PEMILU 2019

Ancaman pidana menunggu perusak alat peraga kampanye Demokrat

Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah), berbicara di depan kader dan anggota calon legislatif (caleg) Partai Demokrat se-Riau di Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/12/2018).
Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (tengah), berbicara di depan kader dan anggota calon legislatif (caleg) Partai Demokrat se-Riau di Pekanbaru, Riau, Sabtu (15/12/2018). | Aswaddy Hamid /Antara Foto

Ketua Umum Partai Demokrat (PD), Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), meradang. Alat peraga kampanye (APK) Pemilu 2019 yang menampilkan dirinya di Pekanbaru, Riau, dirusak sekelompok orang.

Akibatnya, SBY -- presiden keenam Republik Indonesia -- meminta seluruh kader PD di Pekanbaru untuk mencopot semua APK. Permintaan itu disampaikan SBY di sela pelantikan para Dewan Pengurus Cabang (DPC) PD se-Riau.

"Untuk kepentingan rakyat Indonesia yang kita cinta, saya minta turunkan bendera PD, baliho saya di Pekanbaru, daripada dirobek dan dibuang ke parit," kata SBY dalam Okezone, Sabtu (15/12/2018).

Di sisi lain, SBY juga sudah membawa kasus ini ke polisi. Bahkan SBY mengaku punya bukti-bukti siapa yang ada di balik perusakan baliho tersebut.

"Memang kami punya evidence (bukti) yang Insya Allah akan membuka jalan bagi kepolisian, membuka siapa-siapa yang ada di belakang pelaku perusakan itu, "ujar SBY kepada Tribunpekanbaru.com, Minggu (16/12).

Sedangkan Ketua Divisi Advokasi dan Hukum DPP PD, Ferdinand Hutahaen, menegaskan bukti-bukti yang dikantungi pihaknya sangat lengkap. "Kami juga sudah mendatangi rumah di Jalan Duyung di Pekanbaru untuk menelusuri yang diduga menyuruh perusakan itu dan semuanya sudah kami punya," ujar Ferdinand saat mendampingi SBY di Pekanbaru.

Adapun Sekretaris DPP PD, Ardhy Mbalembout, mengatakan perusakan APK PD dilakukan oleh puluhan orang. Bahkan, menurut Ardhy kepada Kompas Petang (h/t Tribunnews.com), sebagian pelaku mengaku disuruh partai politik tertentu.

Sementara Wakil Sekretaris Jenderal DPP PD, Andy Arief, menjelaskan via Twitter, Sabtu (15/12), bahwa perusak APK PD berjumlah 35 orang. Mereka dibagi ke dalam lima kelompok dan dibayar Rp150 ribu per orang.

Andy menyebutkan, pemberi order adalah dari partai berkuasa. Meski tidak menyebutkan nama partai, tapi bisa diduga bahwa itu adalah PDIP yang saat ini menguasai parlemen dan pemerintahan.

Kendati begitu, Ardhy menyatakan PD tak akan gegabah menuduh. "...masih perlu konfirmasi, jadi yang kita tahu itu," katanya.

Polda Riau pun langsung bergerak cepat. Para pelaku perusakan sudah tertangkap dan tiga orang di antaranya menjadi tersangka.

Menurut Kapolda Riau, Irjen Widodo Eko Prihastopo, tiga tersangka itu adalah HS, KS, dan MW. Mereka melakukan aksinya di dua lokasi berbeda dan memang mendapat upah Rp150 ribu per orang meski uang itu belum diterima hingga saat ini.

"...HS melakukan perusakan di Jalan Jendral Sudirman. Kemudian KS dan MW melakukan perusakan di kawasan Tenayan Raya," kataWidodo dari Pekanbaru, Senin (17/12).

Ancaman pidana

Para tersangka terancam sanksi pidana. Menurut Pasal 280 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilu, siapapun dilarang merusak dan/atau menghilangkan alat peraga kampanye (ayat 1 huruf g).

Ancaman hukumannya, menurut Peraturan Bawaslu Nomor 10 Tahun 2015, para tersangka terancam hukuman penjara maksimal enam bulan dan denda maksimal Rp1 juta (pasal 66 huruf g dan pasal 187 ayat 3).

Sedangkan anggota Bawaslu RI, Fritz Edward, menyebutkan sanksi terhadap perusakan APK pemilu adalah penjara paling lama dua tahun dan denda maksimal Rp24 juta.

Mengapa perusakan APK pemilu masuk dalam tindak pidana? Ketua KPU Kota Tangerang Selatan, Muhammad Subhan, pada 2015 pernah mengatakan bahwa seluruh APK disediakan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan dibiayai oleh APBD.

"Karena alat peraga ini dibiayai oleh uang negara, maka yang melakukan perusakan sama saja merusak fasilitas negara," ujarnya dikutip Republika, Rabu (2/9).

Pada 2015 pula, tiga orang mahasiswa di Lampung divonis penjara satu tahun dan denda masing-masing Rp100 ribu akibat merusak APK Pemilu 2014. Fritz pun menegaskan bahwa Bawaslu akan serius mengawal kasus ini.

"Kita sedang mengkaji kasus ini untuk memastikan keterlibatan pihak lain. Pelakunya kan sudah ditangkap sehingga memudahkan kajian kita," tegasnya.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR