhokseumawe, Aceh. Di Sumatra Utara, HD seorang dosen dengan latar pendidikan S2 juga menilai bom itu sebagai pengalihan isu.

Mereka tak hanya kena sanksi disiplin PNS, tapi juga diancam dengan Undang-undang ITE.

Setelah kericuhan dan serangan rangkaian bom di Surabaya, hoax dan ujaran kebencian marak. Salah satu hoax yang disebar menyatakan, bahwa serangan bom itu upaya pengalihan isu. Mirisnya, justru pelakunya malah PNS.

Direktur Riset Setara Insititute Halili menduga oknum PNS di BUMN membantu memberikan dukungan dana kepada jaringan teroris untuk melakukan berbagai aksi teror.

Ia menggolongkan kelompok itu sebagai 'suporter' yang masuk kedalam jaringan terorisme, terutama dalam menyokong pendanaan.

"Kalau kita lihat perspektif jaringan teroris... ada termasuk [kelompok] suporter, termasuk PNS eselon tinggi, pegawai BUMN yang mentransfer dana untuk dukung aksi itu," kata Halili dalam diskusi di Jakarta, Sabtu (19/5/2018) seperti dikutip dari CNN Indonesia.

Halili mengatakan bahwa 'suporter' masuk dalam lapis kedua jaringan terorisme, setelah para ideolog. Ia mengatakan ada tiga lapis lain yang masuk kedalam lingkungan jaringan terorisme.

Lapisan pertama ditempati oleh para 'ideolog', seseorang yang menyebarkan paham radikal kepada masyarakat. Lapisan ketiga adalah 'simpatisan', pihak yang mendukung pemikiran para ideolog terorisme dan menerima sokongan dana untuk melancarkan aksi-aksi teror.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR