OTT KPK

Amin Santono dan praktik mafia anggaran yang terus ada

Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan pasca-operasi tangkap tangan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/5) dinihari.
Anggota Komisi IX DPR Fraksi Partai Demokrat Amin Santono (tengah) mengenakan rompi tahanan KPK seusai menjalani pemeriksaan pasca-operasi tangkap tangan di Gedung KPK, Jakarta, Minggu (6/5) dinihari. | Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Banyak anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang tersandung kasus hukum karena terlibat lingkaran mafia anggaran atau berperan sebagai calo proyek. Terakhir, operasi tangkap tangan terhadap anggota komisi keuangan DPR, Amin Santono dan pejabat Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo menegaskan adanya praktik mafia anggaran.

Praktik mafia anggaran, seperti dalam kasus Amin Santono, selalu melibatkan tiga pihak, yaitu anggota DPR, pemerintah, dan pengusaha.

"Pintu masuknya pada perencanaan Dana Alokasi Khusus (DAK)," Deputi Sekjen Sekretariat Nasional Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Seknas Fitra) Apung Widadi melalui Detikcom, Minggu (6/5/2018).

Apung mengajak masyarakat berpartisipasi aktif untuk mengawasi APBN-P 2018 dan APBN 2019. Apalagi saat ini merupakan tahun politik, dikhawatirkan anggaran itu disalahgunakan untuk modal kampanye.

Kewenangan yang dimiliki DPR hanya memberikan persetujuan terhadap program dan rencana anggaran yang diajukan pemerintah dalam RAPBN. Selanjutnya, DPR selaku wakil rakyat akan mengontrol penggunaan anggaran yang telah disetujui bersama itu.

Anggota dewan, tidak dapat mengusulkan proyek di luar program pembangunan yang dirancang pemerintah. Namun, ada saja anggota DPR yang mencari celah.

Sebelum anggaran disahkan di Badan Anggaran (Banggar), di tingkat komisi, para mafia proyek melakukan lobi dan mengatur pengadaan proyek yang bersumber dari dana APBN, seperti yang dilakukan Amin Santono.

Permainan anggaran Amin Santono dan sekutunya itu merupakan kasus klasik, sama seperti Dewie Yasin Limpo dan Damayanti Wisnu Putranti, dua eks anggota DPR yang ditangkap KPK lantaran tersandung permainan anggaran di DPR.

Permainan anggaran itu lazim disebut proyek ijon, di mana penyelenggara negara dan anggota DPR menerima suap lebih awal dari sebuah proyek yang belum jelas.

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menahan anggota DPR dari Fraksi Partai Demokrat, Amin Santono pada Minggu (6/5/2018). Amin menjadi tersangka dugaan suap setelah terjerat operasi tangkap tangan (OTT) pada Jumat (4/5/2018).

Amin diduga menerima Rp400 juta saat transaksi di sebuah restoran dekat Bandara Halim Perdanakusuma. Penerimaan uang itu merupakan bagian dari 7 persen commitment fee yang dijanjikan dari dua proyek di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat.

KPK juga menetapkan tersangka lain yaitu perantara Eka Kamaluddin dan Kepala Seksi Pengembangan Pendanaan Kawasan Perumahan dan Pemukiman, Direktorat Jenderal Keuangan Kementerian Keuangan, Yaya Purnomo. Tersangka lainnya adalah Ahmad Ghiast sebagai pemberi suap.

Kedua proyek yang dijanjikan adalah proyek di Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan di Kabupaten Sumedang senilai Rp4 miliar dan proyek di dinas PUPR kabupaten Sumedang senilai Rp21,85 miliar.

Operasi tangkap tangan dimulai pada Jumat pukul 19.30 WIB. Tim penyidik KPK mendapatkan informasi akan ada pertemuan antara Amin, Eka, Yaya dan Ahmad di sebuah restoran di Bandar Udara Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur.

Saat pertemuan berlangsung, terjadi penyerahan uang dari Ahmad ke Amin. Uang dipindahkan dari mobil Ahmad ke mobil Amin di parkiran.

Setelah menerima uang, Amin bertolak keluar dari area bandara. Ketika itulah penyidik menghentikan mobilnya kemudian meringkusnya. Uang senilai Rp400 juta dibungkus dalam dua amplop cokelat dan dimasukkan ke dalam tas jinjing bermotif kotak-kotak.

Pada waktu yang sama, tim penyidik pun meringkus orang-orang yang sebelumnya hadir dalam pertemuan di restoran yang sudah berpencar. Yaya Purnomo ditangkap di kediamannya di daerah Bekasi.

KPK menyita sejumlah aset yang diduga terkait tindak pidana yaitu logam mulia 1,9 kilogram, uang Rp1,844 miliar termasuk Rp400 juta yang ditemukan di lokasi OTT di restoran di kawasan Halim Perdanakusuma, serta uang dalam mata uang asing 63 ribu dolar Singapura dan 12.500 dolar AS.

Ketua KPK, Agus Rahardjo, mengatakan KPK sudah mengamati sepak terjang Yaya sejak lama. KPK, kata Agus, menengarai Yaya Purnomo banyak menerima suap dari orang-orang di daerah.

BACA JUGA