PEMINDAHAN IBU KOTA

Sebagian besar anggaran pindah ibu kota dari luar APBN

Presiden Joko Widodo berjalan memasuki ruang rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
Presiden Joko Widodo berjalan memasuki ruang rapat terbatas (ratas) di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019). | Akbar Nugroho Gumay /AntaraFoto

Pemerintah mempersempit ruang alokasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk rencana pemindahan ibu kota.

Menteri Perencanaan dan Pembangunan Nasional (PPN)/Kepala Bappenas Bambang Brodjonegoro menyatakan proyeksi dana yang bakal digelontorkan dari APBN sebanyak Rp93 triliun, jauh lebih rendah dari proyeksi awal Rp174,5 triliun sampai Rp251,5 triliun.

Bahkan, alokasi itu bisa lebih kecil lagi jika upaya pemerintah memaksimalkan skema Kerja Sama Pemerintah dan Badan Usaha (KPBU) dan kerja sama anggaran antara Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dengan swasta berhasil.

“Kami ingin menegaskan kalau APBN tidak akan terganggu gara-gara bangun ibu kota baru,” kata Bambang, usai rapat terbatas di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (6/8/2019).

Anggaran Rp93 triliun itu bakal mulai digunakan pada 2020, beriringan dengan persiapan penyediaan lahan. Dengan kata lain, kebutuhan dana untuk pemindahan ibu kota bakal berasal dari tiga pos: APBN, KPBU, dan partisipasi swasta-BUMN.

Untuk membantu alokasi dana yang keluar dari APBN, pemerintah bakal mengoptimalkan pengelolaan aset di DKI Jakarta untuk mendukung ibu kota baru. Bentuknya melalui kerja sama pemanfaatan aset yang nantinya bakal menjadi Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Wacananya adalah dengan melakukan ''tukar guling'' aset negara yang ada di DKI Jakarta dengan nilai valuasi mencapai Rp150 triliun.

Beberapa aset yang masuk dalam hitungan tersebut meliputi gedung pemerintahan yang berada di pusat Jakarta seperti di kawasan Medan Merdeka, Thamrin, Sudirman, Kuningan, dan SCBD.

Valuasi aset masih mungkin bertambah lantaran belum mencakup gedung-gedung pemerintahan yang berada di perbatasan DKI Jakarta dan daerah penyangga. Selain itu, nilai aset pada dasarnya masih mungkin berkembang dari waktu ke waktu.

Adapun skema tukar guling yang ditawarkan Bambang antara lain dengan menyewakan gedung perkantoran kepada pihak kedua dengan tarif sesuai dengan kontrak yang ada.

Kedua, kerja sama pembentukan perusahaan yang didirikan oleh dua atau lebih entitas bisnis dalam rangka penyelenggaraan bisnis pada jangka waktu tertentu (joint venture). Ketiga, menjual langsung gedung kantor yang dimiliki ke pengembang atau perusahaan non-pemerintah.

Keempat, sewa gedung dengan syarat pengembang mau berkontribusi dalam pembangunan ibu kota baru.

Hasil dari tukar guling ini diharapkan bisa menambal kebutuhan pembangunan ibu kota baru yang bersumber dari APBN. “Bisa untuk bangun istana, pangkalan TNI, rumah dinas,” kata Bambang.

Adapun lokasi pemindahan ibu kota baru belum bisa dikonfirmasi Bambang. Katanya, pilihan mengerucut pada tiga provinsi di Kalimantan, yakni Kalimantan Tengah, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur.

Presiden Joko “Jokowi” Widodo pernah mengisyaratkan keputusan provinsi tujuan pemindahan ibu kota bakal diumumkannya langsung saat membacakan nota keuangan di hadapan DPR/MPR RI pada 16 Agustus 2019.

"Saya memutuskan nantinya bukan sebagai Kepala Pemerintahan tapi Kepala Negara, kita harus lihat visi besar lima sampai seratus tahun yang akan datang," kata Jokowi.

Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019).
Foto udara kawasan Bukit Nyuling, Tumbang Talaken Manuhing, Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Kamis (25/7/2019). | Hafidz Mubarak /AntaraFoto

Sebelumnya, Bappenas memaparkan dua skema dana yang dibutuhkan untuk pindah ibu kota. Skema pertama sebesar Rp466 triliun.

Besaran biaya itu meliputi pemindahan seluruh ASN yang ada di kantor pemerintahan Jakarta ke kota baru dan juga pembangunan infrastruktur penunjang di lahan seluas 40.000 hektare.

Pada lahan seluas itu dibutuhkan sedikitnya 1,5 juta penduduk yang menjangkau seluruh profesi baik eksekutif, legislatif, yudikatif, Polri/TNI, dan juga pelaku usaha.

“Dengan 1,5 juta penduduk, pemerintah akan butuh 5 persen lahan, 15 persen ekonomi, 20 persen sirkulasi infrastruktur, 40 persen pemukiman, dan 20 persen ruang terbuka hijau,” kata Bambang.

Dari skema pertama ini, pemerintah akan menyiapkan anggaran sekitar Rp251,5 triliun atau setara 53,96 persen dari total kebutuhan dana. Sisanya, sekitar Rp214,5 triliun didapat dari pihak swasta.

Skema kedua jika tidak semua ASN pindah. Misalkan yang pindah hanya 111.000 pegawai ditambah dengan anggota TNI/Polri, berikut (setidaknya) empat anggota keluarganya, 184.000 pelaku ekonomi, dan jumlah penduduk yang sudah ada di lokasi baru sebanyak 870.000 orang, maka luasan lahan yang dibutuhkan mencapai 30.000 hektare.

Dari perencanaan ini besaran dana yang dibutuhkan sebesar Rp323 triliun. Pemerintah rencananya mengalokasikan sekitar Rp174,5 triliun atau 54,02 persen dari total kebutuhan anggaran. Sisanya, sekitar Rp148,5 triliun dipenuhi oleh swasta.

BACA JUGA
Tanya Loper Tanya LOPER
Artikel terkait: SPONSOR