KASUS E-KTP

Ade Komarudin dan desas-desus e-KTP Setya Novanto

Anggota fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/10).
Anggota fraksi Partai Golkar DPR Ade Komarudin meninggalkan ruang sidang seusai bersaksi dalam sidang kasus korupsi KTP elektronik dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Senin (16/10). | Hafidz Mubarak A /Antara Foto

Sidang kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) terus bergulir. Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta menghadirkan mantan Sekretaris Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin sebagai saksi dengan terdakwa Andi Agustinus alias Andi Narogong.

Dalam sidang, Ade Komarudin atau sering dipanggil Akom, mengakui pernah melaporkan desas-desus mengenai Setya Novanto kepada mantan Ketua Umum Golkar, Aburizal Bakrie.

Ketika itu, Ade menjabat sekretaris fraksi dan Setya Novanto sebagai Ketua Fraksi sekaligus Bendahara Partai Golkar.

"Posisi itu krusial, kalau partai menerima uang tidak halal, maka partai bisa terlibat," kata Ade di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, melalui Antaranews, Senin (16/10/2017).

Menurut Ade, saat itu beberapa media massa memberitakan mengenai dugaan keterlibatan Novanto dalam korupsi pengadaan e-KTP. Ada juga dugaan bahwa aliran dana korupsi mengalir ke internal Partai Golkar.

Ade akhirnya melaporkannya kepada Aburizal. Ia meminta Aburizal mengingatkan Novanto tidak terlibat dalam proyek e-KTP.

Selanjutnya, beberapa waktu kemudian Novanto datang menemui Ade Komarudin di kediamannya di Kebayoran Baru, Jakarta Selatan.

Di tengah pembicaraan, Novanto mengatakan bahwa Aburizal telah mengingatkannya tentang pemberitaan di sejumlah media.

"Saat itu, dia (Novanto) bilang: aman Beh, enggak ada masalah," kata Akom.

Majelis hakim kemudian menanyakan ke Ade maksud kata "aman" yang diucapkan Novanto. Menurut hakim, ucapan tersebut bisa menimbulkan banyak penafsiran.

Menurut hakim, bisa jadi Novanto memaksudkan bahwa peristiwa korupsi dan keterlibatannya memang benar terjadi, namun tidak akan terungkap.

"Ya saya positif thinking saja. Saya tidak mau partai terlibat. Tapi jawabannya aman, berarti clear," kata Akom.

Dalam kasus ini, Andi Narogong didakwa telah merugikan negara sebesar Rp2,3 triliun dalam proyek e-KTP.

Menurut jaksa, Andi diduga terlibat dalam pemberian suap terkait proses penganggaran proyek e-KTP di DPR RI, untuk tahun anggaran 2011-2013.

Selain itu, Andi berperan dalam mengarahkan dan memenangkan Konsorsium PNRI menjadi pelaksana proyek pengadaan e-KTP.

Andi diduga mengatur pengadaan dalam proyek e-KTP bersama-sama dengan Setya Novanto.

KPK menetapkan Novanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Kartu Tanda Penduduk berbasis elektronik (e-KTP) pada 17 Juli lalu.

Peran Setya pernah diungkap oleh terdakwa mantan pejabat di Kementerian Dalam Negeri, yaitu Irman dan Sugiharto. Irman telah dihukum 7 tahun dan Sugiharto 5 tahun penjara.

Setya mengajukan praperadilan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dan hakim mengabulkan permohonan Setya pada sidang Jumat (29/9/2017) lalu. Status tersangka Setya Novanto akhirnya dicabut.

Dalam sidang putusan Irman dan Sugiharto, majelis hakim menyebut nama-nama yang mendapat keuntungan dari penyimpangan proyek e-KTP yang berasal dari DPR, swasta dan panitia proyek e-KTP.

Ada tiga anggota DPR yang disebut hakim, yaitu Miryam Haryani menerima US$1,2 juta, Markus Nari $400 ribu dan Ade Komarudin US$100 ribu. Pemberian uang itu terkait jabatan Ade sebagai Sekretaris Fraksi Partai Golkar.

"Apakah saudara menerima uang atau pemberian terkait e-KTP?" tanya hakim Jhon Halasan Butar-butar kepada Akom.

"Alhamdulilah tidak menerima, Yang Mulia," ujar Akom.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR