RINGKASAN SEPEKAN

Aksi 212, penembakan di Papua, lapas bobol, dan Zumi Zola

Gabungan foto untuk ringkasan berita sepekan, 1-8 Desember 2018
Gabungan foto untuk ringkasan berita sepekan, 1-8 Desember 2018 | Antara Foto /Antara Foto

Pekan pertama Desember di tahun politik itu diawali dengan aksi massa di Monas. Publik mengenalnya dengan reuni 212. Pada tahun politik ini, banyak yang mengaitkan ingar-bingar aksi massa itu dengan muatan politik.

Pekan pertama akhir tahun 2018 ini pun menjadi pekan pencabutan hak politik bagi terpidana korupsi. Dalam sepekan, pengadilan tindak pidana korupsi Jakarta menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak politik kepada Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi dan Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola.

Berita yang menjadi perhatian lainnya adalah insiden penembakan di Kabupaten Nduga, Papua. Di ujung timur Indonesia peristiwa penembakan, sedangkan di ujung barat terjadi kerusuhan di penjara. Sebanyak 113 dari 726 napi serta tahanan berhasil kabur.

Ada juga utang BUMN yang menyita perhatian karena jumlahnya mencapai ribuan triliun. Insiden jatuhnya pesawat Lion Air JT-610 pada Oktober pun masih menjadi perhatian. Kembangan dari peristiwa itu di antaranya hubungan bisnis Lion Air dengan Boeing.

Terakhir, berita duka dari Semarang dengan meninggalnya penulis NH Dini. Selamat jalan Mbak Dini. Karyamu akan tetap hidup dalam dunia kesusastraan Indonesia.

Simak selengkapnya ringkasan berita sepekan periode 1-8 Desember 2018.

Muatan politik dalam Reuni 212

Umat muslim mengikuti aksi reuni 212 di Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, Minggu (2/12/2018).
Umat muslim mengikuti aksi reuni 212 di Bundaran Bank Indonesia, Jakarta, Minggu (2/12/2018). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Muatan politik tak bisa dihindari dalam Reuni 212, yang digelar pada Minggu (2/12/2018) di lapangan Monas, Jakarta. Dalam acara ini, aroma politik terkait pemilihan presiden (pilpres) sangat menusuk hidung.

Presiden Joko 'Jokowi' Widodo harusnya ikut dalam Reuni 212. Sebab, pada Aksi 212 dua tahun lalu, Jokowi ikut bergabung, bahkan naik panggung bersama Rizieq Shihab. Panitia Reuni 212 menyatakan, tak mengundang Jokowi karena menurut mereka Jokowi anti 212.

Justru yang diundang adalah Prabowo Subianto, rival Jokowi dalam Pemilihan Presiden 2019. Prabowo, dalam pidatonya yang tak panjang, sadar tak boleh mengutarakan hal-hal berbau politik, apalagi kampanye.

Namun bukan berarti acara ini bebas dari muatan politik. Rizieq, dalam rekaman suara yang disiarkan menyatakan, jangan memilih capres dan calon anggota legislatif yang menurutnya mendukung penista agama. Pernyataan ini ia ulang tiga kali.

Beberapa alumni 212 menilai reuni ini ajang kampanye Prabowo-Sandi. Ketua Persaudaraan Muslimin Indonesia (Parmusi) Usamah Hisyam dan Pengacara Rizieq Shihab, Kapitra Ampera, menolak bergabung dalam reuni ini.

Secara personel, Gerakan 212 dan pendukung Prabowo memang lekat. Beberapa tokohnya menempati posisi strategis di Badan Pemenangan Nasional (BPN) pasangan capres-cawapres Prabowo-Sandiaga. Slamet Ma'arif, yang menjadi Penanggung Jawab Reuni 212, juga menjadi Wakil Ketua Dewan Pakar BPN Prabowo-Sandiaga.

Reuni 212 yang digelar Minggu (2/12/2018) lalu ternyata merembet ke hubungan Pemerintah Indonesia dan Arab Saudi. Penyebabnya, Duta Besar Arab Saudi untuk Indonesia, Osamah Muhammad Al-Suaib berkomentar atas reuni itu lewat akun twitter yang terverifikasi.

Simpang siur insiden penembakan massal di Papua

Keluarga korban mengikuti serah terima jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di hanggar Avco Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat (7/12/2018).
Keluarga korban mengikuti serah terima jenazah korban penembakan kelompok kriminal bersenjata (KKB) di hanggar Avco Bandara Moses Kilangin Timika, Mimika, Papua, Jumat (7/12/2018). | Jeremias Rahadat /Antara Foto

Fakta-fakta di balik penembakan massal pekerja PT Istaka Karya di Distrik Yigi, Kabupaten Nduga, Papua, masih belum terungkap. Seluruh informasi yang beredar terkait penembakan masih simpang siur.

Sumber-sumber terkait penembakan sebagian besarnya datang dari kubu pemerintah. Sayangnya, pemerintah terlihat tidak kompak. Contohnya saat mengonfirmasi jumlah pekerja PT Istaka Karya yang menjadi korban penembakan. Satu hal yang pasti, pemerintah kompak menyebut pembangunan infrastruktur di Papua akan tetap jalan meski tercemar oleh insiden ini.

Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian menyebut korban tewas akibat penembakan mencapai 20 orang, dengan perincian 19 pekerja dan 1 anggota TNI.

Keterangan Tito berbeda dengan Kepolisian Daerah (Polda) Papua yang sebelumnya menyebut korban meninggal dunia mencapai 31 orang. Perinciannya, 24 pekerja dibunuh di lokasi, dan 8 orang lainnya berhasil bersembunyi ke kediaman seorang anggota DPRD.

Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko juga menyebut jumlah korban penembakan mencapai 31 orang, keseluruhannya adalah pekerja. Di satu sisi, PT Istaka Karya sebelumnya sudah mengonfirmasi jumlah pekerja mereka di lokasi kejadian--pembangunan dua jembatan--berjumlah 28 orang.

Terakhir, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan HAM Wiranto kembali memastikan jumlah korban tewas yang dibunuh KKB adalah 19 orang.

Di tengah beragam informasi yang beredar, Kolonel Infanteri Muhammad Aidi, Kepala Penerangan Komando Daerah Militer XVII/Cenderawasih, merilis kronologi terjadinya penembakan.

Berselang dari kronologi Pangdam, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB) mengaku sebagai pihak yang bertanggung jawab dalam penembakan ini.

Ribuan triliun utang BUMN

Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun di atas lapangan bola Desa Potoya, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (1/12/2018).Huntara bantuan melalui program BUMN Hadir Untuk Negeri sebanyak lebih dari 100 unit itu mulai ditempati warga terdampak bencana gempa 28 September 2018 lalu.
Hunian Sementara (Huntara) yang dibangun di atas lapangan bola Desa Potoya, Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah, Sabtu (1/12/2018).Huntara bantuan melalui program BUMN Hadir Untuk Negeri sebanyak lebih dari 100 unit itu mulai ditempati warga terdampak bencana gempa 28 September 2018 lalu. | Mohamad Hamzah /Antara Foto

Total utang Badan Usaha Milik Negara (BUMN) di era kepemimpinan Presiden Joko Widodo kembali menjadi sorotan publik. Hal ini lantaran Kementerian BUMN kembali mengungkap data utang terbaru kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada Senin (3/12/2018).

Deputi Bidang Restrukturisasi Kementerian BUMN, Aloysius Kiik Ro, menyebut kondisi utang perusahaan negara telah menyentuh Rp5.271 triliun per September 2018. Dari total tersebut, BUMN di sektor keuangan (bank dan asuransi) tercatat yang paling banyak memiliki utang yakni mencapai Rp3.311 triliun.

Sedangkan sisanya, senilai Rp1.960 triliun, ditanggung oleh perusahaan BUMN bidang non-keuangan.

Utang Rp3.311 triliun tersebut ditanggung oleh empat bank pelat merah, yakni PT Bank Mandiri Tbk, PT Bank Negara Indonesia Tbk, PT Bank Rakyat Indonesia Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk, serta enam perusahaan asuransi milik pemerintah.

Namun yang perlu menjadi catatan, menurut Aloy, dari total Rp3.311 triliun utang bank dan asuransi tersebut hanya Rp529 triliun yang bisa disebut sebagai utang pinjaman riil. Sedangkan sisanya sebesar Rp2.448 triliun merupakan Dana Pihak Ketiga (DPK) yang terdiri dari deposito, tabungan, dan giro yang berasal dari nasabah.

Dan ada utang senilai Rp334 triliun yang tercatat sebagai premi asuransi dan sebagainya yang ditanggung oleh perusahaan asuransi milik negara.

Ekonom Institute for Development of Economics and Finance (INDEF), Dzulfian Syafrian, menilai bengkaknya utang BUMN di era Jokowi terjadi karena dua hal, yaitu penugasan dan tekanan nilai tukar rupiah.

Dari sisi penugasan, target pembangunan infrastruktur menjadi salah satu penyebab suburnya pertumbuhan utang perusahaan-perusahaan milik negara.

Mandatori pembangunan tersebut kini harus ditanggung para BUMN karya, seperti PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, hingga PT Adhi Karya (Persero) Tbk.

Nh. Dini, terus menulis sampai akhir hayat

Putri sastrawan Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin atau NH Dini (82), Marie Claire Lintang Coffin (kanan) berdiri di samping peti jenazah ibunya sebelum proses kremasi di Krematorium Gotong Royong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/12/2018).
Putri sastrawan Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin atau NH Dini (82), Marie Claire Lintang Coffin (kanan) berdiri di samping peti jenazah ibunya sebelum proses kremasi di Krematorium Gotong Royong, Ambarawa, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Rabu (5/12/2018). | Aditya Pradana Putraama /Antara Foto

Penulis NH Dini meninggal di RS Elisabeth, Semarang, 4/12/2018, pukul 16.00, karena kecelakaan lalu lintas. Novel-novelnya yang diterbitkan Gramedia Pustaka Utama menuliskan Nh. Dini – nama pena untuk Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Ia berpulang dalam usia 82 tahun.

Nh. Dini lahir 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Ia adalah anak bungsu dari lima bersaudara, pasangan Saljowidjojo dan Kusaminah.

Kegemarannya menulis sudah berlangsung sejak duduk di bangku sekolah dasar. Kakak kandungnya, Teguh Asmar, yang juga seorang seniman, membimbing Dini menjadi pencerita yang andal.

Bersama Teguh, Dini mendirikan perkumpulan seni Kuntjup Seri yang kegiatannya berlatih karawitan atau gamelan, bermain sandiwara, dan menyanyi, baik lagu-lagu Jawa maupun lagu Indonesia.

Ia juga rajin menulis sajak, esai, dan cerita pendek di buku hariannya. Beberapa karyanya kemudian dibacakan di RRI Semarang. Kemampuan menulis mulai diakui dunia sastra ketika pada 1952 sajaknya dimuat dalam majalah Budaja dan Gadjah Mada di Yogyakarta.

Selanjutnya cerpennya dimuat di majalah Kisah dan Mimbar Indonesia, misalnya "Kelahiran" (1956), "Persinggahan" (1957), dan "Hati yang Damai" (1960). Gelanggang, lembar kebudayaan majalah Siasat, juga memuat beberapa cerpen Dini, seperti: "Penungguan" (1955), "Pagi Hudjan" (1957), "Pengenalan" (1959), "Sebuah Teluk" (1959), dan "Seorang Paman" (1960).

Kehidupannya yang berwarna menjadi bahan cerita yang tak pernah habis dalam karyanya. Ayahnya seorang pegawai PJKA (Perusahaan Jawatan Kereta Api) mengilhami Dini untuk menjadi masinis. Cita-cita itu tidak terwujud karena ia tak menemukan sekolah masinis di Semarang.

Pernikahannya (1960) dengan diplomat Prancis, Yves Coffin, yang bertugas di Indonesia, tak menyurutkan kegiatan Dini untuk menulis. Perpindahan tugas suaminya ke berbagai belahan dunia, dari Kamboja, Jepang, Filiphina, sampai Amerika Serikat, justru menambah warna latar belakang pada novel-novel karyanya.

Yang pasti Dini adalah penulis yang sangat konsisten dan mendedikasikan hidupnya untuk dunia sastra. Ia tetap menulis sampai di akhir hayat. Buku terakhirnya Gunung Ungaran: Lerep di Lerengnya Banyumanik di Kakinya, terbit Agustus 2018, ditulis di Wisma Lansia Harapan Asri Banyumanik, Semarang, tempat tinggalnya yang terakhir.

Pada 5 Desember, jenazah Mbak Dini dikremasi. Ia meninggalkan dua anak: Marie Glaire Lintang (perempuan), yang bermukim di Kanada, dan Louis Padang (laki-laki) yang tinggal di Prancis.

Ia juga meninggalkan lebih dari 20 judul buku karyanya, ratusan puisi, esai dan cerpen yang ditulisnya, serta ribuan buku koleksinya yang tersebar di taman baca Sekayu yang berdiri di beberapa kota.

Selamat jalan Mbak Dini. Karyamu akan tetap hidup dalam dunia kesusastraan Indonesia.

Vonis Zumi Zola dan pekan pencabutan hak politik napi korupsi

Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Zumi Zola (kiri) menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/12/2018).
Terdakwa kasus suap dan gratifikasi proyek-proyek di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Provinsi Jambi, Zumi Zola (kiri) menjalani sidang putusan di Pengadilan Tipikor, Jakarta, Kamis (6/12/2018). | Sigid Kurniawan /Antara Foto

Dalam sepekan ini, hakim pengadilan tindak pidana korupsi menjatuhkan hukuman pidana berupa pencabutan hak politik. Ibarat pekan pencabutan hak politik. Setelah Bupati nonaktif Bener Meriah, Ahmadi, giliran Gubernur nonaktif Jambi, Zumi Zola dicabut hak politiknya.

Dalam sidang di pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Kamis (6/12/2018), Zumi divonis 6 tahun penjara dan denda Rp500 juta subsider 3 bulan kurungan. Politisi PAN itu juga dicabut hak politiknya selama 5 tahun setelah menjalani masa tahanan.

Vonis tambahan berupa pencabutan hak politik terhadap Zumi kian menambah jumlah terdakwa yang menghadapi hukuman pidana tambahan.

Dalam catatan KPK, ada 26 orang terpidana korupsi yang dicabut hak politiknya selama 2013-2017. Para terpidana korupsi itu menjabat ketua umum dan pengurus partai politik; anggota DPR dan DPRD; kepala daerah serta jabatan lain yang memiliki risiko publik besar jika menjadi pemimpin politik.

Terpidana korupsi pertama yang dicabut hak politiknya adalah mantan Kepala Korps Lalu Lintas Kepolisian RI, Irjen Djoko Susilo.

Pada 2018, ada beberapa nama yang dicabut hak politiknya seperti eks Ketua DPR, Setya Novanto; mantan Gubernur Sulawesi Selatan Nur Alam; eks Gubernur Bengkulu, Ridwan Mukti; eks Bupati Kutai Kertanegara, Rita Widyasari; terakhir mantan Bupati Ngada, Marinus Sae.

Ada juga eks Bupati Kebumen, Jawa Tengah, M Yahya Fuad serta bapak anak, yaitu Wali Kota Kendari 2012-2017, Asrun, dan anaknya yang merupakan Wali Kota Kendari 2017-2022, Adriatma Dwi Putra. Pencabutan hak politik terbaru dijatuhkan Bupati Bener Meriah, Ahmadi pada 4 Desember.

Di balik jengkel Rusdi Kirana kepada Boeing

Pendiri Lion Air Rusdi Kirana (kanan) didampingi Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait (tengah) dan Managing Director Lion Air Daniel Putut Kuncoro Adi (kiri) berdiri menghadap keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 saat berlangsungnya sesi konferensi pers di Jakarta, Senin (5/11/2018).
Pendiri Lion Air Rusdi Kirana (kanan) didampingi Presiden Direktur Lion Air Edward Sirait (tengah) dan Managing Director Lion Air Daniel Putut Kuncoro Adi (kiri) berdiri menghadap keluarga korban jatuhnya pesawat Lion Air JT 610 saat berlangsungnya sesi konferensi pers di Jakarta, Senin (5/11/2018). | Akbar Nugroho Gumay /Antara Foto

Pendiri dan Presiden Direktur Lion Air Rusdi Kirana belum mengubah keputusannya terkait pembatalan pemesanan pesawat Boeing 737 Max.

"Aku merasa dicurangi. Dokumen-dokumen pencabutan sedang dipersiapkan, semuanya masih dalam pertimbangan," sebut Rusdi kepada Bloomberg, Kamis (6/12/2018).

Pertimbangan Rusdi menyasar pada laporan awal kecelakaan pesawat Lion Air dengan nomor penerbangan JT610 yang diumumkan Komisi Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT), akhir November lalu.

Meski tidak secara spesifik menyebutkan penyebab jatuhnya pesawat, KNKT mengungkap adanya kendala pada pilot dalam mengatur sensor posisi (angle of attack/AOA) pada pesawat.

Awalnya, KNKT sempat menyebut pesawat PK-LQP itu sudah tidak laik terbang sejak penerbangan Denpasar-Cengkareng. Dalam kondisi darurat, menurut KNKT pilot sebaiknya tidak menerbangkan pesawat atau pilihan lainnya adalah melakukan pendaratan darurat di bandara terdekat, bukan meneruskan penerbangan.

Namun, pernyataan itu diralat satu hari setelah pengumuman laporan awal. KNKT kemudian menyebut pesawat PK-LQP masih laik terbang, hanya saja bukan berarti pesawat tidak bisa lepas dari masalah ketika mengudara.

Boeing Company merespons laporan itu dengan mengungkap bagaimana pilot dan teknisi PK-LQP melakukan perbaikan sistem AOA pada penerbangan Denpasar-Cengkareng, satu hari sebelum penerbangan nahas tujuan Cengkareng-Pangkalpinang, 29 Oktober 2018.

Dalam rilisnya, Boeing mengetahui adanya informasi penggantian sensor AOA dalam penerbangan tersebut. Namun, Boeing sekilas mempertanyakan laporan KNKT dengan menanyakan apakah sensor diganti dengan alat yang baru atau bukan.

Dalam garis besarnya, Boeing seolah mengarahkan kesalahannya pada kemampuan pilot dalam menerbangkan pesawat. Apalagi, Boeing tetap bersikeras bahwa sistem penerbangannya dibuat dengan pertimbangan keamanan yang sangat matang.

Rilis Boeing ini yang disinyalir membuat Rusdi mengamuk. "Secara etis, seharusnya tidak ada seorang pun yang memberikan opini mereka tentang laporan awal," sebutnya, masih kepada Bloomberg.

Lapas Lambaro Aceh bobol

Personel Brimob berjaga di menara pemantau Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, di Lambaro, Aceh Besar, Aceh, Sabtu (1/12/2018).
Personel Brimob berjaga di menara pemantau Lembaga Permasyarakatan Kelas II A Banda Aceh, di Lambaro, Aceh Besar, Aceh, Sabtu (1/12/2018). | Ampelsa /Antara Foto

Salat magrib berjemaah di Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Banda Aceh, Kecamatan Ingin Jaya, Aceh Besar, Aceh, Kamis (29/11/2018), berakhir ricuh.

Dalam suasana hujan deras, ratusan narapidana (napi) merusak kawat pembatas di ruang kunjungan serta menghancurkan tiga jendela berjeruji besi dengan menggunakan barbel dan benda tumpul lainnya.

Pertahanan berhasil dirubuhkan. Sebanyak 113 dari 726 napi serta tahanan berhasil kabur dengan berlari ke arah persawahan di sekitar lapas yang minim cahaya.

Tiga hari pasca-pelarian para napi dari Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas II A Lambaro, Banda Aceh, pihak berwenang belum berhasil menangkap mereka kembali. Insiden yang terjadi pada Kamis ( 29/11/2018) ini melibatkan 113 orang dari 726 total napi yang menghuni lapas termaksud.

Kepala Bagian Penerangan Umum Polri Komisaris Besar Syahar Diantono, masih 77 orang napi yang beredar di luar lapas.

Kericuhan bukan baru pertama kali terjadi di Lapas Kelas II A Lambaro. Kericuhan hebat yang menyebabkan bagian depan lapas terbakar terjadi pada awal Januari 2018. Para napi juga membakar satu unit mobil milik aparat kepolisian.

Bukan hanya infrastruktur yang rusak, beberapa dokumen yang disimpan pada satu ruang administrasi juga hangus tak bersisa akibat kebakaran.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR