Andi Narogong, pengatur bancakan fulus e-KTP

Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo (ketiga kiri) menerima kaos dukungan untuk KPK dari perwakilan BEM se-Jabodetabek dan Banten saat aksi BEM di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Agus Rahardjo (ketiga kiri) menerima kaos dukungan untuk KPK dari perwakilan BEM se-Jabodetabek dan Banten saat aksi BEM di depan gedung KPK, Jakarta, Kamis (9/3/2017).
© Indrianto Eko Suwarso /Antara Foto

Nama Andi Agustinus alias Andi Narogong disebutkan lebih dari seratus kali dalam dakwaan jaksa, hampir sama banyaknya dengan terdakwa Irman, dalam sidang kasus korupsi kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP), Kamis (9/3/2017). Siapa Andi Narogong?

Andi merupakan pengusaha kelahiran Bogor, 24 September 1973. Namanya mulai disebut oleh terpidana dan mantan bendahara Partai Demokrat, Muhammad Nazaruddin memberi keterangan di KPK dan menyerahkan dokumen skema korupsi proyek e-KTP pada 2013. Selama sidang di pengadilan tindak pidana korupsi, Nazaruddin pun terus mengungkit Andi.

Dalam indikasi penyimpangan pada tiga tahapan proyek yang ditemukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Andi Narogong berperan besar pada setiap tahapan.

Pada tahap pembahasan anggaran sebelum anggaran formal dikucurkan, penyidik menemukan ada indikasi pertemuan-pertemuan tak resmi sejumlah pihak untuk membicarakan proyek e-KTP.

Agar mendapatkan persetujuan anggaran proyek e-KTP dari Komisi II DPR, terdakwa Irman ketika menjadi Dirjen Dukcapil, atas restu Sekretaris Jenderal Kemendagri Diah Anggraini, berjanji kepada Ketua Komisi II DPR saat itu, Burhanudin Napitupulu akan memberikan sejumlah uang melalui Andi Narogong.

Beberapa waktu berselang, di ruang kerjanya, Irman mengajak Sugiharto dan Andi Narogong mengadakan pertemuan rahasia. Dalam pertemuan itu, Irman mengarahkan Andi untuk berkoordinasi langsung dengan Sugiharto. Hasilnya, Andi berencana menemui Ketua Fraksi Partai Golkar kala itu, Setya Novanto, untuk mendapat kepastian dukungan Golkar terhadap mega proyek tersebut.

DPR mulai melakukan pembahasan RAPBN TA 2011, diantaranya anggaran proyek penerapan KTP berbasis NIK secara nasional (KTP Elektronik) pada Juli-Agustus 2010.

Andi Narogong beberapa kali melakukan pertemuan dengan beberapa anggota DPR RI khususnya Setya Novanto, Anas Urbaningrum, dan Muhammad Nazaruddin karena anggota DPR tersebut dianggap sebagai representasi Partai Demokrat dan Partai Golkar yang dapat mendorong Komisi II DPR menyetujui anggaran proyek penerapan e-KTP .

Pertemuan itu menyepakati bahwa DPR akan menyetujui anggaran pengadaan e-KTP sesuai dengan grand design tahun 2010 yakni kurang lebih senilai Rp5.900.000.000.000. Proses pembahasannya disepakati akan dikawal oleh Fraksi Partai Demokrat dan Fraksi Partai Golkar.

Mereka juga menyepakati adanya bancakan dana e-KTP setelah dipotong pajak. Belanja riil yang terpakai adalah 51 persen (Rp2,662 triliun). Sisanya, dibagikan untuk anggota komisi II DPR, Novanto, Anas, Nazaruddin.

Pada September-Oktober 2010, Andi mulai mengguyur anggota DPR. Beberapa nama yang disebut antara lain, Anas Urbaningrum, Arief Wibowo, Chaeruman Harahap, Ganjar Pranowo, Agun Gunandjar Sudarsa, Mustoko Weni, Ignatius Mulyono, Taufik Effendi dan Teguh Djuwarno.

Setelah adanya kepastian tersedianya anggaran, Andi Narogong beberapa kali memberikan sejumlah uang kepada pimpinan Badan Anggaran DPR RI, yakni Melchias marcus Mekeng, Mirwan Amir, Olly Dondokambe dan Tamsil Lindrung.

Setelah anggaran proyek e-KTP disetujui Komisi II DPR, Andi Narogong kembali membagikan uang, pada Desember 2010, di rumah dinas Sekjen Kemendagri.

Pada tahapan pengadaan, jaksa KPK menyebutkan adanya penyimpangan, dari penentuan harga, sampai pada indikasi kerugian negara Rp2,3 triliun. Jaksa penuntut menyinggung keterlibatan kelompok Fatmawati, ruko yang dijadikan markas oleh Andi Narogong.

Pengaturan proses pengadaan e-KTP dimulai dari skenario yang dirancang tim Fatmawati. Tujuannya memenangkan konsorsium PNRI dalam lelang proyek e-KTP dengan nilai pekerjaan Rp5.841.896.144.993.

Meski memiliki peran besar dalam membagi-bagikan fulus e-KTP, Andi Narogong belum menjadi tersangka. Kasus e-KTP sementara baru menyeret Mantan Direktur Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Irman dan mantan Direktur Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan (PIAK) Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri, Sugiharto.

Koordinator Divisi Hukum Dan Monitoring Peradilan ICW, Tama S Langkun mengatakan KPK harus menuntaskan perkara ini. "Kalau hanya dua orang tersangka tentu kan hampir mustahil ya, kerugian negara Rp2,3 triliun hanya dibebankan kepada orang yang hanya bagian dari struktur pengadaan barang dan jasa saja," kata Tama melalui Detikcom.

MUAT LAGI
x
BERLANGGANAN SUREL DARI KAMI

Daftarkan surel Anda untuk berlangganan sekarang.