KORUPSI KEPALA DAERAH

Amril Mukminin korup sejak belum jadi Bupati Bengkalis

Bupati Bengkalis Amril Mukminin (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (26/2/2019).
Bupati Bengkalis Amril Mukminin (tengah) meninggalkan gedung KPK seusai menjalani pemeriksaan di Jakarta, Selasa (26/2/2019). | Indrianto Eko Suwarso /ANTARA FOTO

Bupati Bengkalis, Amril Mukminin ditetapkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka. Amril diduga menerima Rp5,6 miliar dari PT Citra Gading Asritama (CGA), penggarap proyek pembangunan Jalan Duri-Sei Pakning di Kabupaten Bengkalis.

"Tersangka AMU diduga menerima sedikitnya Rp5,6 miliar, baik sebelum atau sesudah dilantik menjadi bupati," kata Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarif di kantornya, Jakarta, (16/5).

Syarif menjelaskan, ada enam paket pekerjaan proyek jalan pada 2012. Total anggarannya Rp537,33 miliar.

Proyek ini tak berjalan mulus. Awalnya, PT. CGA memenangi proyek. Namun, Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Bengkalis membatalkannya.

Pasalnya, PT. CGA dikabarkan masuk daftar hitam Bank Dunia. "PT. CGA menerima Surat Pembatalan Penyedia Barang dan Jasa (SPPBJ). Namun, pada tingkat kasasi Juni 2015, Mahkamah Agung memutuskan PT. CGA memenangkan gugatan terhadap Dinas PU Bengkalis dan berhak melanjutkan proyek tersebut," jelas Syarif.

Pada Februari 2016, saat belum menjabat bupati, Amril yang adalah anggota DPRD Kabupaten Bengkalis diduga terima Rp2,5 miliar. Uang itu untuk meloloskan anggaran proyek.

Setelah jadi bupati, PT. CGA minta tindak lanjut terkait proyek Peningkatan jalan Duri-Sei Pakning multi years tahun 2017-2019. Orang nomor satu di Bengkalis itu menyanggupinya.

Antara Juni hingga Juli 2017, Amril diduga kembali terima suap dari PT.CGA untuk proyek jalan Duri-Sei. Jumlahnya Rp3,1 miliar dalam bentuk Dolar Singapura.

Amril disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau huruf b UU nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Anggota DPRD Kabupaten Bengkalis dari Fraksi Partai Golkar yang menjabat sejak 2004 ini terakhir mencatatkan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) pada 2017.

Kala itu, total kekayaan Amril nyaris mencapai Rp12 miliar. Ia memiliki 28 tanah bangunan di Bengkalis dan Pekanbaru senilai Rp7,4 miliar.

Berdasarkan data KPK, sejak tahun 2004 hingga 2019 ada 105 kepala daerah yang ditangkap. Bupati adalah kepala daerah yang paling banyak ditangkap KPK. Total ada 63 orang.

Sebelumnya, (15/5) KPK menggeledah kantor dan rumah dinas Amril, juga kantor Dinas Pekerjaan Umum (PU) Bengkalis. Lembaga anti rasuah itu menyita sejumlah dokumen terkait anggaran proyek jalan.

KPK juga menggeledah rumah seorang kontraktor di Bengkalis. Surat untuk Direktorat Jenderal Imigrasi, Kementerian Hukum dan HAM pun dilayangkan KPK guna mencekal Amril dan kontraktor tersebut ke luar negeri.

Penggeledahan dan pencekalan tersebut terkait hasil pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi proyek peningkatan Jalan Batu Panjang, Pangkalan Nyirih di Kabupaten Bengkalis pada 2013-2015.

Untuk kasus itu KPK sudah menetapkan tiga tersangka. Tersangka pertama adalah Kepala Dinas PU Bengkalis 2013-2015, Muhammad Nasir.

Lalu ada Direktur Utama PT Mawatindo Road Construction, Hobby Siregar, dan Direktur PT Mitra Bungo, Abadi Makmur alias Aan.

Mereka diduga sudah memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi yang merugikan perekonomian negara dalam proyek tersebut. "Diduga kerugian keuangan negara dalam proyek ini adalah Rp105,88 miliar di mana tersangka MK diduga diperkaya Rp60,5 miliar," terang Syarif.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR