TELEKOMUNIKASI

4.000 BTS tambahan untuk perkuat sinyal di pelosok

Teknisi melakukan pemeliharaan perangkat Base Transceiver Station (BTS) milik XL Axiata di menara yang berada di Pringgokusuman, Yogyakarta, Kamis (03/10/2019).
Teknisi melakukan pemeliharaan perangkat Base Transceiver Station (BTS) milik XL Axiata di menara yang berada di Pringgokusuman, Yogyakarta, Kamis (03/10/2019). | Andreas Fitri Atmoko /AntaraFoto

Pemerintah menjanjikan kesiapan infrastruktur telekomunikasi untuk mendukung program “Indonesia Merdeka Sinyal 2020” terpenuhi tepat waktu.

Setelah proyek Palapa Ring Jilid II diresmikan, Senin (14/10/2019), pemerintah berencana membangun 4.000 base transceiver station (BTS) di seluruh wilayah 3T (terdepan, terluar, dan terpencil) dengan fokus terbanyaknya adalah di Indonesia Timur.

“Tahun depan memang masih akan dibangun lagi kurang lebih 4.000 BTS. BTS tambahan ini akan menjadi infrastruktur yang mempercepat internet kita,” kata Presiden Joko “Jokowi” Widodo, di Istana Negara, Jakarta.

Indonesia Timur sengaja jadi prioritas lantaran masih banyak titik-titik yang tak terjangkau sinyal (blindspot) di wilayah tersebut.

Apalagi, karena faktor medan lokasi serta infrastruktur yang belum memadai membuat banyak operator enggan membangun BTS di wilayah ini.

Menteri Komunikasi dan Informatika (Kominfo) Rudiantara menyebut ribuan menara pemancar sinyal itu bakal dikerjakan kementeriannya melalui Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI).

Selanjutnya, BAKTI bakal memberlakukan skema penyewaan kepada pihak operator telekomunikasi yang berminat.

“Jadi pemerintah dan operator bersama-sama membangun,” kata Rudiantara, di Kompleks Istana Kepresidenan.

Targetnya pada 2020, Indonesia akan memiliki total 5.000 BTS yang menghubungkan konektivitas telekomunikasi di daerah-daerah 3T.

Direktur Utama BAKTI Anang Latief mengatakan, dana yang digunakan untuk menyelesaikan target 4.000 BTS bakal diambil dari universal service obligation (USO) yang disetor oleh para operator telekomunikasi sebesar 1,25 persen dari pendapatan kotor per tahun.

Jika direrata, maka nilainya bisa mencapai sekitar Rp3 triliun per tahunnya. Namun, USO yang disetorkan itu tidak seluruhnya bisa digunakan untuk membangun BTS. Sebab, BAKTI harus membaginya dengan proyek Palapa Ring dan Satelit.

Pihaknya pun masih mencari solusi lain agar pembiayaan ini bisa bertambah tanpa harus membebani operator, mengingat beban operator cukup besar karena juga harus membayar penggunaan frekuensi.

“Saat ini kami sedang banyak berdiskusi dengan Kementerian Keuangan untuk mencari penggunaan dana dari sumber lainnya, misalkan penggunaan dana frekuensi,” kata Danang.

Selain membangun 4.000 BTS, pemerintah juga akan mengebut pembangunan dua Satria (Satelit Indonesia Raya).

Untuk saat ini, proses pembangunan dua Satria baru akan memasuki financial close atau tahapan waktu yang diberikan kepada badan usaha pemegang tender untuk membuat perjanjian dengan lender yang akan membiayai proyek.

Satria dengan teknologi high-throughput satellite (HTS) atau satelit dengan karateristik internet berkecepatan tinggi ini ditargetkan akan mengorbit pada 2023.

Anang menyampaikan, sambil menunggu Satelit Satria beroperasi, pemerintah akan menyewa lima satelit untuk mencukupi kebutuhan internet di 150.000 titik di daerah pelosok yang tidak terjangkau kabel serat optik dalam proyek Palapa Ring, yaitu Satelit Nusantara Satu milik PT Pasifik Satelit Nusantara (PSN) dan empat satelit asing.

Angka pertumbuhan pengguna internet di Indonesia terbilang tinggi. Data Asosiasi Penyelenggara Jasa Internet Indonesia (APJII) menunjukkan bahwa pengguna internet di Indonesia (kabel maupun nirkabel) pada 2017 telah mencapai angka 143,26 juta orang, naik 71,15 persen dibandingkan 83,7 juta orang pada 2014.

Sementara data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan internet telah diakses oleh 32,34 persen dari penduduk Indonesia yang berusia di atas 5 tahun.

Lima provinsi, yaitu Papua, Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Lampung, dan Papua Barat, menjadi yang paling tinggi dalam hal pertumbuhan jumlah pengguna internet sepanjang periode 2015-2017.

Kendati pertumbuhan di Papua tinggi, namun kenyataannya persentase penduduk yang terjangkau internet masih sangat kecil dibanding di provinsi lainnya.

Data BPS dan APJII menunjukkan, pada tahun 2018, jumlah pengguna internet di wilayah Indonesia Timur kalah jauh dari keseluruhan pengguna di Indonesia.

Di Provinsi Papua, hanya 1,4 persen penduduknya yang terjangkau internet dibanding seluruh pengguna internet di Nusantara. Sementara di Papua Barat persentasenya hanya mencakup 0,3 persen dari total 171,17 juta pengguna internet di Indonesia.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR