PEMILU 2019

54.295 Orang dengan Gangguan Jiwa ikut Pemilu

Petugas KPPS membantu seorang penyandang disabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) membuka surat suara di bilik suara saat simulasi pemilu bagi ODGJ di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (19/12/2018).
Petugas KPPS membantu seorang penyandang disabilitas Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) membuka surat suara di bilik suara saat simulasi pemilu bagi ODGJ di Kota Blitar, Jawa Timur, Rabu (19/12/2018). | Irfan Anshori /ANTARA FOTO

Pemilihan umum di Indonesia bersifat inklusif. Hak pilih berlaku untuk seluruh rakyat Indonesia yang memenuhi syarat. Termasuk di dalamnya 54.295 Orang dengan Gangguan Jiwa (ODGJ).

"Pemilu inklusif ini sejalan dengan salah satu asas pemilu kita (LUBER), yakni 'umum'. Artinya, berlaku untuk semua warga negara yang memenuhi syarat, tanpa melihat latar belakang identitas maupun kondisinya," jelas Pramono U. Tanthowi, Komisioner KPU RI.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) telah melakukan pendataan ODGJ di penjuru Indonesia. Istilah baku versi KPU menyebutnya dengan "disabilitas mental dan grahita".

Pendataan yang dilakukan oleh KPU ini hanya mendata penderita tuna grahita dan gangguan mental yang dirawat keluarga dan rumah sakit jiwa.

Pada Pemilu 2019 yang akan dihelat Rabu 17 April 2019, total pemilih dengan disabilitas grahita dan mental yang masuk Daftar Pemilih Tetap (DPT) berjumlah 54.295 pemilih. Jumlah ini mencakup 0,028 persen dari jumlah DPT 190.770.329 pemilih.

Jumlah pemilih tuna grahita dan disabilitas mental meningkat cukup signifikan sejak pemilu tahun 2014. Namun, sempat menurun saat Pemilihan kepala daerah (Pilkada) tahun 2017.

Untuk Pemilu 2019, jumlahnya meningkat 47,1 persen dibandingkan pemilih tuna grahita dan disabilitas mental pada Pilkada 2017.

Berdasarkan data KPU, total ada 363.200 pemilih yang masuk kelompok difabel pada Pemilu 2019. Jumlah ini 0,191 persen dari DPT 190.770.329 pemilih.

"Penyandang disabilitas sudah dimasukkan menjadi salah satu dari 11 kelompok sasaran sosialisasi kepemiluan. Karena itu KPU Kabupaten/Kota banyak melakukan sosialisasi dengan melibatkan mereka," terang Pramono kepada Beritagar.id

Penyelenggara Pemilu di Indonesia kata Pramono, berusaha melayani semua pemilih dengan menghilangkan hambatan. Termasuk bagi kelompok-kelompok rentan seperti kaum minoritas, kaum marginal, dan kelompok difabel.

Kelompok pemilih difabel paling banyak dari kategori tuna daksa, 100.765 pemilih atau 0,053 persen dari DPT. Disusul oleh kelompok difabel lain sebanyak 77.995 pemilih, dan 68.246 pemilih tuna rungu.

“Orang yang kurang waras boleh memilih. Ini agak aneh buat saya,” kata Ketua Sekretariat Nasional Prabowo Subianto-Sandiaga Uno (Prabowo-Sandi), Muhammad Taufik.

Padahal, soal ODGJ ikut pemilu bukan hal baru. Selain bagian dari Hak Azasi Manusia (HAM), hal ini juga dijamin dalam Undang-Undang nomor 7 tahun 1917 tentang Pemilihan Umum.

"Kesempatan bagi ODGJ menggunakan hak suaranya telah berlangsung sejak tahun 1955. Aturan diperkuat dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018, tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2018, tentang Penyusunan Daftar Pemilih di Dalam Negeri dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum," ujar Ketua Umum Pengurus Pusat Persatuan Dokter Spesialis Kedokteran Jiwa Indonesia (PP-PDSKJI) dr. Eka Viora, Sp.KJ.

Komisioner KPU Viryan Azis pun menyatakan hal senada. "Sejak Pemilu 1955, WNI penyandang disabilitas mental sudah punya hak pilih yang sama seperti WNI lainnya," tegas Azis.

Memang, pada 2015 penyandang disabilitas mental kehilangan hak pilih dalam Pilkada. Ini kemudian memunculkan gugatan uji materi ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Pada 27 September 2016, MK mengeluarkan Putusan Nomor 135/PUU-XIII/2015. Dalam amar Putusan, MK mengabulkan sebagian gugatan pemohon. Penyandang disabilitas mental kembali mendapatkan hak pilihnya.

Penyandang disabilitas, termasuk tuna grahita dan disabilitas mental akan didampingi di dalam bilik suara. Pendamping bisa dari petugas kelompok penyelenggara pemungutan suara (KPPS) 5 yang menangani bilik suara.

Bisa juga dari pihak keluarga yang bersangkutan. Pendamping harus mengisi form C3 yang menyatakan tidak akan membocorkan pilihan pemilih.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR