PEMINDAHAN IBU KOTA

5 Provinsi di Kalimantan bersiap sambut ibu kota baru

Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro (empat kiri) mendengarkan paparan skala prioritas pembangunan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/8/2019).
Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro (empat kiri) mendengarkan paparan skala prioritas pembangunan di Balikpapan, Kalimantan Timur, Selasa (20/8/2019). | Sri Gunawan Wibisono /Beritagar.id

Lima provinsi di Kalimantan bersiap menyambut ibu kota baru. Persiapan digalang oleh Kementerian Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) dengan menggelar rencana pembangunan jangka menengah nasional (RPJMN) regional Kalimantan di Balikpapan, Kalimantan Timur (Kaltim).

RPJMN itu dilakukan untuk mengintegrasikan skala prioritas pembangunan di lima provinsi Kalimantan selama periode 2020 – 2024. Sebagai pulau untuk ibu kota baru, seluruh provinsi di Kalimantan perlu bersinergi.

"Provinsi di Kalimantan harus punya skala prioritas program pembangunannya yang disinergikan selama kurun mendatang," kata Menteri Bappenas Bambang Brodjonegoro di Balikpapan, Selasa (20/8/2019).

Sebelum di Balikpapan, Bappenas menggelar agenda RPJMN di tiga pulau besar Indonesia; Jawa – Bali, Sumatra, dan Sulawesi. Selanjutnya agenda sama pun digelar di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur; dan di Sorong, Papua.

Agenda di Balikpapan memformulakan program prioritas lima provinsi; Kaltim, Kalimantan Selatan (Kalsel), Kalimantan Tengah (Kalteng), Kalimantan Barat (Kalbar) dan Kalimantan Utara (Kaltara).

Bambang menyatakan, pertumbuhan ekonomi Kalimantan tertinggal dibandingkan provinsi lain di Indonesia. Seluruh provinsi di Kalimantan hanya tergantung pada komoditas industri sumber daya alam (SDA) mentah sektor tambang dan perkebunan.

"Sehingga saat harga dunia batu bara dan kelapa sawit jatuh, pertumbuhan ekonomi Kalimantan pun ikut terpuruk" paparnya.

Bambang memberi contoh rata rata pertumbuhan ekonomi Kalimantan terus di bawah pertumbuhan nasional sebesar 6 persen dalam 3 tahun terakhir. Kecuali Kalteng yang mampu menjaga pertumbuhan ekonomi seperti nasional.

Karena itu, Bambang menilai masyarakat Kalimantan harus mulai melepaskan ketergantungan komoditas industri bahan mentah. Pemerintah daerah pun mendorong pembangunan berbasis hilir SDA.

"Hilirisasi sektor industri Kalimantan harus dilaksanakan, tidak boleh tergantung dengan SDA yang bisa habis. Kalimantan harus mampu menjual iklim investasinya," ujarnya.

Program RPJMN dimaksudkan agar provinsi se-Kalimantan bisa saling mengisi dalam skala prioritas pembangunan. Kerjasama regional Kalimantan diharapkan mampu mempercepat pertumbuhan ekonomi lima tahun ke depan.

"Seperti pembangunan jalur trans Kalimantan atau pembangkit listrik tegangan tinggi. Sudah harus dipikirkan pembangunan satu daerah memberikan dampak positif bagi daerah lain. Kita lupakan ego sektoral antardaerah," tegasnya.

RPJMN pada puncaknya akan sejalan dengan agenda pemindahan ibu kota negara di Kalimantan. Pemerintah bertekat membangun pusat pemerintahan baru yang lebih modern dan representatif.

Bambang menyebut ibu kota baru akan menjadi standar pembangunan kota kota lain di Indonesia. Mantan menteri keuangan ini juga menyebut standar bukan lagi Jakarta.

"Standarnya bukan Jakarta, di sana standar apa? Soal air saja menjadi masalah besar. Tidak ada sumber air baku sehingga setiap rumah mengebor air tanah. Dampaknya adalah penurunan tanah Jakarta," imbuhnya.

Itu sebabnya Bambang sengaja memperkuat RPJMN dengan agenda perumusan proyek besar Kalimantan; metropolitan Banjarmasin, waduk multiguna, jalan trans Kalimantan dan PKSN Paloh Aruk – Nunukan.

Agenda pemindahan ibu kota diyakini meningkatkan PDB nasional 0,1 hingga 0,2 persen. Selain itu, ibu kota baru juga otomatis mendorong penurunan kesenjangan di antara wilayah di Indonesia.

"Perdagangan antar pulau, investasi di ibu kota baru, dan diversifikasi ekonomi berbagai sektor industri di Kalimantan," tutur Bambang.

Provinsi saling bersaing

Presiden Joko "Jokowi" Widodo sudah memastikan lokasi ibu kota baru di Kalimantan. Namun mantan Gubernur DKI Jakarta ini belum menyebutkan wilayah persisnya.

Karena belum ada wilayah yang disebut Jokowi, seluruh provinsi di Kalimantan harus bersiap melalui RPJMN sebagai ajang promosi masing-masing provinsi. Persaingan paling jelas terlihat di antara Kaltim, Kalteng, dan Kalsel.

Gubernur Kaltim Isran Noor menyatakan wilayahnya memiliki kelengkapan infrastruktur. Sedangkan Gubernur Kalteng Sugianto Sabran mengandalkan sejarah gagasan pemindahan ibu kota pada zaman Soekarno.

Tidak mau kalah, Wakil Gubernur Kalsel Rudy Resnawan mengingatkan status provinsi pertama di pulau Kalimantan di Banjarmasin. Sedangkan Kaltara dan Kalbar memilih abstain perihal pemilihan lokasi ibu kota.

Sementara itu, satu di antara kandidat ibu kota baru, Penajam Paser Utara (PPU) di Kaltim justru sudah menyiapkan 4.000 hektare lahan. Pemerintah pusat tinggal menunjuk lokasi diinginkannya di kecamatan Penajam, Kuaro, Babulu, dan Sepaku.

"Kami siapkan lokasi ibu kota di 4 kecamatan Penajam. Kami punya lahan yang luas, datar, dan mungkin bisa gratis di Penajam," ungkap Bupati PPU Abdul Gafur Mas’ud.

Sejak awal, Gafur sudah yakin wilayahnya akan terpilih menjadi ibu kota baru Indonesia. Apalagi kajian Bappenas dan akademisi memberi skor tinggi bagi Penajam.

Sebagai kabupaten muda, Penajam punya keunggulan karena bertetangga dengan Balikpapan yang memiliki kelengkapan infrastruktur. Balikpapan merupakan kota terbesar di Kalimantan yang memiliki bandara dan pelabuhan laut skala internasional.

"Selain itu, seluruh wilayah Kaltim bebas dari ancaman bencana gempa bumi atau jalur ring of fire di Indonesia," tegasnya.

Gafur kini tinggal menunggu pengumuman Presiden Jokowi. "Saat Penajam resmi ditunjuk, kami akan siapkan lahan esok harinya," papar Gafur.

Optimisme Gafur cukup beralasan. Apalagi Bappenas sudah menolak Taman Hutan Rakyat (Tahura) Bukit Soeharto menjadi lokasi ibu kota negara.

"Tahura Bukit Soeharto merupakan area konservasi, tidak mungkin menjadi lokasi ibu kota. Apa kata dunia internasional," ungkap Bambang.

Kaltim pada awalnya, Desember 2015, mengusulkan Kawasan Industri Maritim Buluminung di PPU jadi lokasi ibu kota. Gubernur Kaltim masa itu, Awang Faroek Ishak, menyampaikan langsung ke Jokowi yang sedang meninjau proyek di PPU.

Berjalannya waktu, Gubernur Kaltim Isran Noor mendadak mendorong Tahura Bukit Soeharto menggantikan Buluminung. Ide itu langsung ditentang para aktivis lingkungan di Kaltim.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR