5 berita populer: dari vonis Ahok hingga kasus ibu Nuril

Kolase kabar terpopler sepanjang 7-13Mei 2017.
Kolase kabar terpopler sepanjang 7-13Mei 2017. | Istimewa

Pekan ini (7-13 Mei 2017) perhatian publik dan media tertuju kepada kabar seputar vonis Basuki "Ahok" Tjahaja Purnama dalam kasus penodaan agama, Selasa (9/5)

Sehari sebelum vonis Ahok (8/5), pemerintah mengumumkan rencana pembubaran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Pengumuman itu juga mendapat pelbagai sambutan dari publik.

Pekan ini juga lekat catatan hitam sejarah Indonesia berkenaan Tragedi Mei 1998. Dalam peringatan tragedi itu, Presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie berjanji akan menyerahkan dokumen kasus kemanusiaan ini kepada Presiden Jokowi.

Berikut kami rangkum lima kabar populer nan menarik selama sepekan terakhir.

Keluarga koban dan kerabat melakukan prosesi tabur bunga di makam korban Tragedi Mei 98 di Pondok Rangon, Jakarta Timur, Senin (8/5).
Keluarga koban dan kerabat melakukan prosesi tabur bunga di makam korban Tragedi Mei 98 di Pondok Rangon, Jakarta Timur, Senin (8/5). | Yulius Satria Wijaya /Antara Foto

Peringatan tragedi Mei 98

Senin (8/5), Komnas Perempuan menggelar peringatan 19 tahun Tragedi Mei 1998. Peringatan digelar Tempat Pemakaman Umum (TPU) Pondok Ranggon, Jakarta Timur--tempat pemakaman massal korban Tragedi Mei 1998.

Ketua Komnas Perempuan, Azriana, menyebut tragedi Mei 1998 merupakan pelajaran penting bagi semua pihak, terutama soal sentimen etnik yang ditiupkan pada waktu itu. Sentimen etnik, kata Azriana, bisa berimbas perpecahan antar-warga.

Tragedi Mei 1998 adalah kerusuhan rasial terhadap etnik Tionghoa yang terjadi di Jakarta dan beberapa kota lain pada 13-15 Mei 1998.

Sepanjang kerusuhan, amuk massa menyasar toko, rumah, dan perusahaan. Penjarahan dan kekerasan fisik terjadi. Terjadi pula kekerasan seksual massal yang menimpa perempuan etnik Tionghoa. Namun, pengungkapan kasus ini seolah tersendat.

Pada peringatan kali ini, Presiden ketiga Indonesia, BJ Habibie, hadir dan berjanji akan meneruskan dokumen tragedi kemanusiaan ini kepada Presiden Jokowi. "Nanti (korban) serahkan dokumennya ke Komnas Perempuan, saya yang sampaikan langsung ke Presiden Jokowi," kata Habibie.

Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memberikan keterangan pers terkait pembubaran ormas HTI di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Senin (8/5).
Juru Bicara Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) Ismail Yusanto memberikan keterangan pers terkait pembubaran ormas HTI di kantor DPP Hizbut Tahrir Indonesia (HTI), di Menteng Dalam, Tebet, Jakarta, Senin (8/5). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Pembubaran HTI

Senin (8/5), pemerintah mengumumkan akan mengambil langkah membubarkan Hizbut Tahrir Indonesia (HTI). Organisasi itu dianggap mempromosikan ideologi khilafah yang terindikasi bertentangan dengan Pancasila, UUD 1945, dan sering menciptakan benturan.

Di sisi lain, HTI menolak tudingan pemerintah. "Sebagai organisasi dakwah, kegiatan HTI menyampaikan ajaran Islam. Khilafah itu ajaran Islam. Bisa dibaca dalam kitab-kitab fiqih," kata Juru Bicara HTI, Ismail Yusanto.

Rencana pembubaran ini juga menuai polemik. Ketua SETARA Institute, Hendardi mengingatkan agar pemerintah sebaiknya memberi peringatan hingga tiga kali kepada HTI, sebelum mengambil langkah pembubaran. Pendapat lain menyebut pembubaran HTI berpotensi mengebiri kebebasan berserikat.

Adapun penolakan terhadap HTI sudah berlangsung di berbagai wilayah selama beberapa tahun terakhir.

Aspek hukum dalam pembubaran ini pernah pula kami sajikan dalam infografik, "HTI berhak membela diri, pemerintah bisa kalah".

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5).
Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok melambaikan tangan saat tiba di rumah tahanan LP Cipinang, Jakarta, Selasa (9/5). | Ubaidillah /Antara Foto

Vonis Ahok

Pengadilan Negeri Jakarta Utara menjatuhkan vonis dua tahun penjara kepada Gubernur DKI Jakarta (nonaktif), Basuki Tjahaja Purnama (Ahok), Selasa (9/5). Vonis ini menyita perhatian publik. Para penentang Ahok bersorak dan para pendukungnya bersedih.

Tak lama berselang, hadir gelombang aksi "Seribu Lilin" sebagai bentuk solidaritas untuk Ahok. Aksi itu tak hanya tersentral di Jakarta, tetapi juga meluas ke kota dan kabupaten lain--bahkan hingga luar negeri.

Rasa solider juga ditunjukkan Djarot Saiful Hidayat. Kompanyon Ahok itu memang dilantik menjadi Plt. gubernur DKI Jakarta--menggantikan Ahok. Namun nyaris tak ada senyum dari Djarot kala pelantikan.

Bahkan, air matanya berlinang tatkala mengikuti aksi paduan suara untuk Ahok di Balai Kota DKI, Rabu (10/5). Ia juga menjadi penjamin penangguhan penahanan Ahok.

Kepastian penangguhan penahanan Ahok masih menunggu keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Sekadar pengingat, proses hukum kasus ini belum inkracht, sebab Ahok masih menyatakan banding atas putusan hakim.

Saat ini, Ahok ditahan di Mako Brimob, Kelapa Dua, Depok--sebelumnya ditahan di LP Cipinang.

Penyidik KPK, Novel Baswedan menyapa wartawan saat akan dirujuk ke sebuah rumah sakit khusus mata di Jakarta, Selasa (11/4/2017).
Penyidik KPK, Novel Baswedan menyapa wartawan saat akan dirujuk ke sebuah rumah sakit khusus mata di Jakarta, Selasa (11/4/2017). | Aprillio Akbar /Antara Foto

Sebulan pasca-penyerangan Novel

Selasa malam (9/5), polisi berhasil mengamankan pria berinisial AL yang diduga sebagai pelaku penyerangan penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan. Penangkapan itu berdasar pada informasi berupa foto terduga pelaku dari pemeriksaan Novel di Singapura.

Meski demikian, hingga kini AL masih berstatus saksi. "Setelah dilakukan pemeriksaan, kita belum menemukan (indikasi) dia adalah pelakunya," ujar Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Argo Yuwono.

Adapun Novel masih menjalani perawatan di Singapura, akibat serangan berupa penyiraman air keras pada 11 April 2017.

Kasus ini sudah berjalan sebulan, tetapi kepolisian belum bisa mengungkap misteri pelaku penyerangan Novel.

Jumat (12/5), Juru Bicara KPK, Febri Diansyah mengatakan, pihaknya akan lebih aktif dalam pengungkapan kasus ini. Langkah KPK itu juga menimbang kekecewaan dari keluarga Novel atas kelambanan penyelidikan.

Materi kampanye menuntut pembebasan Ibu Nuril di Change.org.
Materi kampanye menuntut pembebasan Ibu Nuril di Change.org. | SAFEnet /Change.org

Kejanggalan kasus Ibu Nuril

Baiq Nuril Maknun (36) jadi pesakitan di Pengadilan Negeri Mataram, karena dugaan pelanggaran UU ITE.

Perempuan asal Desa Perampuan, Kecamatan Labuapi, Kabupaten Lombok Barat itu didakwa menyebar rekaman percakapan telepon antara dirinya dengan bekas atasannya.

Namun, kasus ini dinilai janggal oleh warganet. Dalam kacamata mereka, Nuril adalah korban pelecehan seksual yang seharusnya dilindungi dan tak dijerat UU ITE.

Perkara ini berpangkal pada percakapan telepon antara H. Muslim dengan Nuril pada Agustus 2012. Adapun Muslim merupakan kepala sekolah SMAN 7 Mataram. Sedangkan Nuril adalah tenaga honorer bagian tata usaha di sekolah yang sama.

Dalam percakapan telepon, konon Muslim mengucapkan kata-kata yang melecehkan dan bertentangan dengan nilai kesusilaan. Percakapan itu direkam oleh Nuril dengan ponselnya.

Pada Desember 2014, ponsel Nuril dipinjam oleh salah seorang kenalannya. Dari sanalah percakapan bocor, dan kelak bikin Muslim tergusur dari posisinya sebagai kepala sekolah SMAN 7 Mataram.

Muslim yang merasa dirugikan lantas menggugat Nuril, dan menyeretnya ke kursi pesakitan. Nuril didakwa atas pelanggaran Pasal 27 ayat 1 UU ITE, dengan ancaman penjara maksimal enam tahun dan denda paling banyak Rp1 miliar.

Kini, Nuril masih mendekam dalam bui, terpisah pula dengan tiga anaknya. Kasus ini telah menyita perhatian warganet sepanjang pekan ini. Di Change.org, petisi menuntut pembebasan Nuril sudah meraih lebih dari 26 ribu dukungan, Sabtu (13/5).

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR