Akses air bersih masih jauh dari target

Warga mengambil air kotor dari sumur gali di sawah kering di Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, September 2015. Masalah akses air bersih masih menghantui banyak warga di Indonesia.
Warga mengambil air kotor dari sumur gali di sawah kering di Desa Situwangi, Kecamatan Cihampelas, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat, September 2015. Masalah akses air bersih masih menghantui banyak warga di Indonesia. | Prima Mulia /Tempo

Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) pada 2012 mencatat, Indonesia menduduki peringkat terburuk dalam pelayanan ketersediaan air bersih dan layak konsumsi se-Asia Tenggara. Hingga saat ini, baru 29 persen masyarakat Indonesia yang dapat mengakses air bersih melalui perpipaan, jauh di bawah target pemerintah hingga 2019, yaitu sebesar 60 persen.

"Kualitas air permukaan mengalami penurunan yang memprihatinkan," kata pendiri dan pimpinan Indonesia Water Institute, Firdaus Ali, kepada Liputan6.com, Agustus 2015 silam.

Menurut Firdaus, kualitas air minum yang dikonsumsi masyarakat pun masih berada dalam taraf mengkhawatirkan. Seringkali masyarakat tidak menyadari, air yang mereka konsumsi dapat tercemar baik oleh bakteri maupun limbah yang mengandung B3 (bahan berbahaya dan beracun) seperti timbal.

Hari ini, 22 Maret, diperingati sebagai Hari Air Sedunia. Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJM) 2015-2019, Indonesia menargetkan pada 2019 akses air minum layak mencapai 100 persen.

Direktur Eksekutif Persatuan Perusahaan Air Minum Indonesia Subekti menyebut, pelayanan yang buruk ini membuat akses air minum yang aman untuk masyarakat pada 2015 baru 68,8 persen. Jumlah itu terdiri atas air minum perpipaan sebesar 25 persen dan non perpipaan 43,8 persen.

Kendala yang dihadapi pemerintah dalam pemenuhan akses air bersih untuk masyarakat di antaranya untuk air baku adalah komitmen kepala daerah atas layanan publik air, permasalahan regulasi, listrik, serta masalah utang. "Sumber daya manusia juga menjadi persoalan mendasar selain masalah kebocoran air dan pendanaan," ujarnya kepada rmol.com, Kamis (26/11).

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Sofyan Djalil, memperkirakan kebutuhan pembiayaan air minum akan mencapai Rp275 triliun, sedangkan untuk sanitasi mencapai Rp273,7 triliun. "Untuk itu, pembangunan air minum dan sanitasi harus dipandang sebagai investasi jangka panjang," kata Sofyan, November 2015, seperti dikutip dari Viva.co.id .

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) 2014, pada periode 2004-2014, akses sanitasi dan air minum layak naik masing-masing 19,3 persen dan 22,93 persen. Setiap tahunnya akses sanitasi layak meningkat 2,29 persen, dan akses air minum meningkat rata-rata 1,93 persen. Di akhir tahun 2014, akses sanitasi layak nasional telah mencapai 61,06 persen dan akses air minum layak nasional mencapai 68,11 persen.

Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015-2019, target akses universal air minum dan sanitasi terpenuhi pada 2019. Untuk menjamin target itu tercapai, pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan seluruh pemangku kepentingan, menganggarkan pembiayaan pembangunan air minum dan sanitasi tiga kali lipat dari total anggaran pada 2010-2014.

Ketua Kelompok Kerja (Pokja) Air Minum dan Penyehatan Lingkungan, Nugroho Tri Utomo mengutip data statistik menyebut, rata-rata peningkatan akses air minum dan sanitasi sebesar 2 persen per tahun. Untuk memenuhi target 100 persen pada tahun 2019, peningkatan ini harus mencapai 6 persen per tahun.

"Melihat data statistik yang ada, persentase terus meningkat dari tahun 2005-2009 ke 2010-2014 saja naiknya hampir 4 kali lipat," ujar Direktur Pemukiman dan Perumahan Kementerian PPN/Bappenas ini seperti dikutip Detik Sport .

Dia memperkirakan, Indonesia akan mengalami krisis air dengan melihat ketersediaan air bersih melalui jumlah sungai yang mengalirkan air bersih. Sedangkan, cadangan air tanah atau green water di Indonesia hanya tersisa di dua tempat yakni Papua dan Kalimantan.

Pada 2025 akan ada 321 juta penduduk yang kesulitan mendapatkan air bersih. Sebab, permintaan air bersih naik sebesar 1,33 kali, berbanding terbalik dengan jumlah penduduk yang kekurangan air," imbuhnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR