Adlun Fiqri dibui, karena unggah video dugaan polisi terima suap

Tangkapan layar akun Facebook Adlun Fiqri.
Tangkapan layar akun Facebook Adlun Fiqri. | Istimewa /Facebook

Mahasiswa Universitas Khairun, Adlun Fiqri menjadi tahanan Kepolisian Resort Ternate.

Ia menjadi tersangka kasus pencemaran nama baik kepolisian, karena mengunggah video bertajuk Kelakuan Polisi Minta Suap di Ternate di Youtube. Adlun dijerat pasal 27 ayat (3) UU No.11/2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Kronologis kasus ini termuat di situs organisasi non-pemerintah, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara Maluku Utara (AMAN Malut).

Kasus ini bermula pada 26 September 2015, ketika Adlun ditilang aparat polantas Ternate. Lantaran motor yang dikendarainya tidak memiliki kaca spion.

Saat itu, pria yang aktif bergiat di AMAN Malut dan Literasi Jalanan itu merekam video secara diam-diam dengan kamera ponsel.

Adlun sempat bertanya, "kalau pelanggaran spion itu kena pasal berapa dan dendanya berapa?" Petugas menyebut harga Rp250 ribu, tanpa merinci undang-undang yang dimaksud.

Terekam pula percakapan polisi dengan seorang pengendara lain yang kena tilang. Polisi bertanya, "bapak mau ikut sidang? Ikut sidang itu dendanya satu juta sesuai dengan pelanggaran, kalau di sini dendanya dalam blanko Rp150 ribu."

Transaksi terjadi, polisi menulis di atas kertas berwarna merah muda, dan pengendara mengeluarkan uang.

Rekaman itu diunggah Adlun ke YouTube dan disebar ke Facebook.

Dua hari setelahnya, Senin (28/9), Adlun mengurus Surat Izin Mengemudi (SIM) di Polres Ternate. Di sana, salah seorang petugas kepolisian mengenalinya dan bertanya, "kamu yang upload video?".

Adlun sempat dibawa ke ruang Satlantas, sebelum menjalani proses hukum. Hingga artikel ini ditulis (2/10), Adlun masih ditahan.

Tim Aman Malut menyebut, selama pemeriksaan Adlun menerima kekerasan dari polisi. Ia ditendang dengan sepatu lars dan dipukuli.

Solidaritas untuk Adlun

Video yang sempat diunggah Adlun kini telah dihapus. Menurut Ketua AMAN Malut, Munadi Kilkoda video tersebut dihapus saat Adlun ditahan. Adapun ponsel milik Adlun turut disita pihak kepolisian.

Munadi menambahkan pihaknya terus mengawal kasus ini, mengingat status Adlun sebagai anggota AMAN Malut. Ia pun menyesalkan penahanan Adlun.

"Seharusnya polisi tidak menangkap Adlun. Sebaliknya, mereka harus memproses (baca:memeriksa) anggota yang kedapatan (menerima suap) dalam video itu," ujar Munadi, saat dihubungi Beritagar.id lewat telepon, Jumat (10/2).

Sorotan atas kasus ini juga datang dari Institute for Criminal Justice Reform (ICJR), yang menyatakan penetapan Adlun sebagai tersangka oleh Polres Ternate adalah, "tindakan yang tidak tepat dan diduga sewenang wenang."

Antara lain, mereka menduga dalam proses penahanan, polisi mengabaikan tiadanya keadaan yang menimbulkan kekhawatiran tersangka untuk melarikan diri, mengulangi perbuatan dan menghilangkan barang bukti. Hal itu menjadi syarat penahanan, yang diatur dalam Pasal 20 ayat (1) jo. Pasal 21 KUHAP.

Anggota Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Edi Saputra Hasibuan juga meminta Polres Ternate mempertimbangkan penahanan Adlun.

"Polisi perlu mempertimbangkan apakah perlu memproses hukum kasus mahasiswa tersebut. Karena ini hanya bagian dari kritik masyarakat," kata Edi, dilansir Merdeka.com, Kamis (1/10).

Kasus Adlun menyita perhatian publik media sosial, tagar #Save AdlunFiqri terlihat dibagikan beberapa pengguna Facebook dan Twitter. Solidaritas pengguna media sosial juga muncul di kronologis akun Facebook Adlun Fiqri. Berikut di antaranya:

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR