UJARAN KEBENCIAN

Alfian Tanjung dan momentum meredam penebar kebencian

Tangkapan layar Youtube, Alfian Tanjung saat ceramah soal PKI.
Tangkapan layar Youtube, Alfian Tanjung saat ceramah soal PKI. | Istimewa /Youtube

Setelah lolos karena salah dakwaan, Alfian Tanjung akhirnya jadi terpidana. Rabu (13/12/2017), majelis hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur menghukum Alfian dengan penjara 2 tahun karena menebar kebencian.

Sidang yang diketuai hakim Dedi Fardiman itu menilai, Alfian terbukti menebar ujaran kebencian saat mengisi ceramah di Masjid Mujahidin Tanjung Perak, Surabaya pada 26 Februari 2017.

Isi kuliah subuh di Masjid Al Mujahidin menuding Presiden Joko 'Jokowi' Widodo dan Gubernur Jakarta (saat itu) Basuki 'Ahok' Tjahaja Purnama sebagai antek PKI dan Cina.

"Mengadili, menyatakan terdakwa Alfian Tanjung bersalah melakukan tindak pidana ujaran kebencian atau menimbulkan kebencian di muka umum. Memutuskan hukuman penjara selama 2 tahun," kata hakim Dedi seperti dikutip dari Republika.co.id.

Alfian Tanjung dinilai melanggar Pasal 16 juncto Pasal 4 huruf b butir 2 UU RI Nomor 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis.

Menurut majelis, yang memberatkan Alfian adalah, dia telah menebar kebencian di muka umum. Sementara hal yang meringankan adalah yang bersangkutan dianggap kooperatif dan sopan selama menjalani masa persidangan.

Vonis ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa. Tim kejaksaan negeri Surabaya menuntutnya hukuman tiga tahun penjara buat mantan dosen Universitas Muhammadiyah Prof. Dr Hamka, Jakarta ini.

Jaksa menyatakan pikir-pikir atas putusan ini. Sedangkan Alfian tak terima hukuman ini. "Saya banding," ucap Alfian Tanjung.

Pengacara Alfian, Abdulah Alkatiri menilai bukti yang dihadirkan dalam sidang tidak cukup. Pasal yang dikenakan juga dia nilai kurang tepat.

"Seharusnya majelis hakim menerapkan kasus Undang-Undang ITE karena barang bukti dari Youtube. Jadi (pasal) yang diterapkan itu salah," ungkapnya seperti dikutip dari Kompas.com.

Kasus penebar kebencian berdasar rasisme ini bukan yang pertama. Sebelumnya, penulis buku 'Jokowi Undercover', Bambang Tri Mulyanto sebenarnya juga kena dakwa pasal yang sama. Namun majelis hakim menghukumnya dengan pertimbangan pasal UU ITE. Bambang justru kena hukum 3 tahun.

Mirip dengan Alfian, Bambang menebarkan kebencian dan menuding Jokowi sebagai keturunan PKI.

Kasus-kasus serupa juga muncul. Tapi hasilnya, bukan perubahan pasal dalam putusan. Kasusnya justru tak jelas ujungnya.

Pada 2013, Farhat Abbas pernah kena aduan ujaran kebencian berdasar ras. Kaum muslim Tionghoa yang tergabung dalam Persatuan Islam Tionghoa Indonesia (PITI) melaporkan Farhat karena kicauannya yang rasis dan menghina kaum Tionghoa. Namun sependek pengetahuan kami, kasus itu hingga kini tak jelas juntrungannya.

Di tahun yang sama, politisi Partai Demokrat Ruhut Sitompul juga pernah dilaporkan Boni Hargens. Pasalnya, Ruhut diduga menghina Boni karena warna kulitnya. Sama pula, kasus laporan kasus ini sepengetahuan kami juga tak bergulir.

Dua kasus yang terjadi menjelang tahun politik itu sampai kini tak jelas hasilnya. Kini, Indonesia mau masuk tahun politik lagi.

Pada 2018 akan digelar Pilkada Serentak di 171 daerah, dan Pemilu dan Pilpres di 2019. Jelang tahun politik, penghinaan atau ujaran kebencian berbasis ras dan etnis ini makin besar kemungkinannya.

Jika Alfian Tanjung kena hukum, seharusnya kasus-kasus lain juga dituntaskan. Vonis buat Alfian adalah momentum untuk menyelesaikan kasus-kasus diskriminasi ras dan etnis.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR