MENJELANG PEMILU 2019

Agar caleg korup tak terpilih

| Antyo / Beritagar.id

Misalkan Anda geram terhadap seorang calon legislator bekas napi korupsi, lalu Anda mencoretkan kata "koruptor" pada baliho kampanye dia, Anda bisa dihukum sampai dua tahun bui plus denda sampai Rp24 juta.

Demikian ancaman hukuman maksimum menurut Pasal 521 UU Pemilu untuk pelanggar Pasal 280 Ayat 1 huruf g. Pasal itu melarang siapa pun merusak alat peraga kampanye (APK).

Anda, dalam pasal 521, akan ditindak jika termasuk satu di antara pelaksana, peserta, dan/atau tim kampanye pemilu.

Sejauh ini belum terjadi pelanggaran macam tadi terhadap UU yang terbit Agustus tahun lalu itu. Namun bila merujuk Pemilu 2014, Polda Metro Jaya menangani terduga perusak APK.

"Pelaku diserahkan ke Panwaslu tetapi ternyata dia bukan peserta pemilu," kata Kapolda Metro Jaya Irjenpol Dwi Priyatno (Merdeka.com, 2/4/2014).

Ada tambahan dari Kapolda, polisi tidak dapat memproses karena pelakunya, "...kita lebih sering mengatakan sebagai orang gila."

Meneriaki caleg korup

Lalu misalkan Anda menghadiri kampanye seorang caleg korup, dan meneriaki dia sebagai koruptor sehingga pidatonya terganggu, Anda pun berpeluang diganjar kurungan sampai setahun ditambah denda sampai Rp12 juta.

Menurut Pasal 491 UU Pemilu memang demikian.

Kutipan lengkap pasal itu: "Setiap orang yang mengacaukan, menghalangi, atau mengganggu jalannya kampanye Pemilu dipidana dengan pidana kurungan paling lama I (satu) tahun dan denda paling banyak Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)."

Membuat selebaran dan poster

Mumpung sedang musim kampanye, mungkin Anda ingin menandingi kampanye caleg tercela dengan kampanye lain.

Anda ingin mengingatkan masyarakat bahwa calon tersebut pernah dibui karena korupsi. Padahal korupsi adalah kejahatan luar biasa --terorisme juga kejahatan luar biasa.

Tapi ingat, menempelkan selebaran dan poster di antero kota ada syaratya. Harus minta izin ke pemerintah kota. Anda juga harus membayar pajak reklame. Setiap kota memiliki peraturan daerah.

Jika Anda memakukan poster pada batang pohon peneduh, pecinta lingkungan akan menganggap Anda melakukan kejahatan. Di Kota Tangerang, Banten, misalnya, pemerintah setempat melarang pemakuan pohon.

Dalam Pilkada 2016, Satpol PP Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, mencopoti sejumlah APK yang dari pohon peneduh jalan maupun pohon dalam lahan. Misalnya di Kecamatan Cikarang Timur (h/t detikcom).

Intinya, tak mudah mengerem para caleg bekas napi korupsi itu. Ada saja ranjaunya secara hukum. Belum lagi risiko lainnya karena tak ada jaminan perlindungan.

Menandai kertas suara

Komisi Pemilihan Umum pekan lalu sempat berniat menandai caleg korup di kertas suara. Antara lain karena usul Perludem (h/t Tempo.co). Namun Partai Amanat Nasional (PAN) tak setuju.

"Tidak perlu ada perlakuan diskriminatif. Itu menurut saya tidak perlu dilakukan," ujar Sekrertaris Jenderal PAN, Eddy Soeparno, pekan lalu di Jakarta (h/t Liputan6.com).

PAN, yang bernomor urut 12, dengan slogan "Bela rakyat, bela umat", punya seorang caleg yang pernah menjadi narapidana korupsi. Namanya Abdul Fattah. Dia sarjana hukum, dari daerah pemilihan Jambi II.

Fattah pernah menjadi bupati Batanghari (2011-2016). Dia terlibat korupsi pengadaan mobil pemadam kebakaran pada 2004. Pada 2014 Pengadilan Tinggi Jambi menguatkan vonis pengailan negeri, menghukum Fattah penjara setahun dan denda Rp50 juta.

Demi Fattah pula PAN melakukan ajudikasi ke Badan Pengawas Pemilu Jambi bulan lalu, melawan KPU setempat. PAN ingin Fattah masuk daftar calon sementara (TribunJambi.com, 27/8/2018).

Ketua DPD Partai Gerindra DKI, Mohamad Taufik, juga tak setuju penandaan pada kertas suara. Alasan bekas napi korupsi yang kini caleg itu, kertas suara tak boleh memuat tanda lain (h/t Kompas.com).

Niat KPU itu tak menjadi kenyataan. Komisioner KPU Ilham Saputra di Jakarta pekan lalu bilang, kertas suara sudah selesai dicetak.

Batasan untuk media sosial

Meskipun mentok di surat suara, KPU masih punya rencana lain: mengumumkan daftar caleg korup di tempat pemungutan suara (TPS). Tapi hal ini masih wacana (Liputan6.com, 20/9/2018)

Sedangkan Komisioner Bawaslu, Fritz Siregar, pekan lalu di Jakarta mengatakan, "Masalah partainya masih tetap mengirimkan caleg mantan napi korupsi, biarlah masyarakat yang menilai." (Berita Satu, 18/9/2018).

Tak hanya menilai, masyarakat juga bisa saling mengingatkan melalui media sosial. Misalnya menggunakan Twitter, Facebook, dan WhatsApp di sebuah dapil yang punya caleg sesat.

Menurut Koordinator Komite Pemilih (Tepi) Jeirry Sumampouw pekan lalu, kelompok masyarakat yang lebih paham sebaiknya "mensosialisasikan dan kampanye tidak memilih calon-calon seperti ini." (h/t Kompas.com)

Di sisi lain media sosial oleh warganet, bersama media pemberitaan terlembagakan, juga akan mengalami pembatasan saat minggu tenang.

Media, menurut Pasal 287 Ayat 5 UU Pemilu, "... dilarang menyiarkan berita, iklan, rekam jejak Peserta Pemilu, atau bentuk lainnya yang... menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu."

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR