Ancaman mogok kerja pilot Garuda

Pesawat Garuda Indonesia siap lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (7/4/2017).
Pesawat Garuda Indonesia siap lepas landas dari Bandara Soekarno Hatta, Tangerang, Banten, Jumat (7/4/2017). | Muhammad Iqbal /ANTARAFOTO

Sejumlah karyawan hingga pilot maskapai pelat merah, Garuda Indonesia, mengancam akan melakukan mogok kerja.

Pemicunya adalah penghapusan jabatan Direktorat dan jabatan Direktur Operasi dan Direktorat Teknik dalam nomenklatur manajemen perusahaan yang menjadi hasil dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) Garuda Indonesia, 12 April 2017.

Karyawan dan pilot yang tergabung dalam Serikat Karyawan Garuda Indonesia (Sekarga) dan Asosiasi Pilot Garuda (APG) menganggap Direktorat yang dihapus tersebut bertanggung jawab atas sejumlah regulasi yang diatur dalam Undang-Undang Penerbangan Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan.

Selain itu, Pasal 42 huruf d dan Civil Aviation Safety Regulation (CASR) 121.59 tenting Management Personnel Required dan CASR 121.61 tentang Minimum Qualifications of Management Personel serta Operation Manual-A perusahaan.

Ketua Umum Sekarga, Ahmad Irfan mengatakan dalam CNN Indonesia, penghapusan tersebut bisa menyebabkan pembekuan air operator certificate (AOC). "Padahal, saat ini Garuda sedang menjalani audit untuk perpanjangan AOC yang akan habis pertengahan Juni nanti," kata Ahmad, dalam CNN Indonesia.

AOC adalah izin yang dikeluarkan oleh otoritas penerbangan nasional bagi maskapai untuk tujuan komersial. AOC mensyaratkan operator maskapai untuk memiliki personil, aset, dan sistem pendukung untuk menjamin keselamatan pekerja dan juga penumpang.

Sehingga jika AOC dibekukan, bisa dipastikan Garuda Indonesia sebagai flag carrier maupun maskapai komersil tidak bisa lagi mengudara, karena perusahaan bisa dianggap melanggar keselamatan penerbangan.

Selain itu, pelanggaran aturan ini juga bisa berdampak kepada penerbangan seluruh maskapai Indonesia di mata dunia penerbangan internasional.

"Misalnya, kategori kita oleh FAA (otoritas penerbangan AS) bisa diturunkan lagi ke kategori 2, sama dengan negara-negara di Afrika," ujar seorang pilot senior Garuda, Capt. Shadrach Nababan.

Untuk diketahui, FAA pada 4 Agustus 2016 mencabut larangan terbang bagi Garuda Indonesia yang sudah berlangsung satu dekade. Keputusan ini diambil usai Indonesia lolos dari standar keselamatan dan keamanan penerbangan di AS.

FAA kemudian menaikkan standar keselamatan dan keamanan penerbangan di Indonesia dari Kategori 2 menjadi Kategori 1.

Di sisi lain, pihak manajemen Garuda menyebut bahwa penghapusan posisi tersebut tidaklah melanggar aturan. Sebab, dalam aturan CASR 121 59 butir B disebutkan bahwa jika (posisi tersebut) tidak ada, bisa ditempatkan jabatan direktur dengan nama lainnya, yakni Direktur Produksi.

Di bawah Direktur Produksi ini nantinya akan ditempatkan Chief Maintenance, Chief of Operation, dan Chief of Pilot.

Deputi Bidang Usaha Jasa Keuangan, Survei, dan Konsultasi Kementerian BUMN, Gatot Trihargo mengatakan, alasan Garuda tidak menempatkan direktur operasi dimaksudkan agar lebih fokus dalam mengintegrasikan bisnis Garuda Maintenance Facility (GMF), sehingga bisa menambah nilai bisnis Garuda.

"Tetap ada penanggung jawab yang membawahi itu agar perusahaan bisa jalan dengan tingkat keselamatan yang kita junjung tinggi," ucap Gatot dalam Katadata.

Selain menggantikan Arif Wibowo dengan Pahala Nugraha Mansury sebagai Direktur Utama, pemegang saham juga mengangkat dua profesional lainnya sebagai direktur perusahaan, yaitu Puji Nur Handayani untuk posisi Direktur Produksi dan Nina Sulistyowati sebagai Direktur Marketing dan Teknologi Informasi.

Masuknya tiga direksi baru, dibarengi dengan pemberhentian empat direksi lama. Selain Arif Wibowo, tiga direksi lain yang diberhentikan adalah Iwan Joeniarto yang sebelumnya menjabat Direktur Teknik dan Teknologi Informasi, Agus Toni Soetirto dari jabatan Direktur Niaga, dan Novijanto Herupratomo dari kursi Direktur Operasional.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR