REGISTRASI KARTU SIM

Ada 45,9 juta nomor 'siluman' usai registrasi ulang

Petugas melayani pengguna kartu telepon seluler prabayar di Kantor Grapari Telkomsel, Yogyakarta, Rabu (28/2/2018). Registrasi ulang itu menghasilkan perbedaan data antara pemerintah dan operator seluler.
Petugas melayani pengguna kartu telepon seluler prabayar di Kantor Grapari Telkomsel, Yogyakarta, Rabu (28/2/2018). Registrasi ulang itu menghasilkan perbedaan data antara pemerintah dan operator seluler. | Andreas Fitri Atmoko /Antara Foto

Urusan registrasi ulang nomor ponsel prabayar ternyata tak selesai dengan pemblokiran. Setelah 350,79 juta nomor masuk dalam data Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil (Ditjen Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), ternyata memunculkan masalah baru.

Dari nomor yang sudah terdaftar, ternyata ada 45,9 juta nomor 'siluman'. Jumlah nomor telepon itu tercatat dalam data pemerintah, tapi tak tercatat di data operator seluler.

Menurut data yang berhasil dihimpun Ditjen Dukcapil hingga 13 Maret 2018, ada 350,79 juta nomor ponsel yang sudah tervalidasi dengan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan Kartu Keluarga (KK).

Jumlah itu terdiri atas nomor Telkomsel (166,53 juta), Indosat (109,72 juta), XL Axiata (51,93 juta), Hutchinson Tri (15,76 juta), Smartfren (6,83 juta) dan, Net1 (9,24 ribu).

Dalam rapat kerja bersama DPR, Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara memaparkan kartu prabayar yang berhasil diregistrasi oleh 6 operator seluler mencapai 304.859.766 nomor.

Perinciannya Telkomsel (144,07 juta), Indosat (99,04 juta), XL Axiata (41,03 juta), Hutchinson Tri (14,4 juta), Smartfren (6,22 juta), dan, Net1 (7,76 ribu). Artinya ada perbedaan 45,9 juta nomor.

Rudiantara mengatakan perbedaan data itu kemungkinan disebabkan 4 hal. Yakni satu NIK digunakan untuk meregistrasi lebih dari satu nomor ponsel. Lalu satu NIK dan satu nomor ponsel diregistrasi lebih dari satu kali.

Ketiga, satu nomor ponsel diregistrasi lebih dari sekali dengan NIK yang berbeda. Keempat, registrasi lancar dan validasi tercatat berhasil di Dukcapil tetapi tidak berhasil tercatat di operator seluler.

Menurut Rudiantara masalah ini bukan kebocoran data. Sebab pemerintah tak bisa mewajibkan satu orang hanya memakai satu nomor. Menurutnya pemerintah masih menunggu kelengkapan data registrasi ini.

"Jadi ya kami tunggu lah sampai pertengahan Mei datanya lengkap, baru kami evaluasi," ujar Rudiantara di sela rapat, Senin (19/3/2018) seperti dinukil dari CNBC Indonesia.

Direktur Jenderal Dukcapil Zudan Arif Fakrulloh menyalahkan operator seluler atas perbedaan data ini.

Zudan mencontohkan, ada kegagalan sistem saat hari pertama registrasi tanggal 31 Oktober 2017 dijalankan. Menurutnya, saat itu sistem kelebihan beban karena masyarakat melakukan registrasi secara massal.

Untuk memperbaiki masalah ini, Dukcapil terus berkoordinasi dengan operator dan KemenKominfo). "Kami rekonsiliasi data, sejak minggu lalu sudah rekonsiliasi," kata Zudan seperti dipetik dari Katadata.co.id, Selasa (20/3/2018).

Direktur Utama Indosat Ooredoo, Joy Wahjudi menyatakan sistem registrasi data pelanggan seluler ini belum sempurna.

Ia berharap adanya perbaikan mekanisme supaya database dapat lebih terorganisir dan rapi. "Mungkin yang dicapai hari ini enggak 100 persen perfect," ujar Joy, seperti dikutip dari Tirto.id, Senin (19/3/2018). Di Indosat, perbedaan datanya dengan pemerintah mencapai 9,3 juta nomor.

Menurut Joy, Indosat melihat registrasi ini cukup bisa dibanggakan. "Apalagi dengan adanya upaya membenahi registrasi jauh-jauh hari untuk menertibkan dan membersihkan kemungkinan adanya kebocoran data pelanggan," kata dia.

BACA JUGA