PEMILU 2019

Aneka rupa pelanggaran pada masa kampanye

Awak angkutan disaksikan petugas Satpol PP, melepas stiker pada kaca mobilnya saat penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di kota Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (5/12/2018).
Awak angkutan disaksikan petugas Satpol PP, melepas stiker pada kaca mobilnya saat penertiban Alat Peraga Kampanye (APK) di kota Temanggung, Jawa Tengah, Rabu (5/12/2018). | Anis Efizudin /Antara Foto

Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) mencatat ribuan pelanggaran kampanye yang telah digelar sejak 23 September 2018. Lembaga pengawas tersebut mendapati sejumlah pelanggaran berupa alat peraga kampanye, iklan di media massa, kampanye di tempat terlarang, netralitas pegawai negeri sipil (PNS), hingga politik uang.

Selama masa kampanye, peserta pemilu telah melakukan sejumlah kegiatan, mulai dari pertemuan tatap muka, pertemuan terbatas, hingga kegiatan sosial, budaya, dan olahraga.

Ketua Bawaslu, Abhan mengatakan untuk mengurangi potensi pelanggaran selama kampanye, peserta pemilu diminta patuhi peraturan dan menghindari larangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Peserta pemilu, kata Abhan, diharapkan memperbanyak materi kampanye positif yang memuat informasi yang benar dan tidak mengandung unsur penghinaan.

"Peserta pemilu perlu meningkatkan prinsip kampanye dengan mengedepankan prinsip kejujuran, keterbukaan dan dialog sebagai perwujudan pendidikan politik masyarakat," kata Abhan dikutip Kompas.com.

Bawaslu mencatat kampanye dengan metode pertemuan langsung sebanyak 12.643 kegiatan. Dilansir Antaranews, perincian metode kampanye itu adalah pertemuan terbatas 4.586 kegiatan (36 persen), pertemuan tatap muka 6.248 kegiatan (49 persen), dan kegiatan lainnya 1.809 kegiatan (14 persen).

Dari semua jenis kegiatan kampanye, pemasangan alat peraga kampanye (APK) termasuk pelanggaran terbanyak 176.493 (92 persen). APK tersebut dinyatakan melanggar lantaran dipasang di sejumlah lokasi seperti tempat ibadah, pelayanan kesehatan, fasilitas pemerintah, hingga lembaga pendidikan.

Bawaslu juga menemukan 14.255 (7 persen) APK yang mengandung materi dan informasi yang dilarang, seperti membahayakan keutuhan NKRI, hingga menghina, menghasut, dan mengadu domba. Ada juga alat peraga kampanye yang ditempel di kendaraan angkutan umum sebanyak 1.381 kegiatan (1 persen).

Pelanggaran juga tercatat dari kampanye di media massa. Peserta pemilu dinyatakan melanggar lantaran melakukan kampanye di media massa di luar waktu yang ditentukan. Iklan kampanye baru boleh dilakukan 21 hari jelang masa akhir kampanye, yaitu 24 Maret-13 April 2019.

Hingga Jumat (7/12/2018), total iklan kampanye berjumlah 414 iklan. Rinciannya, iklan kampanye media massa cetak sebanyak 249 iklan (60 persen), iklan kampanye di media elektronik 153 iklan (37 persen), dan iklan kampanye di radio 12 iklan (3 persen).

Bawaslu juga menemukan sejumlah dugaan pelanggaran berupa kampanye di tempat terlarang, seperti tempat ibadah, lembaga pendidikan, dan fasilitas pemerintah. Jumlah total dugaan pelanggaran mencapai 308 kegiatan.

Pelanggaran paling banyak adalah berkampanye di fasilitas pemerintah, yaitu 226 tempat (73 persen), menyusul kampanye tempat ibadah 49 tempat (16 persen), dan lembaga pendidikan 33 tempat (11 persen).

Bawaslu juga menemukan dugaan pelanggaran seperti dugaan keterlibatan anggota Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam kampanye sebanyak 134 kejadian. Sebanyak 1,363 dugaan pelanggaran karena kampanye tidak melalui izin tertulis. Dan terakhir, 67 dugaan pelanggaran karena adanya politik uang selama masa kampanye.

Selain itu, Bawaslu mencatat terdapat 1,363 kegiatan kampanye yang diduga tidak menyampaikan izin tertulis.

Ada juga 67 dugaan pelanggaran politik uang selama masa kampanye, dan adanya intimidasi kepada pengawas Pemilu sebanyak 20 kasus. Dugaan pelanggaran politik uang yang dilakukan oleh pelaksana kampanye dan/atau tim kampanye bersinggungan langsung dengan dugaan politik uang yang terjadi.

Dominasi pelanggaran alat peraga kampanye itu sama seperti temuan pada masa kampanye Pilkada 2018. Beberapa jenis pelanggaran yang dicatat oleh Bawaslu, yaitu pelanggaran lokasi pemasangan alat peraga kampanye, kampanye di tempat ibadah dan pendidikan, dan pelibatan pejabat pemerintah.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR