MEIKARTA

Aher diperiksa KPK lagi soal Meikarta

Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tiba untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Jumat (4/10/2019). Ahmad Heryawan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta dengan tersangka Iwa Karniwa.
Mantan Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan tiba untuk menjalani pemeriksaan di kantor KPK, Jakarta, Jumat (4/10/2019). Ahmad Heryawan diperiksa sebagai saksi kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta dengan tersangka Iwa Karniwa. | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Untuk kedua kalinya dalam tiga bulan terakhir, Ahmad "Aher" Heryawan harus menyambangi gedung KPK. Teranyar, Jumat (4/10/2019) siang, ia terlihat di ruang tunggu lembaga itu di Jakarta meski hari itu tak ada jadwal untuk pemeriksaan dirinya.

Menurut Kabiro Humas KPK, Febri Diansyah, kedatangan Aher kali ini sebagai penjadwalan ulang atas statusnya sebagai saksi untuk mantan Sekretaris Daerah Jawa Barat (Jabar), Iwa Karniwa, dalam kasus dugaan suap terkait proyek Meikarta.

"Dia diperiksa sebagai saksi untuk IWK. Sebagai penjadwalan ulang dari agenda sebelumnya," kata Febri dalam detikcom.

Memang, pada Jumat (20/9) dua pekan lalu, KPK memanggil Aher. Namun, mantan Gubernur Jabar dua periode tersebut (2008-2018) mangkir dengan alasan tengah berada di luar negeri.

Aher sebelumnyapernah diperiksa pada 27 Agustus lalu sebagai saksi untuk Iwa. Saat itu, Aher menceritakan dirinya ditanya seputar fungsi Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah Jawa Barat (BKPRD Jabar).

"Ditanya fungsinya, saya katakan fungsinya (BKPRD) adalah memberikan rekomendasi atas izin atau non-izin," kata Aher kala itu. Sedangkan untuk kasus dugaan suap Meikarta, Aher mengaku tidak mengetahuinya sama sekali.

KPK belakangan seperti giat mengusut kasus Meikarta. Hari ini, penyidik juga memanggil Asisten Perekonomian dan Pembangunan Pemerintah Provinsi Jabar Eddy Iskandar Muda Nasution dan mantan Asda 3 Provinsi Jabar Deni Juanda Puradimaja.

Pun, Selasa (1/10) kemarin, KPK juga memanggil tiga orang saksi. Dua di antara tiga saksi tersebut adalah Aparatur Sipil Negara; Kepala Dinas Perumahan dan Pemukiman Kota Cimahi, M Nur Kuswandana, dan Kepala Bidang Teknis Dinas Bina Marga Kota Bandung, Gumilang.

Dalam kasus ini, KPK menetapkan dua orang tersangka baru dalam perkara berbeda terkait proyek Meikarta. Mereka adalah eks Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto dan Iwa Karniwa.

Iwa diduga telah menerima uang Rp900 juta dari PT Lippo Cikarang melalui sejumlah perantara. Mulanya, Iwa meminta uang Rp1 miliar untuk menyelesaikan proses RDTR di Provinsi Jabar.

Iwa diduga melanggar Pasal 12 huruf a atau Pasal 12 huruf b atau Pasal 11 UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Sementara eks-Presiden Direktur Lippo Cikarang Bartholomeus Toto diduga berperan mengalirkan uang suap senilai Rp10,5 miliar untuk mantan Bupati Bekasi Neneng Hasanah Yasin terkait dengan pengurusan perizinan proyek Meikarta.

Toto disangkakan melanggar pasal 5 ayat (1) huruf a atau huruf b atau Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 juncto Pasal 64 ayat (1) KUHP dan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR