PUNGUTAN LIAR

Ada pungli Rp20 ribu dalam pengurusan SKCK

Kapoda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Muktiono (kiri), menunjukkan program Tracking Smart Police saat peluncuran 12 layanan berbasis IT di Command Center Polrestabes Makassar, Jumat (24/11/2017). Program Tracking Smart Police di antaranya untuk memudahkan pelayanan urusan SKCK.
Kapoda Sulawesi Selatan, Irjen Pol Muktiono (kiri), menunjukkan program Tracking Smart Police saat peluncuran 12 layanan berbasis IT di Command Center Polrestabes Makassar, Jumat (24/11/2017). Program Tracking Smart Police di antaranya untuk memudahkan pelayanan urusan SKCK. | Abriawan Abhe /Antara Foto

Kepolisian RI (Polri) belum lepas dari praktik negatif dalam pelayanannya kepada masyarakat. Ombudsman Republik Indonesia menemukan bentuk kecurangan dalam pengurusan Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK).

Temuan yang diungkap dalam jumpa pers di Jakarta, Senin (27/11/2017), itu terjadi di enam wilayah kepolisian daerah (polda). Temuan Ombudsman dicapai setelah melakukan pengusutan secara tertutup selama Oktober 2017 (h/t Kumparan).

Enam Polda yang disebut adalah Polda Metro Jaya (Polres Jaksel dan Jaktim), Polda Bengkulu (Polres Bengkulu) , Polda Sumsel (Polres Banyuasin), Polda Papua (Polres Kota Jayapura), Polda Jabar (Polrestabes Bandung dan Polres Cimahi), dan Polda Sulsel ( Makasar, Gowa, dan beberapa wilayah).

Secara resmi, kecurangan itu disebut pelanggaran administrasi atau maladministrasi. Bentuknya adalah pungutan liar (pungli) dari pemohon SKCK.

Temuan Ombudsman, polisi di unit pelayanan SKCK mengutip hingga Rp50 ribu per orang. Padahal biaya resmi pembuatan SKCK yang masuk dalam Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) hanya Rp30 ribu.

"Artinya kan hanya Rp20 ribuan. Rp20 ribu kan angka receh itu tapi kalau main di reserse itu jutaan," kata komisioner Ombudsman RI, Adrianus Meliala, dikutip Merdeka.

Bentuk kecurangan lainnya, lanjut Adrianus, adalah penyimpangan prosedur dan penundaan berlarut. Soal permintaan uang; alasannya adalah untuk lembar legalisasi, mengurus persyaratan, hingga biaya pembelian map.

Persoalannya, masyarakat pun enggan melapor karena nilai punglinya kecil. Masyarakat menganggap nilai punglinya murah dan dianggap sebagai "uang rokok" untuk petugas.

Namun demikian, Adrianus menegaskan itu tetap salah. Ya polisi dan masyarakat. Ironisnya, Ombudsman juga menemukan fakta tak ada standar pelayanan untuk menerbitkan SKCK.

Ditambah lagi, potensi maladministrasi dalam pelayanan SKCK tidak dicegah oleh atasan dan pengawas internal. Alhasil situasinya menjadi "lengkap"; masyarakat tidak paham dan penyelenggara layanan tidak melayani sebagaimana mestinya.

Itu sebabnya Ombudsman menyarankan Polri untuk mengkaji ulang pelayanan SKCK, termasuk via daring (online). Adrianus yang mantan Komisioner Kompolnas menyatakan perlu dicari cara untuk menjauhkan penerima dan pengguna (tidak tatap langsung).

Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri Komjen Lutfi Lubihanto menegaskan bahwa biaya resmi penerbitan SKCK memang hanya Rp30 ribu. Nominal itu langsung masuk PNBP (penerimaan negara bukan pajak).

Polri pun mengapresiasi temuan Ombudsman. Irwasum Polri Komjen Putut Eko Bayuseno yang turut hadir dalam jumpa pers langsung memberi perintah kepada kepada seluruh Inspektur Pengawas Daerah (Irwasda) untuk memantau semua layanan publik Polri.

"Semua, bukan hanya masalah SKCK," katanya dilansir Kompas.com. Putut pun meminta masyarakat melapor jika ada petugas polisi yang memungut uang di luar biaya resmi. "Ada wadah pengaduan, misalnya pengaduan online," imbuhnya.

Putut pun tak lupa berjanji akan menindak tegas anggota Polri yang terbukti melakukan pungutan liar dalam proses penerbitan SKCK. Sanksinya beragam.

"...bisa sanksi administrasi, bisa pelanggaran kode etik, bisa pelanggaran disiplin, termasuk pidana kalau terbukti melakukan pungutan liar," tutur Putut.

Meski demikian Putut juga mengingkatkan para personel yang bertugas mengurus SKCK tidak sembarangan bekerja. Maksudnya, seperti ditulis RMOL, mengurus SKCK perlu hati-hati, termasuk memeriksa dokumen kepolisian soal catatan kejahatan seseorang.

"Anggota yang bertanggung jawab mengeluarkan SKCK harus teliti, jangan sampai dia mengeluarkan SKCK ternyata pernah melakukan tindak pidana, jangan minta cepat nanti salah," pungkas Putut.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR