KENDARAAN LISTRIK

41.000 Kendaraan umum listrik direncanakan beroperasi pada 2024

Tiga bus listrik melintas saat diuji coba di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (29/4/2019). Uji coba digelar Pemprov DKI Jakarta bersama PT TransJakarta dan PT Bakrie & Brother Tbk.
Tiga bus listrik melintas saat diuji coba di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (29/4/2019). Uji coba digelar Pemprov DKI Jakarta bersama PT TransJakarta dan PT Bakrie & Brother Tbk. | Aprillio Akbar /Antara Foto

Rencana ambisius dibuat Badan Pengelola Transportasi Jabodetabek (BPTJ). Institusi di bawah Kementerian Perhubungan yang mengurus transportasi Jakarta dan sekitarnya itu berencana mengubah moda angkutan umum di Ibu Kota yang ramah lingkungan.

Caranya, dengan mengganti kendaraan umum berbasis bahan bakar minyak menjadi listrik. Untuk hal ini, mereka telah membuat peta jalan hingga 2024. Rencananya, di tarikh tersebut, transportasi umum Jabodetabek telah memiliki 41.000 unit bus listrik.

"Kami BPTJ punya roadmap pengembangan bus listrik. Tahun 2020 akan segera diproduksi kira-kira 2.000 unit. Sampai 2024 target kita 41.000 unit," ujar Kepala BPTJ, Bambang Prihartono, kepada Beritagar.id, Senin (19/8/2019).

Besar kah jumlah tersebut? Tergantung. Paling tidak menurut data Badan Pusat Statistik per 2017, jumlah total angkutan umum di DKI Jakarta mencapai tak lebih dari 20.000. Itu sudah termasuk bus besar, sedang, dan kecil.

Namun, menurut Bambang, angka pada 2024 tadi terhitung kecil jika dibandingkan dengan jumlah kendaraan pribadi di Ibu Kota. Dalam catatan Bambang, pengguna kendaraan beroda empat di Jakarta mencapai 3-4 juta dan roda dua 13-15 juta.

"(Jadi) ini masih kecil sebenarnya dibandingkan dengan jumlah populasi kendaraan," ucap Bambang. "Pergerakan orang di Jakarta ini semakin tinggi dari waktu ke waktu. Lima tahun lalu, ada lima juta. Sekarang sampai 8,8 juta pergerakan orang di Jakarta."

Nantinya, untuk mendukung rencana tersebut, BPTJ akan bekerja sama dengan PT Mobil Anak Bangsa dalam membuat bus listrik. "Kami sudah menawarkan ke mereka, 'ini loh ada kesempatan besar'. Kalau tidak mampu, akan ada produsen luar," ucapnya.

Dalam peta jalan BPTJ itu, juga menyertakan Stasiun Pengisian Listrik Umum (SPLU)--semacam pom bensin bagi mobil berbahan bakar minyak.

"Dalam roadmap kami, setidaknya tiap 2 Km harus ada tempat pengisian listrik (SPLU). Namun, dalam waktu dekat, cukup lah di stasiun-stasiun tertentu dulu," katanya.

Rencana BPTJ dalam mewujudkan konsep kendaraan umum ramah lingkungan ini sebenarnya segaris dengan keinginan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. Awal bulan ini, Presiden RI ketujuh itu telah meminta Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan untuk mendorong penggunaan transportasi umum berbasis listrik.

"Mestinya sudah dimulai. Kita harus mulai segera paling tidak transportasi umum, bus-bus. Nanti akan saya sampaikan ke gubernur, bus-bus listrik dan taksi listrik," kata Jokowi seperti dikutip dari detikcom.

Anies pun mengatakan kesiapan daerahnya menerapkan konsep kendaraan umum berbasis teknologi. "Kami sudah obrolin mobil listrik dan rencana DKI bahwa semua kendaraan angkutan umum baru di Jakarta, bus-bus itu, akan bertenaga listrik," kata Anies usai bertemu Jokowi, Selasa (13/8) pekan lalu, seperti dilansir CNN Indonesia.

Menyiapkan infrastruktur pendukung

Kendaraan umum berbasis listrik boleh saja menjadi cita-cita yang bagus. Pun kala kita mengingat kondisi polusi di Jakarta yang dari waktu ke waktu semakin memprihatinkan. Masalahnya, apakah infrastruktur pendukung, seperti SPLU, sudah tersedia?

Untuk hal ini, Perusahaan Listrik Negara (PLN) mengatakan sudah siap menyiapkan prasarana tersebut. Setidaknya, PT PLN Unit Induk Distribusi Jakarta Raya (Disjaya) telah menyiapkan fasilitas ribuan SPLU yang tersebar di Jakarta.

Senior Manager General Affairs PLN UID Jakarta Raya Tris Yanuarsyah mengatakan, sampai saat ini fasilitas pengisian kendaraan listrik berupa SPLU sudah mencapai 1.922 unit. Untuk mencarinya, Anda bisa mencari di mesin pencari Google dengan kata kunci SPLU PLN.

"Jumlah ini akan terus bertambah seiring dengan evaluasi demand di masyarakat," kata Tris di Jakarta, Selasa (13/8).

Menurut Tris, cara pengisian tenaga listrik ini seperti halnya listrik rumahan: berupa token berdasarkan nomor meter yang ada di SPLU. Harganya, Rp1.467 per kWh.

Sejauh ini, DKI Jakarta telah memiliki kendaraan umum berbasis listrik. Setidaknya, pada akhir April lalu, Anies telah mengujicoba Bus Transjakarta berbasis listrik asal pabrikan Tiongkok, BYD, yang tengah menunggu izin beroperasi.

Selain itu, Taksi Bluebird pun telah mengoperasikan 30 armada taksi listriknya awal tahun ini. Armada-armada tersebut dibeli dari BYD dan Tesla.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR