JAMINAN KESEHATAN

Akreditasi RS bermasalah, BPJS Kesehatan putus kontrak

Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). Beberapa rumah sakit tak melayani pasien dengan fasilitas BPJS Kesehatan karena kontrak mereka diputus.
Warga mengantre untuk mengurus kepesertaan BPJS Kesehatan di Surabaya, Jawa Timur, Kamis (3/1/2019). Beberapa rumah sakit tak melayani pasien dengan fasilitas BPJS Kesehatan karena kontrak mereka diputus. | Didik Suhartono /Antara Foto

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan memutus kontrak dengan banyak rumah sakit, mulai tahun ini. Sebab, rumah sakit tersebut belum memenuhi akreditasi.

Menurut Kepala Humas BPJS Kesehatan, M Iqbal Anas Ma'ruf, akreditasi sesuai regulasi adalah syarat wajib. Sesuai dengan pasal 67 Perpres 82 Tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan, fasilitas kesehatan swasta harus memenuhi persyaratan untuk dapat menjalin kerja sama dengan BPJS Kesehatan. Ketentuan persyaratan diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan.

Untuk menetapkan akreditasi rumah sakit, BPJS Kesehatan melakukan seleksi dan kredensialing melibatkan Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota setempat atau bersama Asosiasi Fasilitas Kesehatan.

"Fasilitas kesehatan swasta yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan wajib memperbaharui kontraknya setiap tahun. Namun pada dasarnya kontrak sifatnya sukarela. Hakikat dari kontrak adalah semangat mutual benefit," ," kata Iqbal seperti ditulis detikHealth, Jumat (4/1/2019).

BPJS mengatakan pemutusan kontrak tidak mengganggu pelayanan kepada masyarakat dengan melalui pemetaan analisis kebutuhan fasilitas kesehatan di suatu daerah.

"Dengan demikian rumah sakit yang dikontrak BPJS Kesehatan harus sudah terakreditasi untuk menjamin pelayanan kesehatan yang bermutu untuk masyarakat, kecuali ada ketentuan lain," kata Iqbal.

Di Kabupaten Bogor, Jawa Barat, per 1 Januari 2019 sudah tidak melayani pasien dengan fasilitas BPJS. “Alasan pembatalannya karena keenam rumah sakit tersebut belum selesai dalam perizinan operasional dan tidak ada rekomendasi dari Kementerian Kesehatan,” kata Humas BPJS Cibinong, Wahyu Bhiantoro kepada Tempo, Kamis (3/1/2019).

Di Jambi, tiga rumah sakit dan satu klinik putus kontrak dengan BPJS Kesehatan.

Di Solo, Jawa Tengah, kontrak BPJS Kesehatan dengan beberapa rumah sakit juga berhenti. Menurut Kepala Bagian Sumber Daya Manusia RS Kustati, Pujianto pemutusan kontrak menyusul keluarnya surat dari Kementerian Kesehatan (Kemenkes) tertanggal 30 Desember 2018.

Pemberitahuan dari Kemenkes sangat mendadak. Mengingat surat baru diterima pihak rumah sakit pada Selasa (1/1/2019) sekitar pukul 15.00 WIB. Surat tersebut dari BPJS yang dikirimkan melalui email.

Sehingga pihak rumah sakit belum sempat memberikan sosialisasi atau pemberitahuan kepada calon pasien. "Ya kami hanya menyampaikan saat pasien hendak periksa. Karena pemberitahuannya juga mendadak," ungkap Pujianto kepada JawaPos.com di kantornya, Rabu (2/1/2019).

Pujianto membenarkan, bahwa pemutusan kontrak itu karena ada aturan baru mengenai akreditasi rumah sakit. Selama ini ada 12 kelompok kerja (Pokja) pelayanan dalam akreditasi. "Sedangkan dalam aturan baru ditambah empat jadi ada 16 pokja. Kami harus mengulang dari awal untuk mendapatkan akreditasi," ucapnya.

Selama ini, RS Kustati sudah mengantongi akreditasi tingkatan Madya. Dengan adanya persyaratan baru, pihak RS Kustanti secepatnya akan mengurus akreditasi. Sehingga secepatnya juga bisa kembali melayani pasien BPJS.

BPJS membantah jika disebut pemutusan kontrak ini karena seretnya pembayaran klaim kesehatan atau karena mereka sedang defisit.

"Kami sampaikan informasi tersebut tidak benar, bukan di situ masalahnya. Sampai saat ini pembayaran oleh BPJS Kesehatan tetap berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku," kata Iqbal seperti dinukil dari Gatra.com.

Wakil Ketua Komisi Kesehatan DPR, Saleh Partaonan Daulay meminta Kemenkes segera melakukan upaya klarifikasi terkait dengan masalah ini. Politisi dari PAN ini menjelaskan dalam waktu dekat Komisi IX DPR akan memanggil Kementerian Kesehatan, BPJS Kesehatan, dan perhimpunan rumah sakit untuk melihat persoalan yang sebenarnya.

"Karena kami memandang bahwa jika persoalan ini tidak bisa diselesaikan maka yang sangat dirugikan itu adalah masyarakat. Jangan sampai misalnya karena ada pemutusan kontrak kerja sama antara rumah sakit dan BPJS Kesehatan, malah justru masyarakat yang ingin mempergunakan jasa pengobatan dari BPJS Kesehatan itu malah tidak tercapai," kata Saleh, Jumat (4/1/2019) seperti dipetik dari detikcom.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR