MENJELANG PEMILU 2019

Ada 31 juta warga telah rekam e-KTP belum masuk DPT

Pekerja membongkar kotak suara di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (26/9/2018).
Pekerja membongkar kotak suara di gudang Komisi Pemilihan Umum (KPU) Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (26/9/2018). | Anis Efizudin /Antara Foto

Komisi Pemilihan Umum menyatakan ada potensi 31 juta pemilih yang sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tetapi belum masuk dalam daftar pemilih tetap (DPT). Angka itu mengatakan angka tersebut diperoleh berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

KPU mengajak seluruh masyarakat untuk meluangkan waktu mengecek keberadaan namanya di daftar pemilih yang telah ditempelkan pada setiap kantor kelurahan dan melapor ke KPU jika namanya belum terdaftar sebagai pemilih.

"Ada potensi 31 juta pemilih sudah melakukan perekaman KTP elektronik, tapi belum ada di DPT," kata Komisioner KPU, Viryan Azis dilansir Antaranews, Jumat (5/10/2018).

KPU mengesahkan jumlah pemilih tetap dalam Pemilu 2019 dan Pilpres 2019 sebanyak 187 juta orang dalam rapat pleno Rabu (5/9/2018) lalu. Penetapan itu dengan catatan ada tambahan waktu 10 hari kerja untuk membenahi DPT.

Perincian jumlah pemilih itu tersebar di dalam negeri sebanyak 185.732.093 orang. Jumlah ini berdasar rekapitulasi dari 805.075 Tempat Pemilihan Suara (TPS), 83.370 desa, 7.201 kecamatan, 514 Kota, dan 34 provinsi.

Sedangkan di luar negeri, ada 2.049.791 pemilih yang dihitung dari dari 130 kantor perwakilan negara Indonesia di berbagai negara. Sebanyak 517.128 pemilih akan dilayani di 620 TPS, dan 1.501 pemilih dilayani dengan kotak suara keliling. Paling banyak dilayani dengan layanan pos, 723.701 pemilih.

Jumlah pemilih perempuan lebih banyak di banding laki-laki. Di dalam negeri, 50,03 persen pemilih adalah perempuan. Di luar negeri, porsi perempuan lebih banyak lagi, 51,97 persen.

Ketua Komisi II DPR RI Zainuddin Amali mengatakan terkejut dengan angka 31 juta hasil temuan Dukcapil yang belum masuk dalam DPT. Amali menekankan berdasarkan data Daftar Penduduk Pemilih Potensial Pemilu (DP4) berjumlah 196 juta, sedangkan DPT hasil dari pencocokan dan penelitian (coklit) KPU berjumlah 185 juta di dalam negeri.

Selisih antara data pemilih potensial versi Dukcapil dan DPT yang dikeluarkan KPU itu hanya sekitar 11 juta. "Nah tiba-tiba muncul angka 31 juta dari Dukcapil. Angka 31 juta ini bukan barang yang sedikit," kata Amali.

Amali mengatakan Komisi II DPR RI akan segera mengundang Menteri Dalam Negeri, KPU, dan Bawaslu untuk meminta informasi yang valid dari masing-masing instansi.

Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin mengatakan persoalan daftar pemilih menjadi perhatian bagi KPU dan Bawaslu. Menurut Afifuddin, Bawaslu mengapresiasi langkah KPU membentuk posko-posko pelaporan guna melindungi hak pilih publik.

KPU meluncurkan Gerakan Melindungi Hak Pilih (GMHP) pada Jumat (5/10/2018). KPU membuat 69.834 posko GMHP di desa/kelurahan di seluruh Indonesia. Target KPU mampu membentuk 83 ribuan posko GMHP titik sama seperti jumlah desa/kelurahan yang ada di Indonesia.

Ketua KPU Arief Budiman mengatakan gerakan itu dibuat untuk memastikan warga yang punya hak pilih dapat menyalurkan hak pilihnya di Pemilu 2019. Arief mengharapkan setiap warga negara yang memenuhi syarat sebagai pemilih harus masuk daftar pemilih.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR