DIVESTASI SAHAM

Akhirnya Papua kebagian 10 persen saham Freeport

CEO Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson (kiri) bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat konferensi pers soal divestasi saham Freeport di Jakarta, Selasa (29/8/2017).
CEO Freeport-McMoran Copper & Gold Inc Richard Adkerson (kiri) bersama Menteri ESDM Ignasius Jonan (kanan) bersama Menteri Keuangan Sri Mulyani (tengah) saat konferensi pers soal divestasi saham Freeport di Jakarta, Selasa (29/8/2017). | Puspa Perwitasari /Antara Foto

Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika akhirnya mendapat 10 persen saham PT Freeport Indonesia (PTFI). Perjanjian perolehan saham ini ditanda tangani Jumat (12/1/2018) di Kementerian Keuangan, Jakarta.

Porsi saham 10 persen itu disepakati untuk menyejahterakan kawasan dan warga Papua yang selama ini kena dampak kegiatan Freeport. Saham ini akan diberikan setelah proses divestasi saham selesai. Kini proses divestasi saham PTFI sebesar 51 persen masih berlangsung.

"Perjanjian ini merupakan langkah strategis dan suatu kemajuan signifikan dalam rangka divestasi saham Freeport setelah dicapainya pokok-pokok kesepakatan pada 27 Agustus 2017 lalu," ujar Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jakarta, Jumat (12/1/2018) seperti dinukil dari Republika.co.id.

Sri Mulyani berharap penduduk Papua akan menerima manfaat dari proses pengambilalihan saham ini.

"Ini termasuk untuk mengakomodir hak-hak dari masyarakat pemilik hak ulayat dan yang terkena dampak permanen pengambilan saham dari usaha Freeport," kata dia.

Gubernur Papua Lukas Enembe menekankan mereka akan menjaga saham tersebut dan tidak akan melepaskannya kepada asing.

Sebab, penduduk sekitar lokasi penambangan dan penduduk asli yang kena dampak penambangan yang harus menjadi perhatian.

"(Saham) 10 persen tidak akan keluar dari pemerintah. Itu akan dikelola oleh kami dan PT Inalum," kata Lukas, seperti dikutip dari Katadata.co.id usai menandatangani perjanjian.

Menurut Lukas, selama PTFI bercokol di Papua, baru kali ini rakyat Papua dipercaya ikut memiliki saham.

Saham 10 persen itu akan dikelola oleh Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bernama PT Papua Divestasi Mandiri dan bekerja sama dengan PT Inalum.

Dalam waktu dekat, Pemerintah Papua, Mimika dan PT Inalum berencana membahas secara teknis pengelolaan 10 persen saham Freeport yang akan menjadi hak mereka.

Direktur Utama PT Inalum Budi Gunadi Sadikin memastikan komitmen pembagian kepemilikan ini untuk mendorong pemerintah daerah agar bisa mempunyai saham di PTFI.

Inalum akan berkerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mencari skema pembiayaan yang sesuai untuk divestasi ini.

"Pendanaan skema ini bukan dari APBN dan APBD, tugas kami di Inalum adalah kerja sama dengan Pemerintah Provinsi Papua dan Pemerintah Kabupaten Mimika untuk mencari pendanaan," ujarnya seperti dikutip dari Antaranews.com.

Sri Mulyani berharap PT Inalum bekerja melaksanakan proses divestasi ini hingga keseluruhan paket perjanjian ini dapat diselesaikan dengan cara profesional penuh integritas dan menjaga prinsip-prinsip good corporate governance.

Freeport McMoRan Inc, induk PTFI sepakat mendivestasikan 51 persen sahamnya untuk Indonesia, pada akhir Agustus tahun lalu. Ada beberapa poin dalam kesepakatan itu.

Pertama, PT Freeport Indonesia sepakat divestasi sahamnya sebesar 51 persen untuk kepemilikan nasional Indonesia. Lalu PTFI sepakat membangun fasilitas pengolahan dan pemurnian (smelter) selama lima tahun hingga Oktober 2022

Kemudian, status PTFI akan menjadi Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK), bukan lagi berstatus Kontrak Karya (KK). Penerimaan negara secara agregat disepakati juga akan lebih besar dibanding penerimaan saat PTFI masih berstatus KK.

Jika PT Freeport Indonesia menjalankan perjanjian tersebut, maka mereka akan menerima perpanjangan izin operasional hingga tahun 2041 mendatang.

BACA JUGA