KRIMINALITAS

Agum Gumelar minta intelijen kerja lebih keras cegah teror

Menkopolhukam Wiranto digotong menuju ruang UGD Menes Medical Center (MMC) sesaat setelah diserang di Alun-alun Menes usai meresmikan ruang kuliah bersama Universitas Matlaul Anwar di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019).
Menkopolhukam Wiranto digotong menuju ruang UGD Menes Medical Center (MMC) sesaat setelah diserang di Alun-alun Menes usai meresmikan ruang kuliah bersama Universitas Matlaul Anwar di Pandeglang, Banten, Kamis (10/10/2019). | Weli Ayu Rejeki /Antara Foto

Jenderal TNI (Purn) Agum Gumelar meminta jajaran Badan Intelijen Negara (BIN) bisa bekerja lebih keras untuk mencegah terulangnya penyerangan terhadap pejabat negara. Menurutnya, peristiwa penusukan Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan HAM (Menkopolhukam), Wiranto di luar dugaan dan bagian dari teror.

Imbauan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres) itu disampaikan usai menjenguk Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Jumat (11/10/2019).

"Kuncinya terletak pada sejauh mana kita mampu memberdayakan intelijen kita. Jadi intelijen yang kita dapat itu sudah bisa dijadikan dasar untuk mengambil langkah tegas mencegah teror itu terjadi, saya rasa ini peringatan bagi kita semua. Kita harus bekerja lebih keras, menghadapi ancaman seperti ini," ujarnya.

Agum merasa prihatin atas kejadian yang menimpa Wiranto pada Kamis (10/10), di Kabupaten Pandeglang, Banten. Ia meyakini aksi penusukan terhadap Wiranto tidak berdiri sendiri.

"Artinya kita serahkan sekarang kepada polisi untuk bisa mengungkap jaringan mana, motivasinya apa, biarkan polisi yang bekerja, dan modal awal kita dua orang terduga ini. Nah ini yang harus dijaga betul oleh polisi," tegasnya.

Perkuat deteksi dini

Penyerangan terhadap Menkopolhukam Wiranto, mengindikasikan bahwa pejabat negara rawan menjadi serangan teror. Anggota DPR Fraksi Partai Golkar Meutya Hafid meminta BIN, Kepolisian RI, dan TNI melakukan deteksi dini terhadap ancaman keamanan negara.

"Karena itu, saya meminta perbaikan kerja deteksi dini, baik oleh BIN, Kepolisian, dan TNI dalam melakukan upaya upaya deteksi dini ancaman keamanan Nasional," ujar Meutya, Jumat (11/10).

Lemahnya deteksi dini dan lengahnya aparat keamanan tegas Meutya, dimanfaatkan oleh jaringan kelompok terorisme untuk menjalankan aksinya, termasuk melakukan penusukan terhadap Wiranto. Aparat sudah seharusnya mengantisipasi berbagai ancaman yang dapat terjadi saat kunjungan Wiranto di Pandeglang, Banten.

Bahkan, anggota DPR dari Fraksi PKB Maman Imanulhaq mempertanyakan kinerja aparat keamanan hingga BIN sehingga terjadi peristiwa penusukan terhadap. Menurutnya kejadian itu menunjukkan ada masalah yang mengganggu keamanan dan stabilitas negara.

Maman menyebut tindakan itu sebagai tindakan teroris sekaligus aksi radikal yang jadi sorotan dunia. "Di mana kerja kepolisian dan intelijen? Kok bisa kecolongan," ujarnya Maman, Jumat (11/10).

Sementara itu, pihak Kepolisian RI mengaku tidak kecolongan atas kejadian yang menimpa Wiranto. Sebab, dalam pengamanan itu telah sesuai dengan SOP yang berlaku, termasuk saat berinteraksi dengan warga.

"Barikade untuk pengamanan kan tetap melekat, ada pamkatnya dekat sama beliau panwal juga ada semua," ujar Karo Penmas Divisi Humas Polri, Brigjen Pol Dedi Prasetyo.

Jenderal bintang satu ini menjelaskan, pada setiap pejabat setingkat menteri telah disiapkan empat orang pengawal yang selalu melekat. Mereka terdiri dari ajudan atau pengawal pribadi, dua pengawalan khusus (walsus), dan patroli pengawalan (patwal).

Bahkan para ajudan sebutnya, juga dibekali dengan senjata api jenis pistol, biasanya kaliber 9 mm. "Jadi prosedur pengawalan dan pengamanan pejabat publik sudah ada pengamanan melekat yang istilahnya protektor pejabat tersebut," tukasnya.

Perlu evaluasi

Pengamanan pejabat negara perlu dievaluasi, antara lain, lantaran pekan depan atau pada 20 Oktober mendatang akan digelar pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI periode 2019-2024.

Pentingnya evaluasi tersebut juga karena serangan terhadap Wiranto sudah terindikasikan sejak Mei 2019 lalu. Saat itu, empat tokoh nasional menjadi target pembunuhan.

Mereka yang jadi target di antaranya; Wiranto bersama pejabat lain, yakni Menteri Koordinator Kemaritiman Luhut Binsar Pandjaitan, Kepala Badan Intelijen Negara (BIN) Budi Gunawan, dan mantan Kepala Detasemen Khusus 88 Antiteror Komisaris Jenderal Gregorius Mere. Polisi mengungkap rencana pembunuhan dalam kerusuhan 21-22 Mei 2019 di Jakarta.

Tak hanya itu, BIN juga telah mengidentifikasi gerakan pelaku penusuk Wiranto, yaitu SA alias Abu Rara, sejak tiga bulan lalu. SA dan istrinya, FA, diduga anggota kelompok teroris Jamaah Ansharut Daulah (JAD) yang berafiliasi pada Negara Islam di Irak dan Suriah (NIIS).

Diperlukannya evaluasi pengamanan pejabat negara juga diungkapkan Presiden Joko "Jokowi" Widodo. "Saya sudah perintahkan kepada Kapolri untuk memberikan pengamanan yang lebih baik," ujar Presiden seusai menjenguk Wiranto di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Kamis (10/10).

Saran serupa diungkapkan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Menurutnya, pengamanan, terutama bagi pejabat negara, perlu segera dievaluasi. Apalagi hingga saat ini masih ada kelompok radikal. "Detasemen Khusus 88 Antiteror dan BIN, selalu mengingatkan adanya gejala yang mengancam keamanan para pejabat negara," imbuhnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR