Komisioner Ombudsman bidang transportasi, yang juga pengamat penerbangan, Alvin Lie, saat ditemui di kantor Ombudsman Republik Indonesia, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Komisioner Ombudsman bidang transportasi, yang juga pengamat penerbangan, Alvin Lie, saat ditemui di kantor Ombudsman Republik Indonesia, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/2/2019). Bismo Agung / Beritagar.id
BINCANG MINI

Alvin Lie: Harga tiket naik bukan mainan kartel

Menurutnya harga tiket pesawat harus dievaluasi tiap bulan, meski belum ada maskapai yang melanggar harga batas atas--sesuai aturan.

Mahalnya moda transportasi udara jadi perdebatan belakangan ini. Sejumlah pihak mengecam harga tiket melonjak tinggi, yang kemudian disampaikan melalui media sosial.

Salah satunya Iskandar Zulkarnain. Seorang warganet yang bikin petisi online meminta harga tiket turun di laman change.org pada 20 Desember 2018. Dalam hitungan hari, petisi itu dibubuhi puluhan ribu penanda tangan dan memicu perhatian pemerintah.

Tapi, mahalnya harga tiket juga diikuti pihak-pihak yang membela maskapai. Mulai dari praktisi, pengamat penerbangan, bahkan seorang Alvin Lie, merupakan Komisioner Ombudsman RI Bidang Transportasi. Mereka menyatakan hal senada: kenaikan tiket itu hal wajar.

“Soalnya tak ada satu pun maskapai yang melanggar batas atas harga tiket ,” katanya saat wawancara dengan Yusro Santoso, Heru Triyono, Muammar Fikrie, Fernando Avi dan fotografer Bismo Agung di ruang kerjanya, kantor Ombudsman Republik Indonesia, Kuningan, Jakarta, Rabu malam (27/2/2019).

Sejak akhir tahun lalu tarif pesawat memang naik dua kali lipat. Biasanya, tarif akan turun seusai tahun baru. Namun, hingga Maret 2019, tarifnya belum jua normal.

Situasi sulit ini ditambah adanya aturan baru yang dikeluarkan maskapai low-cost carrier (LCC) Lion Group dan Citilink. Keduanya menghapus bagasi gratis, yang otomatis menambah harga tiket. “Persaingan bisnis antar maskapai saat ini memang kian ketat,” kata mantan politisi Partai Amanat Nasional (PAN) tersebut.

Kini, proses penyelidikan soal harga tiket di Ombudsman masih terus lanjut. Pihak Alvin sedang mengumpulkan informasi, termasuk memanggil pihak Kementerian Perhubungan dan maskapai ke kantor Ombudsman.

Malam itu, Alvin memakai kemeja batik bunga-bunga. Rambutnya yang telah memutih tetap dikuncir, yang jadi khasnya selama satu dekade. Jauh dari kesan banci, lebih mirip seniman.

Berikut perbincangan kami soal senja kala bisnis maskapai penerbangan dan rekomendasi Ombudsman RI terkait isu tiket itu:

Komisioner Ombudsman bidang transportasi, yang juga pengamat penerbangan, Alvin Lie, saat ditemui di kantor Ombudsman Republik Indonesia, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/2/2019).
Komisioner Ombudsman bidang transportasi, yang juga pengamat penerbangan, Alvin Lie, saat ditemui di kantor Ombudsman Republik Indonesia, Kuningan, Jakarta, Rabu (27/2/2019). | Bismo Agung /Beritagar.id

Hingga kini harga tiket pesawat masih mahal. Situasi ini akan sampai kapan terjadi?
Mahal itu relatif. Terasa mahal karena kemarin-kemarin itu ada harga bantingan.

Kalau enggak ada harga bantingan, kita lihat saja per kilo meternya itu Rp1400. Dibandingkan transportasi darat, itu lebih mahal atau lebih murah?

Hitung per orangnya. Saya memang belum punya datanya. Tapi akan lebih bagus kita melihat yang mirip Indonesia. Misalnya Jepang. Negara itu per kilonya berapa dolar?

Sebagai perbandingan, tiket pesawat di Indonesia ini sebenarnya termasuk mahal atau murah?
Ya murah. Contoh saja. Saya paling sering terbang Semarang-Jakarta. Saya beli Garuda Indonesia, Rp1.160.000. Itu kalau didolarkan berapa? Sekitar 70-an dolar.

Jaraknya kan setara antara Singapura ke Kuala Lumpur. Apa boleh di sana harganya Rp 75 dolar?

Itu kan antarnegara. Yang penerbangan di dalam negeri suatu negara…
Oke. Misalnya Australia yang negaranya besar seperti Indonesia. Saya terbang dari Canberra ke Perth, itu sekali penerbangan saja 400 dolar.

Harga itu hitungannya LCC. Indonesia masih lebih murah.

Tapi satu hal yang bisa membuat mahal penerbangan kita adalah karena memakai pesawat kecil. Kenapa Garuda kalah bersaing dengan Singapore Airlines?

Karena Garuda terbang ke Singapura memakai Boeing 737. Sementara Singapore pakai Airbus yang isinya bisa 300-an penumpang. Sekali terbang mereka angkut banyak. Efisien.

Efisiensi tadi berpengaruh pada harga tiket? Kayak warga Aceh yang terbang lebih dulu ke Kuala Lumpur Malaysia, baru melanjutkan perjalanan seperti ke Jakarta…
Hal ini saya cek. Tidak pernah ada itu rute AirAsia terbang dari Aceh ke Kuala Lumpur, kemudian Jakarta.

Kalau mau connecting dari Kuala Lumpur ke Jakarta ada. Tapi transitnya 10 jam. Lama. Waktu kan ada nilainya. Menunggu seharian itu akan ada biaya ongkos makan dan minum juga.

Anda tidak menemukan fenomena warga Aceh yang ramai-ramai transit di Malaysia sebelum ke Jakarta?
Enggak ada. Itu beberapa saja yang teriak-teriak di medsos. Melihat lama transitnya saja orang akan malas.

Apakah sejauh ini Ombudsman menemukan ada maskapai yang melanggar aturan ambang batas atas harga tiket?
Tidak ada yang ditemukan melanggar.

Tapi KPPU menemukan dugaan kartel dalam penetapan tarif pesawat?
Ranah KPPU beda. KPPU kan melihat persaingan usahanya. Kalau saya kan melihat dari perspektif pelayanan publiknya atau maladministrasi.

Kalau Anda lihat, memang ada indikasi permainan kartel?
Harga tiket itu bukan mainan kartel. Ini soal utilitas pesawat rendah, berarti efisiensi rendah, sehingga cost-nya jadi tinggi.

Ya kayak Gojek saja kan. Sudah enggak ada lagi harga super murah. Tiket juga, sudah tak ada lagi harga promo.

Biar jelas. Pergerakan Ombudsman itu menyelidiki adanya maladministrasi atau enggak di penentuan harga tiketnya ya?
Iya. Kami antisipatif.

Dugaan awal. Apakah ada maladministrasi di penentuan harga tiket?
Saya belum menemukannya. Maskapai itu melanggar kalau mereka melewati harga batas atas dan bawah tiket.

Monopoli rute penerbangan termasuk praktik maladministrasi?
Saya lihat sih enggak ada ya praktik itu. Lebih karena maskapai-maskapai tidak mau terbang untuk satu rute tertentu yang tidak menguntungkan.

Contoh nyata saja penerbangan ke Bandara Kertajati. Itu enggak ada yang mau. Tapi Lion mau. Seminggu kadang penumpangnya kosong. Paling cuma lima orang.

Itu masuk maladminstrasi?
Faktanya bukan maskapai yang mengajukan izin terbang. Kan kalau pemerintah yang minta satu maskapai terbang, maka semua analisis bisnis dan lain sebagainya di buang ke laut.

Eh kamu terbang ya. Kalau begitu, ya bisa bangkrut sebuah maskapai. Itu bisa jadi ada dugaan maladministrasi.

Kenapa Ombudsman tidak menyelidiki itu?
Kami kan harus lihat kebenarannya. Misalnya saja soal Surat Muatan Udara (SMU) atau faktor kenapa sampai bisnisnya bangkrut.

Kami harus teliti. Kalau masih bersifat laporan ya saya belum bisa komentar. Kami kan bukan seperti KPK yang datang dan OTT. Kami memberi rekomendasi, tapi wajib dilaksanakan.

"Tak sedikit bandara yang dibangun dengan pertimbangan politis dan mengabaikan aspek ekonomi".

Alvin Lie

Apakah penurunan harga avtur kemarin itu bisa mempengaruhi tarif tiket pesawat?
Saya gambarkan saja. Komponen avtur itu kira-kira 40 persen untuk operasional maskapai penerbangan.

Jadi ketika harga avtur turun 3 persen, maka total biaya operasional lebih rendah 3 persen dari 40 persen, atau sekitar 1,2 persen. Dampaknya kurang lebih segitu. Ya berpengaruh artinya.

Situasi harga tiket mahal ini diperburuk dengan pelemahan nilai tukar rupiah ya?
Ya kita mengukur semua biaya dalam rupiah. Begitu rupiah turun, ongkos maskapai ini naik. Kalau ongkos naik harga tiket enggak, kan pusing.

Standar margin maskapai itu 4 persen saja sudah super sehat. Itu pun jarang yang bisa konsisten setiap tahunnya.

Jelimet ya…
Itu lah kenapa Dirut Garuda berulang kali orang keuangan.

Konsern saya, kok selama ini geger tiket mahal karena avtur, biaya bandara, dan lain-lain. Kenapa disorotnya hanya dari luar?

Saya minta faktor internal maskapai juga diperhatikan.

Misalnya, pengadaan pesawat, leasing, pendanaan, perawatan, kru dan banyak lagi. Faktor internal ini sebenarnya tidak mudah.

Industri ini bukan industri gesit yang tiap saat berubah. Business plan-nya saja bisa untuk 10-20 tahun ke depan.

Dari situ mereka memproyeksikan sekian pesawat dan biayanya.

Seberapa jauh dampak pembangunan bandara-bandara baru itu terhadap industri ini?
Itu aspek lain yang harus dicermati. Apa ya, tak sedikit bandara yang dibangun dengan pertimbangan politis dan mengabaikan aspek ekonomi.

Ada gengsi kepala daerah karena janji. Sehingga hitungan dagangnya enggak jalan. Ini bandara diresmikan hari ini, besoknya sunyi. Karena maskapai tidak ada yang minat.

Bagaimana analisa Anda terhadap pembangunan tol yang juga masif. Trans Jawa misalnya…
Begini. Dari seluruh rute di Indonesia, yang masuk 10 besar rute terpadat dunia adalah rute Jakarta-Surabaya.

Ini penerbangannya luar biasa. Tapi sejak 20 Desember 2018 lalu, dengan adanya Trans Jawa, rute itu drop. Penumpang memilih lewat darat.

Ada maskapai yang menyatakan akan memantau situasi dalam dua bulan ini. Kalau tidak ada perbaikan, akan menutup rute itu.

Apakah dampak tol baru ini tidak diperhitungkan oleh maskapai?
Masuk dalam radar mereka. Tapi seberapa besar dampaknya kan tidak terkira. Tidak ada yang membayangkan sedemikian cepat jadinya tol-tol itu.

Mereka tidak memprediksi Pak Jokowi begitu cepat membangunnya.

Bagaimana nanti kalau Trans Sumatra jadi…
Makanya ini jadi pelajaran. Ini kan soal antisipasi. Ke depan itu akan ada angkutan tanpa sopir, juga mobil dan sepeda motor terbang.

Apakah 20 tahun lagi jalan tol dibutuhkan? Harus segera dibuat aturannya.

Oke. Menurut Anda kapan besaran tarif tiket pesawat itu harusnya dievaluasi?
Idealnya setiap bulan dievaluasi. Lihat bagaimana nilai tukar rupiah dan avtur. Sehingga bisa dilakukan penyesuaian-penyesuaian.

Rekomendasi apa yang diberikan Ombudsman kepada pemerintah terkait hal ini?
Saya sangat mendesak modernisasi undang undang tentang angkutan udara. Bukan lagi penerbangan, tapi angkutan udara. Termasuk soal mobil terbang tadi.

Tapi dalam waktu dekat, apa langkah taktis yang harus dilakukan?
Saya tetap ingin ubah dulu undang-undangnya. Prosesnya kira-kira dua sampai tiga tahun.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR