APBN

Alokasi belanja SDM jadi prioritas APBN 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019).
Menteri Keuangan Sri Mulyani memberikan keterangan terkait realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2019 di Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (19/3/2019). | Wahyu Putro A /AntaraFoto

Pemerintah bakal mengalokasikan dana lebih untuk pengembangan sumber daya manusia (SDM) dalam alokasi belanja tahun 2020.

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan seluruh program yang dirancang dari tiap-tiap kementerian/lembaga (K/L) bakal diprioritaskan kepada bidang SDM, meski infrastruktur serta pembangunan di daerah bencana tetap akan dilanjutkan.

“Jadi fokus kita tadi bagaimana koordinasi dan konsolidasi program-program pemerintah dan Kementerian/Lembaga agar anggaran tidak tumpang tindih dan juga dampaknya lebih positif,” kata Sri Mulyani usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Senin (22/4/2019).

Dirinya tak memerinci apakah program-program kerja yang ditawarkan calon presiden petahana Joko “Jokowi” Widodo mampu dialokasikan dalam anggaran tahun 2020.

Kendati begitu, Sri Mulyani optimistis mengatakan bahwa program-program tersebut bisa tertampung tanpa membuat defisit anggaran semakin membengkak.

“Tadi disepakati Presiden dan Wakil Presiden bahwa belanja barang harus dikembalikan ke baseline 2017. Kenapa? Karena 2018 banyak belanja barang yang sifatnya satu event only, seperti Asian Games, Asian Paragames, IMF-World Bank Annual Meeting, dan kemudian Pemilu. Itu kan tidak berulang. Sehingga itu semua dihilangkan,” jelas Sri Mulyani.

Sri Mulyani belum membuka berapa besaran anggaran yang bakal dialokasikan pun asumsi pertumbuhan ekonomi untuk tahun mendatang. Dirinya hanya menekankan bahwa angka yang disampaikan dalam rapat siang tadi masih dalam bentuk kisaran (range). “Tapi itu nanti saya sampaikan kalau sudah ke DPR ya. Ngga enak kalau kita sampaikan hari ini,” sebutnya.

Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini hanya mengutarakan besaran estimasi pertumbuhan penerimaan pada tahun depan, yakni pada kisaran antara 10-13,5 persen.

Range pertumbuhan penerimaan negara itu diambil berdasarkan potensi outlook 2019 ini dengan turut mengukur penerimaan nonmigas, penerimaan negara bukan pajak (PNBP), asumsi harga minyak dunia, dan juga kurs dolar terhadap rupiah.

Terkait pengembangan SDM, Menteri Tenaga Kerja Hanif Dhakiri menuturkan pihaknya bakal memprioritaskan program-program penciptaan tenaga kerja di berbagai sektor prioritas.

Salah satu yang bakal digenjotnya adalah pelatihan vokasi serta penyediaan akses untuk pelatihan kejuruan. Hanif mengaku juga akan melibatkan pihak swasta untuk berinvestasi dalam pengembangan SDM ini.

“Instrumen yang penting adalah kita memerlukan semacam super tax deduction. Kalau ada itu, partisipasi private sector untuk investasi SDM jadi lebih bisa digenjot. Ibaratnya kalau mau investasi SDM, duit gak harus keluar terlalu banyak kalau swasta terlibat,” tandasnya.

Infrastruktur dilempar ke badan usaha

Kendati fokus pada pengembangan sumber daya manusia (SDM), pembangunan infrastruktur bakal tetap dilanjutkan.

Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Bambang Brodjonegoro mengatakan, beban anggaran untuk pembangunan infrastruktur pada 2020 akan dibebankan kepada pihak swasta maupun Badan Usaha Milik Negara (BUMN) melaui skema KPBU (Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha).

“Yang paling penting kita tidak bicara berapa anggaran yang berkurang, tetapi proyek infrastrukturnya akan tetap bertambah. Karena infrastruktur tidak hanya berasal dari anggaran tapi banyak yang didorong melalui skema di luar APBN,” kata Bambang di Kompleks Istana Kepresidenan.

Bambang tidak berbicara detail terkait porsi anggaran untuk infrastruktur. Namun, fokus infrastruktur tahun mendatang akan difokuskan untuk mendukung pengembangan SDM.

“Infrastruktur akan difokuskan ke hal dasar, utamanya air bersih, sanitasi, kemudian irigasi dan jalan arteri,” tuturnya.

Untuk diketahui, alokasi infrastruktur yang masuk dalam Rancangan APBN (RAPBN) 2018 tercatat meningkat Rp1,7 triliun hingga menjadi Rp410,7 triliun.

Selama memimpin, anggaran infrastruktur yang dipatok Jokowi terpantau terus naik. Peningkatan paling signifikan tercatat pada anggaran tahun 2015, yakni mencapai 65,5 persen dari sebelumnya Rp154,7 triliun menjadi Rp256,1 triliun.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR