Alasan Jokowi pilih kelola Blok Masela di darat

Instalasi Onshore Receiving Facilities (ORF) milik PT Pertamina (Persero) di Muara Karang, Jakarta, Pemerintah akhirnya memutuskan, Blok Masela dikelola dengan skema onshore.
Instalasi Onshore Receiving Facilities (ORF) milik PT Pertamina (Persero) di Muara Karang, Jakarta, Pemerintah akhirnya memutuskan, Blok Masela dikelola dengan skema onshore. | Dasril Roszandi /Tempo

Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhirnya memutuskan kilang gas blok Masela, Maluku dibangun di darat alias onshore. Keputusan ini mengandaskan opsi pembangunan kilang di laut alias offshore.

"Dari kalkulasi perhitungan, pertimbangan-pertimbangan yang sudah saya hitung, kami putuskan dibangun di darat," ujar Jokowi di Pontianak, Rabu (23/3) seperti ditulis Merdeka.com .

Menurut Jokowi, seperti dikutip dari Katadata, alasannya memilih pembangunan onshore karena pemerintah ingin perekonomian daerah dan perekonomian nasional bisa terimbas dari adanya pembangunan proyek Blok Masela. Pemerintah juga ingin wilayah sekitar regional Maluku juga bisa ikut berkembang pembangunannya.

Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said pasrah dengan keputusan tersebut. Sudirman menyebut pemerintah juga akan memberi waktu kepada Inpex Corporation dan Shell selaku investor untuk mengkaji ulang dan molor. "Kita berikan kesempatan untuk mengkaji kembali," ujarnya seperti dikutip dari Okezone.com.

Sudirman akan minta Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) untuk membicarakannya lebih detail agar penundaan ini tidak terlalu panjang. Karena mereka sudah bekerja sejak 16 tahun lalu dan sudah mengeluarkan biaya eksplorasi.

Investor blok Masela Shell dan Inpex, belum komentar soal keputusan ini. General Manager External Relations Shell Indonesia Haviez Gautama mengatakan, manajemen Shell belum bisa komentar. "Kami masih menunggu keputusan resmi revisi POD yang kita ajukan dari pemerintah Indonesia baik Menteri ESDM maupun badan lainnya yang berwenang," kata Haviez seperti dikutip dari Okezone.com.

Inpex Corporation senada. Manager Communication and Relation Inpex Corporation Usman Slamet mengatakan, mereka sangat menghormati penyataan Presiden Jokowi yang memutuskan onshore. Mereka menunggu keputusan resmi pemerintah. "Karena kami belum terima secara resmi dari pemerintah, banyak hal yang mesti dipelajari," ujarnya seperti dilansir Okezone.com .

Dengan keputusan ini, maka kegaduhan di kabinet ini tuntas sudah. Sejak September lalu, polemik terpercik di kabinet mengenai pilihan pembangunan kilang Blok Masela. Apakah onshore atau offshore. SKK Migas menyetujui revisi proposal rencana pengembangan wilayah alias Plant of Development (PoD) yang diajukan Inpex Corporation. Inpex memilih pembangunan offshore dengan kilang apung alias floating liquid natural gas (FLNG).

Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman Rizal Ramli menilai tidak tepat jika menggunakan FLNG. Untuk meningkatkan pembangunan daerah wilayah Maluku, kilang tersebut harus dibangun di darat.

Pilihan Rizal Ramli sesuai dengan studi Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Pandjaitan. Saat menjadi Kepala Staf Presiden, Luhut menyebut pernah membuat studi soal Blok Masela.

"Kesimpulannya lebih bagus onshore," kata Luhut di ITB, Jawa Barat, Jumat (18/3) seperti ditulis Viva.co.id . "Kenapa onshore? Saya pikir kalau di onshore kita bisa bikin macam-macam untuk kegiatan ekonomi, pengalengan ikan apa segala macam," ujar Luhut.

Blok Masela adalah ladang gas di lautan Maluku Tenggara dekat dengan laut Timor. Kandungan gas yang ditemukan, mencapai 10 triliun kubik kaki. Keputusan akhir investasi yang semula ditargetkan pada bisa tuntas pada 2018, bisa mundur menjadi 2020, karena ada Pemilu 2019. Proyek ini diperkirakan baru bisa beroperasi pada 2026. Dengan keputusan onshore, maka bisa lebih mundur lagi.

Lebih murah mana antara offshore dan onshore ? Hitungan dua lembaga pemerintah berbeda.

Kajian Kementerian Koordinator Maritim dan Sumber Daya menunjukkan, pembangunan kilang LNG onshore lebih murah US$ 6 miliar dibandingkan di laut. "Kalau di darat itu US$ 16 miliar, di laut itu US$ 22 miliar," ujar Abdulrachim, Tenaga Ahli Bidang Kebijakan Energi Kemenko Maritim dan Sumber Daya, kepada detikFinance.

Abdulrachim menjelaskan, jika kilang dibangun di laut, ada risiko dan beban biaya yang mesti ditanggung. " Materialnya lebih mahal, kena air laut selama 24 tahun kapalnya diganti. Kapal FLNG untuk offshore jauh lebih mahal, kapalnya besar banget," ujar Abdulrachim.

Sebaliknya, Kepala SKK Migas Amien Sunaryadi menganggap opsi FLNG paling ekonomis. Amien mengatakan, biaya yang diperlukan untuk skema FLNG adalah US$14,8 miliar.

Sementara membangun kilang di darat akan menghabiskan dana sebesar US$19,3 miliar. Duit yang diterima negara juga akan lebih besar jika menggunakan offshore. Selama 24 tahun, negara akan menerima US$51,76 miliar. Tapi, jika menyalurkan gas ke darat, pemerintah hanya mendapatkan US$39,59 miliar.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR