Ahok cabut kuota taksi Jakarta

Ribuan taksi diparkir di Jalan Gatot Subroto saat pengemudinya unjuk rasa menolak kendaraan berpelat hitam di depan DPR RI, Jakarta Selasa, 22 Maret 2016. Ahok akhirnya mencabut kuota taksi Jakarta.
Ribuan taksi diparkir di Jalan Gatot Subroto saat pengemudinya unjuk rasa menolak kendaraan berpelat hitam di depan DPR RI, Jakarta Selasa, 22 Maret 2016. Ahok akhirnya mencabut kuota taksi Jakarta. | Dhemas Reviyanto /Tempo

Pemerintah DKI Jakarta akhirnya mencabut kuota taksi di Jakarta. Menurut Gubernur Basuki Tjahaja Purnama, Kamis (24/3), pemerintah telah mencabut kuota taksi yang selama ini dibatasi pada angka 29 ribu unit.

Menurut Gubernur yang biasa disapa Ahok itu, kuota ini ia cabut agar pengusaha taksi bisa lebih bersaing menjalankan usahanya. Menurutnya, kuota ini permainan Dinas Perhubungan masa lampau. "Karena perusahaan taksi nggak boleh nambah kuota. Yang sudah dapat, kaya raya," kata Ahok di Balai Kota DKI Jakarta, Kamis (24/3), seperti dikutip dari Beritajakarta.com.

Ahok menjelaskan, beberapa perusahaan taksi tidak bisa menambah kuota taksi mereka. Sementara pengusaha yang masih memiliki kuota tidak bisa memenuhinya. Padahal kebutuhan taksi di Jakarta masih kurang. Akhirnya diakali. "Bikin perusahaan taksi di pinggiran, di Tangerang, Bogor, Depok, dan Bekasi," ujarnya.

Taksi dari luar Jakarta tersebut seharusnya tak boleh mengambil penumpang di Jakarta. Mereka hanya boleh menurunkan penumpang saja. Tetapi faktanya mereka juga tetap mengambil penumpang di Jakarta. Padahal pajak yang mereka bayarkan tidak masuk ke kas DKI Jakarta.

Wakil Gubernur Djarot Syaiful Hidayat, sependapat dengan bosnya. Pasalnya, pembatasan tersebut justru dapat dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Dengan pencabutan kuota ini, hukum alam yang akan menyeleksi. Mereka yang memberikan pelayanan terbaik yang akan dipilih konsumen dan bertahan.

Djarot mencontohkan, beberapa angkutan umum seperti Metro Mini dan Kopaja sudah berkurang lantaran sistem transportasi publik yang semakin baik.

Menurut Ahok, dengan dicabutnya kuota taksi, maka tarif taksi tak perlu diatur. "Dulu kenapa atur tarif, karena ada kuota," ujar Ahok usai rapat bersama Kementerian Koordinasi Perekonomian dan Kementerian Perhubungan, seperti dikutip dari Detik.com.

Tarif akan diserahkan kepada pasar. Ahok menilai, hukum pasar berperan penting dalam kemajuan hingga kemunduran sebuah perusahaan khususnya di bidang transportasi. Sebelumnya, tarif taksi regular dipatok sesuai Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013. Tarif buka pintu Rp7 ribu, tarif per kilometer Rp3.600, dan tarif tunggu taksi per jam Rp42 ribu per jam.

Djarot optimis, publik akan memilih menggunakan transportasi massal saat transportasi massal seperti mass rapid transit (MRT), light rapit transit (LRT), bus-bus itu beroperasi optimal. "Karena lebih murah, cepat, dan aman," kata Djarot, Selasa (22/3) seperti dikutip dari Bisnis.com.

Untuk TransJakarta, saat ini tarifnya sekali jalan Rp3.500. Jauh lebih murah dibanding taksi.

Menurut data pemerintah DKI Jakarta, saat ini ada 27.079 unit taksi di Jakarta. Jumlah itu tersebar di 34 perusahaan taksi.

Plt Dirjen Perhubungan Darat Sugihardjo menilai, selain soal persaingan pasar, yang patut dilihat adalah tingkat pelayanan taksi resmi. Saat konsumen meninggalkan mereka, ada yang mesti dievaluasi.

Menurutnya, Organda harus selalu melakukan evaluasi, bagaimana kualitas pelayanannya. "Bagaimana muncul istilah argo kuda dan sebagainya, harus ada pembinaan," ujar Sugihardjo.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR