PELEMAHAN KPK

Akan dipimpin polisi, KPK dalam situasi paradoksal

Irjen Pol Firli Bahuri saat pelantikan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Firli ditetapkan DPR menjadi Ketua KPK periode 2019-2024.
Irjen Pol Firli Bahuri saat pelantikan Kapolda Sumatera Selatan (Sumsel) di Rupatama Mabes Polri, Jakarta, Selasa (25/6/2019). Firli ditetapkan DPR menjadi Ketua KPK periode 2019-2024. | Reno Esnir /Antara Foto

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kini berada dalam situasi paradoksal. KPK lahir karena kepolisian dan kejaksaan lemah menegakkan hukum di bidang korupsi kini justru akan dipimpin oleh seorang berlatar belakang polisi.

Hal ini disampaikan pakar tata negara Refly Harun kepada para wartawan di Jakarta, Minggu (15/9/2019). "Paradoks luar biasa, (polisi) sebagai lembaga yang berwenang melakukan pemberantasan korupsi belum bekerja efektif dan efisien. Makanya ada KPK, dan KPK sebagai lembaga independen punya kekuatan extra ordinary," kata Refly dalam detikcom.

Saat KPK dibentuk pada 2002, demikian arsip Sindonews, Presiden Megawati Soekarnoputri melihat institusi kejaksaan dan kepolisian saat itu terlalu kotor sehingga tak mampu memberantas korupsi. Namun, dua institusi yudikatif ini mustahil dibubarkan sehingga dibentuklah KPK, lembaga adhoc yang independen.

Namun kini, KPK akan dipimpin oleh seorang perwira tinggi polisi, Irjen Pol Firli Bahuri. Firli ditetapkan menjadi ketua terpilih KPK untuk periode kerja 2019-2023 oleh Komisi III DPR RI, Kamis (12/9). Penetapan itu melahirkan kontroversial dan polemik hebat.

Para pemimpin petahana KPK mundur dan mengembalikan mandat ke Presiden Jokowi. Sejak awal, KPK sudah keberatan dengan lolosnya Firli menjadi calon pemimpin (capim) KPK karena yang bersangkutan pernah melakukan pelanggaran etik berat ketika menjadi Deputi Penindakan KPK 2018-2019.

Pelanggaran itu terwujud dalam tiga kesempatan. Pertama, bertemu dengan mantan Gubernur Nusa Tenggara Barat (NTB) Tuan Guru Bajang (TGB) di NTB pada 12 dan 13 Mei 2018. Padahal saat itu KPK tengah menyelidiki dugaan korupsi dalam kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan Pemerintah Provinsi NTB.

Kedua, Firli menjemput langsung Wakil Ketua BPK Bahrullah Akbar di lobi gedung KPK pada 8 Agustus 2018. Saat itu, Bahrullah akan bersaksi saksi dalam kasus suap dana perimbangan daerah. Ketiga, Firli bertemu dengan petinggi partai politik di sebuah hotel di Jakarta pada 1 November 2018.

Firli mengakui semua hal itu, tapi mengatakan tak pernah disebut melakukan pelanggaran etik oleh KPK. Menurut Firli, kelima pemimpin petahana KPK tidak satupun menyebut dirinya melanggar, kecuali hanya diperingatkan.

Namun menurut Penasihat KPK Muhammad Tsani Annafari, pelanggaran itu diputuskan dalam musyawarah Dewan Pertimbangan Pegawai KPK. Itu sebabnya pihaknya mengirim surat kepada Komisi III DPR agar tidak meloloskan Firli dalam uji kelayakan dan kepatutan pekan lalu. Tapi DPR bergeming dan Firli terpilih menjadi Ketua KPK.

Lebih lanjut, Refly Harun menegaskan bahwa KPK memang sedang dilemahkan. Selain paradoks soal kepolisian itu, Refly juga menyinggung usulan dewan pengawas dalam revisi UU KPK yang sangat kontroversial itu.

Menurut Refly, dewan pengawas justru akan mengganggu independensi KPK. Apalagi jika dewan pengawas tidak mengawasi tapi mengurus perizinan atau birokrasi.

Padahal tindak korupsi di Indonesia sudah sedemikian akut. "Sekarang kalau korupsi akut begini, bagaimana transaksi suap menyuap terjadi, maka birokrasi yang terlalu rigid akan menyebabkan kelincahan berkurang," katanya.

Meski begitu, Refly tetap menyambut terpilihnya lima orang pemimpin baru KPK dengan harapan positif. Hal itu disampaikan Refly melalui Twitter pada Jumat (13/9).

Catatan redaksi: Ada kesalahan tulis (typo) pada masa pembentukan KPK dan lokasi pertemuan Firli dengan Bahrullah. Kesalahan sudah diperbaiki.
BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR