HARI ANAK NASIONAL

Anak berkonflik hukum masih terpinggirkan

Anak penghuni lapas ikut Ujian Nasional di Lapas Pakjo Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (14/4/2015)
Anak penghuni lapas ikut Ujian Nasional di Lapas Pakjo Palembang, Sumatera Selatan, Selasa (14/4/2015) | Fenny Selly /Antara Foto

Anak-anak berkonflik dengan hukum, seharusnya menghuni fasilitas khusus yang ramah anak. Meski mereka melanggar hukum, sejumlah hak dasar tetaplah melekat. Sayang, hingga hari ini masih ada yang harus bercampur dengan tahanan atau narapidana dewasa.

Saat gelegar Hari Anak Nasional--23 Juli 2017--menyerukan kegembiraan lewat tema "Perlindungan Anak Dimulai dari Keluarga" dengan pesan utama: "Saya Anak Indonesia, Saya Gembira", anak-anak ini terpinggirkan dari layanan sesuai haknya.

Anak berhadapan dengan hukum (ABH), begitu istilah untuk anak-anak yang diduga atau telah divonis melanggar hukum. Awal Juli lalu, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yembise, berpesan agar anak dan perempuan di lapas (lembaga pemasyarakatan) terbebas dari kekerasan dan diskriminasi.

"Meski mereka tinggal di lapas, namun saya berharap anak-anak tetap dapat bermain, berkreasi, berkomunikasi dengan orang tua/keluarga, mendapatkan pendidikan, dan melakukan aktivitas produktif sebagai bekal jika mereka sudah selesai menjalankan masa tahanannya", ujar Menteri Yohana di Tomohon, Sulut, Minggu (9/7/2017).

Untuk menjamin ABH terbebas dari kekerasan dan diskriminasi, telah diatur dalam Undang-Undang No. 11/2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). UU ini merupakan pengganti UU No. 3/1997 tentang Pengadilan Anak.

Anak yang terbukti melakukan tindak pidana wajib ditempatkan ke dalam LPKA, sebagai salah satu upaya perlindungan intensif bagi anak dari dampak negatif pemenjaraan saat disatukan dengan penghuni dewasa. LPKA diharapkan lebih ramah bagi tumbuh kembang anak, dengan fokus pada kegiatan pendidikan dan pembinaan.

Dalam UU SPPA, setiap lapas anak harus mengubah sistem menjadi Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), paling lama tiga tahun sejak UU diundangkan. Lalu bagaimana kondisi LPKA di Indonesia saat ini?

Jumlah anak di lapas, rutan, maupun LPKA se-Indonesia menurut Status Pelaporan Klasifikasi Anak Perkanwil per Juni 2017, mencapai 4.081 anak yang berstatus "Anak Pidana". Dari empat ribuan anak tersebut, belum semuanya tertampung di LPKA. Bahkan ada daerah yang belum mencatat keberadaan LPKA di daerahnya.

Selain itu, belum semua daerah melaporkan perubahan data. Dari 33 provinsi, pada periode ini ada 13 Kantor Wilayah (Kanwil) Kementerian Hukum dan HAM yang belum lapor, termasuk di antaranya Kanwil DI Yogyakarta dan Nusa Tenggara Barat (NTB).

Data dari NTB, hingga Juni 2017, tak ada anak berstatus Anak Pidana. Laporan terakhir adalah Mei 2017, sebanyak 11 anak di Lapas Kelas II A Sumbawa Besar. Sementara di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) Kelas II Mataram, datanya kosong. Di Yogyakarta, per Juni 2017 yang dilaporkan hanya satu anak di Lapas Kelas II A Yogyakarta, tak ada laporan dari LPKA Kelas II Yogyakarta.

Jumlah ABH terendah lainnya ada di Kanwil Bangka Belitung, melaporkan satu anak di Cabang Rutan Muntok per Juni 2017. Adapun di LPKA Kelas II B Pangkalpinang--lembaga di bawah Kanwil Bangka Belitung--tak dilaporkan adanya anak berstatus Anak Pidana.

Data sangat menyolok bisa dilihat dari Jawa Barat. Nyaris setengah jumlah anak pidana di Indonesia mendekam di wilayah Gubernur Ahmad Heryawan tersebut. Bila dilihat datanya sepanjang lima tahun terakhir, lonjakan justru terjadi pada tahun ini.

Peningkatan jumlah anak di LPKA memang terlihat sejak Desember 2013, namun secara total, jumlahnya cenderung menurun. Pada akhir 2013 jumlah anak pidana mencapai 327 anak, 62 di antaranya berdiam di LPKA Kelas II Bandung. Mereka yang tak berada di LPKA, tersebar di berbagai lapas di bawah naungan Kanwil Kemenkum HAM Jawa Barat.

Lonjakan drastis terjadi pada Mei 2017, menjadi 2.079 anak. Angka itu jauh berbeda dengan data sebulan sebelumnya, yang "hanya" mencatat 70 anak pidana. Di antara 2.079 anak tersebut, 2.013 di antaranya mendiami LPKA. Pada Juni 2017, angkanya sedikit meningkat, menjadi 2.017 anak di LPKA, dengan jumlah total tetap 2.079 anak.

Sebanyak 62 anak yang tak mendiami LPKA, tersebar di 11 lapas dewasa di Jawa Barat. Paling banyak ada di Lapas Kelas I Cirebon, dan Lapas Kelas II A Cibinong, masing-masing menampung 15 dan 14 anak.

Anomali data lonjakan jumlah anak telah dikonfirmasikan ke pihak Kanwil Kemenkumham Jawa Barat, namun belum mendapat tanggapan hingga artikel ini diterbitkan. Segera setelah penjelasan dan perubahan data didapatkan, laporan ini akan diperbarui.

Berdasarkan data saat ini, dari 33 provinsi terdapat lima wilayah yang belum mencatatkan keberadaan LPKA. Sedangkan dua wilayah lainnnya, masih berstatus Lapas Anak. Di Banten mencatat keberadaan lapas khusus anak perempuan. Sementara, Menteri Hukum dan HAM (Menkumham), Yasonna Hamonangan Laoly, mengklaim pemerintah sudah membentuk 33 LPKA di sejumlah daerah di Indonesia.

Menteri Yasonna pun telah menginstruksikan seluruh kepala rutan dan lapas segera memindahkan ABH ke LPKA. Pemindahan ini diharapkan rampung sebelum 27 April 2017. Namun data terkini menunjukkan, hampir seribu anak berkonflik dengan hukum belum menghuni LPKA.

Dari total 4.081 anak yang tercantum dalam data Direktorat Jenderal Pemasyarakatan, Kemenkum HAM per Juni 2017, sebanyak 990 anak belum mendiami LPKA. Sebagian masih berada di fasilitas Lapas Anak, sebagian lainnya bergabung dengan warga binaan dewasa di lapas umum.

Jumlah terbanyak ada di Sulawesi Selatan, mencapai 203 anak, meski di wilayah itu sudah ada LPKA Kelas II Pare-Pare. Berikutnya di Sumatera Selatan (79 anak) , meski sudah ada LPKA Kelas I Palembang. Sementara, dari data yang sama menunjukkan, kapasitas LPKA di kedua wilayah baru mencapai 50 persen.

Kondisi ini, sudah jadi perhatian Institute for Criminal Justice Reform (ICJR) sejak tahun lalu. Menurut lembaga yang berfokus pada reformasi hukum ini, anak tak berada di LPKA berarti melanggar UU SPPA dan hak anak.

Dalam UU SPPA, setiap anak dalam proses peradilan pidana tetap berhak atas beberapa hal, di antaranya diperlakukan secara manusiawi sesuai kebutuhan anak seusianya; dipisahkan dari orang dewasa; mendapat pendidikan; pelayananan kesehatan; dan hak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR