Alasan MUI keluarkan fatwa haram pencurian listrik

Ilustrasi pekerja memperbaiki jaringan listrik untuk rumah tangga di Beji, Batu, Jawa Timur, Selasa (10/5/2016).
Ilustrasi pekerja memperbaiki jaringan listrik untuk rumah tangga di Beji, Batu, Jawa Timur, Selasa (10/5/2016). | Ari Bowo Sucipto /Antara Foto

Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa haram mencuri listrik. Fatwa bernomor 17/2016 tentang Hukum Pencurian Arus Listrik itu bekerja sama dengan PT Perusahaan Listrik Negara (persero).

"Mencuri energi listrik hukumnya haram. Membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik hukumnya adalah haram. Setiap orang dilarang melakukan, membantu dengan segala bentuknya dan atau membiarkan terjadinya pencurian energi listrik".

Ketua MUI, Ma'ruf Amin mengatakan masyarakat Indonesia seringkali lupa bahwa mencuri listrik dilarang agama. Padahal, sekecil apa pun pencurian, pasti merugikan pihak lain.

"Kadang-kadang orang-orang itu mencuri (arus listrik), tapi tidak merasa mencuri, merasa nyaman aja. Padahal, kalau disuruh mencuri motor dia enggak mau," ujar Ma'ruf Amin dikutip Kompas.com, Selasa (31/5/2016). "Nah, ini MUI mengingatkan bahwa mencuri listrik sama saja dengan pencurian motor itu, hukumnya haram."

Kejahatan pencurian listrik sudah merajalela dengan beragam modus. Dirjen Ketenagalistrikan Kementerian ESDM, Jarman memperkirakan kerugian akibat pencurian listrik mencapai Rp1,5 triliun setiap tahun.

PLN Distribusi Jakarta Raya mencatat ada 41.851 pencurian listrik yang ditertibkan secara rutin dalam sebulan sekali lewat Penertiban Pemakaian Tenaga Listrik (P2TL). Dari puluhan ribu kasus itu, hanya tiga yang diperoses pidana.

PLN membentuk tim P2TL yang bertugas menertibkan dan mengamankan energi listrik yang dimanfaatkan masyarakat secara tidak sah alias ilegal.

Pencurian listrik sebenarnya diatur dalam Undang-Undang Ketenagalistrikan nomor 30 tahun 2009. Pasal 51 ayat menyatakan pencurian listrik diancam dengan hukuman tujuh tahun penjara dan denda paling banyak Rp2,5 miliar.

Masih ingat Daeng Azis? Penguasa lokasi hiburan malam Kalijodo, Jakarta ini terancam jerat dua kasus hukum yaitu kasus pelacuran dan pencurian listrik.

Ancaman hukuman penjara dalam kasus pencurian listrik ini lebih berat ketimbang kasus prostitusi. Pasal 296 juncto 506 KUHP tentang muncikari ancaman hukumannya satu tahun penjara.

Selain Undang-undang kelistrikan, pencuri listrik dapat dijerat Kitab Undang-undang Hukum Pidana pasal 362 tentang pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Meski sudah jelas aturan dan sanksinya, PLN tetap merasa perlu menggandeng MUI sehingga mengeluarkan fatwa haram. General Manager PT PLN (Persero) Distribusi Jakarta Raya dan Tangerang, Syamsul Huda mengatakan, fatwa MUI merupakan pendekatan moral kepada masyarakat terutama mereka yang taat ibadah.

"Justru yang taat ibadah tidak menggunakan listrik ilegal sehingga bisa beribadah dengan nyaman," ucap Syamsul melalui Detikcom.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR