KERUSUHAN PAPUA

Ahli PBB menilai pendekatan pemerintah di Papua tak tepat

Petugas kepolisian berjaga saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019).
Petugas kepolisian berjaga saat berlangsungnya aksi unjuk rasa di Jayapura, Papua, Kamis (29/8/2019). | Indrayadi TH /Antara Foto

Penanganan pemerintah Indonesia untuk mengatasi kerusuhan di Papua dan Papua Barat pada akhir Agustus sampai awal bulan ini mendapat perhatian khusus dari para ahli hak asasi manusia (HAM) di Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Menurut mereka, pemerintah melakukan sejumlah pendekatan yang tak tepat saat menangani aksi demonstrasi tersebut. Misalnya saja dengan membatasi akses internet berhari-hari di Bumi Cenderawasih pada saat kerusuhan terjadi, bahkan hingga pascakerusuhan.

Langkah ini, menurut para ahli HAM PBB, justru membatasi kebebasan berekspresi masyarakat di sana; dan yang paling penting, membatasi warga memperoleh informasi yang utuh.

"Di sisi lain, akses ke internet berkontribusi untuk mencegah disinformasi dan memastikan transparansi dan akuntabilitas," ucap perkumpulan para ahli Hak Asasi Manusia yang dilansir dalam laman resmi PBB.

Para ahli tersebut, beberapa di antaranya adalah Clement Nyaletsossi Voule (asal Togo), David Kaye (Amerika Serikat), Dubravka Simonovic (Kroasia), Meskerem Geset Techane (Etiopia), dan Michel Fost (Prancis).

Perhatian khusus juga bukan pada pembatasan internet saja. Demikian pula dengan pendekatan aparat kepolisian yang menetapkan Veronica Koman, pengacara sekaligus aktivis masalah Papua, sebagai tersangka. Ia dituding menyebarkan berita bohong.

Langkah penersangkaan tersebut dianggap para ahli PBB itu sebagai ajang "pembalasan" dan "intimidasi" terhadap kerja hak asasi manusia Veronica selama ini.

Mereka juga menyayangkan keputusan pemerintah yang akan mencabut paspor Veronica, memblokir rekening banknya, dan meminta Interpol untuk mengeluarkan red notice.

"Pembatasan kebebasan berekspresi tidak hanya merusak diskusi tentang kebijakan pemerintah, tetapi juga membahayakan keselamatan para pembela HAM yang melaporkan dugaan pelanggaran," kata mereka.

"Kami mendesak (pemerintah) untuk segera mengambil langkah melindungi Veronica Koman."

Permintaan para ahli hak asasi manusia di PBB itu ditolak tegas Kepolisian RI. Menurut Kepala Bidang Humas Polda Jatim Kombes Frans Barung Mangera, pihaknya tak dapat diintervensi oleh siapa pun, termasuk lembaga di bawah naungan PBB.

"Enggak ada intervensi. Hukum di Indonesia mempunyai kedaulatan sendiri," tegas Frans dalam Kompas.com.

Sebelumnya, pada Jumat (13/9) lalu, pihak Bhayangkara telah memberi batas waktu kepada Veronica untuk datang ke Polda Jawa Timur, untuk dimintai keterangan.

Apabila dalam batas waktu lima hari sejak saat itu Veronica tak memunculkan batang hidungnya, polisi akan menabalkan status Daftar Pencarian Orang (DPO) dan meminta Interpol untuk mengeluarkan red notice atas nama dia. Saat ini Veronica diketahui tengah berada di Sydney, Australia.

Soal hal ini, pihak Kepolisian Australia tidak ingin berbicara panjang. Dalam laporan The Guardian, seorang juru bicara di Departemen Hubungan Luar Negeri Australia mengatakan, "Setiap pertanyaan tentang masalah ini harus diarahkan ke pihak berwenang Indonesia."

Veronica sendiri sebelumnya telah bersuara soal langkah pemerintah ini. Ia merasa telah dikriminalisasi. "Hal ini saya lakukan bukan berarti karena semua yang dituduhkan itu benar," tandasnya.

Agus Kossay ditangkap

Pada Selasa (17/9) petang WIT, pihak Kepolisian menangkap Ketua Komite Nasional Papua Barat (KNPB), Agus Kossay. Penangkapan terjadi di wilayah Hawai, Sentani, Papua.

Polisi menyebut penangkapan aktivis kemerdekaan Papua tersebut terkait tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor). Kepala Bidang Humas Polda Papua Kombes AM Kamal tak menjelaskan lebih jauh detail penangkapan Agus Kossay.

Dia hanya mengatakan Agus masuk DPO. "DPO curanmor," kata Kamal kepada CNN Indonesia, Rabu (18/9).

Juru Bicara Internasional KNPB, Victor Yeimo, membenarkan bahwa penangkapan tersebut. "Benar (ditangkap) jam 6 sore (Selasa) di Hawai, Sentani. Dia dibuntuti," kata Victor.

Victor mengatakan Agus ditangkap bersama seorang temannya saat mengendarai sepeda motor. Dia menyebut penangkapan ini sebagai bentuk kriminalisasi terhadap aktivis Papua.

"Ini upaya pengalihan dari Polri untuk menutupi kasus rasisme mahasiswa Papua," ujarnya.

Keterangan yang berbeda dari polisi diberikan Direktur Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Papua, Emanuel Gobay. Kepada Tempo.co (18/9), Emanuel menjelaskan bahwa Agus ditangkap karena diduga telah melakukan makar.

Agus dijerat Pasal 106 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), di mana ancamannya adalah pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun.

"Kami dampingi Agus Kossay saat pemeriksaan awal di Mako Brimob," ucap Edo, sapaan akrab Emanuel.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR